Jayapura, Jubi – Menteri Urusan Bougainville Papua Nugini telah menyampaikan kepada anggota parlemen tentang kesulitan dalam menyampaikan hasil referendum Bougainville ke parlemen.
Komentarnya muncul hanya dua hari setelah Forum Kepemimpinan Bougainville menetapkan 1 September 2027 sebagai tanggal kemerdekaan Bougainville, sebagai bentuk frustrasi atas penundaan tersebut. Demikian dikutip jubi.id dari RNZ Pasifik, Sabtu (15/3/2025).
“Forum tersebut didirikan oleh Menteri Bougainville yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kemerdekaan,” kata Ezekiel Masatt.
Ia mengatakan meskipun beberapa orang mungkin terkejut dengan tanggal yang diumumkan, dirinya tidak terkejut.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
“Saya pikir ini adalah perkembangan alami dari apa yang terjadi di Bougainville. Saya pikir ini adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi beberapa masalah ini. Saya pikir rakyat Bougainville sekarang menuntut sedikit kepastian dalam hal agenda kemerdekaan,” katanya.
Ia menambahkan Forum Konsultasi Pemimpin kini telah memutuskan sudah waktunya, menjelang proses moderasi, agar pemerintah nasional dan seluruh dunia diberitahu tentang niat masyarakat untuk segera memberikan tanggal tertentu, yakni 1 September 2027.
Manasseh Makiba mengonfirmasi bahwa penundaan utama terjadi karena persyaratannya yang mengharuskan pengajuan referendum memerlukan dukungan dua pertiga anggota parlemen, sementara Bougainville memilih mayoritas sederhana.
Konsultasi dengan moderator internasional, mantan Gubernur Jenderal Selandia Baru Sir Jerry Mataparae, akan diadakan minggu depan.
“Nyonya Ketua, alasan hasil referendum belum segera dibawa ke parlemen adalah karena konsultasi masih berlangsung,” katanya kepada parlemen minggu ini.
Dan segera setelah mediator internasional menyelesaikan temuannya, tambahnya, temuan tersebut akan disampaikan kepada parlemen bersama dengan hasil referendum.
“Kami berharap mediator internasional akan menyelesaikan laporannya sebelum akhir Juli tahun ini,” ujarnya.
Makiba mengatakan Sir Jerry mungkin menemukan solusi untuk kebuntuan ini atau secara terpisah merekomendasikan agar pemerintah PNG mengambil pendekatan lain.
“Kemungkinan penyelesaian politik yang dapat diusulkan pemerintah kepada parlemen untuk diputuskan oleh parlemen,” katanya.
Mantan anggota parlemen daerah Bougainville di parlemen PNG Joe Lera yakin bahwa pengumuman tanggal kemerdekaan terlalu dini. Lera meragukan apakah konsultasi dan negosiasi telah cukup.
Ia mengatakan sebelum kemerdekaan dapat disepakati, Bougainville perlu menunjukkan kesiapannya dari perspektif pembangunan bangsa.
“Bukan hanya dari perspektif hasil referendum,” ujarnya.
“Bagi saya, kedua sisi ini harus seimbang dan sinkron. Kita harus siap secara finansial, kita harus siap dalam pilar-pilar pembangunan bangsa –pemerintahan, rakyat, layanan publik, sektor swasta, ekonomi, pendidikan— semua bidang ini,” katanya. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
Discussion about this post