Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan pemerintahannya “tetap teguh dan tidak terpengaruh” di tengah ancaman mosi tidak percaya minggu depan.
Pihak oposisi telah mengindikasikan bahwa mereka kemungkinan akan mengajukan mosi minggu depan setelah upaya mereka gagal dalam sidang singkat parlemen pada Februari .
Marape mengatakan meski ada keributan seputar pemilu, pemerintahannya “tidak terpengaruh”. Demikian dikutip jubi.id dari https://www.rnz.co.nz, Kamis (23/5/2024).
“Gelar atau posisi perdana menteri bukanlah hak kesulungan saya, seperti yang telah saya katakan berkali-kali. Jika ada orang lain di luar sana yang lebih baik dari saya, maka mereka dapat mengambil alih. Saya hanya melakukan bagian saya selama saya berada di posisi tersebut. Saya di sini,” katanya.
Perdana Menteri mengatakan jumlah anggota pemerintah tetap aman seiring mereka mempersiapkan diri untuk pemungutan suara, dengan Pangu Pati mempertahankan dukungan dari 59 anggota dan pendukung koalisinya tetap utuh. Sementara pihak oposisi dapat mengumpulkan 20 anggota parlemen pada saat ini.
Marape menyambut baik segala tantangan dari oposisi atau partai lawan lainnya di luar Parlemen, dan menekankan hak mereka untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah sebagai bagian dari proses demokrasi dan kebebasan berekspresi.
Pemimpin oposisi Douglas Tumurisea mengatakan mereka telah diberitahu oleh Ketua bahwa mereka dapat mengajukan mosi tidak percaya pada Selasa depan, 28 Mei. Namun dia mengatakan mereka akan menunggu waktu untuk menilai manuver politik selama beberapa hari ke depan.
Dia mengatakan dalam politik PNG, apa pun bisa terjadi dalam waktu 24 jam.
Koresponden RNZ Pacific di PNG, Scott Waide, mengatakan Kantor Pendaftaran Partai Politik perlu diberitahu secara resmi jika ada anggota parlemen yang mengundurkan diri dari partainya dan beralih kesetiaan, sebelum mereka dapat memberikan suara mengenai mosi tersebut.
Tumuriesa mengatakan kekhawatiran pihak oposisi mencakup RUU Perusahaan Emas yang kontroversial, ketidakmampuan pemerintah saat ini untuk mengatasi pelanggaran hukum di negara tersebut, dan tingginya biaya hidup.
“Kita semua tahu betul permasalahan FOREX (valuta asing) yang dihadapi negara ini. Kenaikan harga barang – sebuah contoh yang baik, tiga minggu lalu sekantong beras Trukai dijual dengan harga 45 kina. Saat ini harganya sekitar 55, 56 kina dan harga terus naik dan masyarakat kami di Papua Nugini benar-benar kesulitan,” ujarnya.
Ia juga mengangkat permasalahan kekurangan bahan bakar yang sedang berlangsung dan mencatat dampaknya terhadap pelancong udara domestik dan internasional. (*)
Discussion about this post