Jayapura, Jubi – Para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) mendesak Prancis untuk mengizinkan misi gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)-MSG ke Kaledonia Baru. Misi ini dianggap penting dan mendesak untuk menilai situasi politik serta mengusulkan solusi bagi krisis yang sedang berlangsung.
Para pemimpin blok sub-regional dari Fiji, Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, bertemu di Tokyo di sela-sela Pertemuan Pemimpin Kepulauan Pasifik ke-10 (PALM10), secara khusus membahas Kaledonia Baru.
“Mereka termasuk Rabuka dari Fiji, James Marape dari Papua Nugini, Jeremiah Manele dari Kepulauan Solomon, dan Charlot Salwai dari Vanuatu,” demikian dikutip jubi.id dari www.rnz.co.nz, Jumat (19/7/2024).
Para pemimpin tersebut merilis Pernyataan Tokyo yang menyuarakan kekhawatiran mereka tentang “situasi keamanan yang terus-menerus rapuh” dan menyatakan penentangan keras terhadap “militerisasi nyata” di wilayah Prancis sejak 13 Mei.
Mereka menyatakan bahwa pengesahan rancangan undang-undang dasar oleh Majelis Nasional Prancis untuk “mencairkan” daftar pemilih dalam pemilihan provinsi di Kaledonia Baru telah “menyebabkan pertumpahan darah”.
“Kami menghimbau Prancis untuk mengizinkan misi gabungan PBB-MSG mengunjungi Kaledonia Baru untuk menilai status politik dan sosial ekonomi serta mengusulkan cara-cara untuk mengatasi situasi di Kaledonia Baru secara bersama-sama dan damai,” kata mereka.
Para pemimpin juga sepakat agar situasi Kaledonia Baru dibahas pada pertemuan puncak para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik ke-53 (PIFLM53) bulan depan dan mengusulkan “agar setidaknya satu anggota MSG menjadi bagian dari misi Forum untuk mengunjungi Kaledonia Baru.”
Bulan lalu, duta besar Prancis untuk Pasifik, Veronique Roger-Lacan, mengatakan kepada RNZ bahwa Paris telah bertemu dengan troika Forum melalui telepon dan bahwa pembicaraan sedang dilakukan untuk pertemuan dengan para pemimpin regional segera atau di PIFLM53.
Para pemimpin Melanesia juga menyambut baik keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengesampingkan rancangan undang-undang dasar tersebut dari Kongres Prancis. Namun, mereka mendesaknya untuk secara resmi menarik rancangan undang-undang tersebut dan mengeluarkan pernyataan publik guna menciptakan lingkungan yang mendukung dialog.
Para pemimpin MSG juga meminta ‘tokoh-tokoh terkemuka’ tingkat tinggi dari Prancis untuk dilibatkan dalam menengahi kesepakatan untuk negosiasi lebih lanjut, terutama mereka yang terlibat dalam negosiasi yang menghasilkan kesepakatan Noumea Accord pada tahun 1998.
Selain itu, mereka menyerukan Prancis untuk menyelenggarakan referendum penentuan nasib sendiri lagi terkait masalah kemerdekaan sebagai bagian dari pelaksanaan tindakan yang diserukan dalam Dekade Keempat PBB untuk Pemberantasan Kolonialisme (2021-2030) karena ketidakpuasan mereka terhadap referendum Kaledonia Baru ketiga, yang mereka sebut sebagai “keputusan yang tegas dan sepihak oleh Negara Prancis”.(*)
Discussion about this post