Jayapura, Jubi – Pihak Oposisi di Parlemen Vanuatu di bawah anggota parlemen Sato Kilman dan pemimpin oposis Bob Weibur Loughman sangat kritis terhadap situasi di Kaledonia Baru saat ini. Hal ini bagi kedua mantan PM Vanuatu ini sangat penting di mana hingga akhir pekan lalu, setidaknya lebih dari 20 warga Kanak telah dipastikan tewas, termasuk empat personel keamanan.
“Vanuatu memiliki ribuan warga yang tinggal di Kaledonia Baru dan mencari nafkah serta belajar di universitas-universitas di sana,” kata anggota parlemen Oposisi kepada https://www.dailypost.vu yang dikutip jubi.id pada Kamis (23/5/2024).
“Pemerintah harus mengutuk pembunuhan tersebut dan juga meminta Prancis untuk mencabut rancangan undang-undang yang telah menyebabkan kekacauan saat ini dan mempertahankan status quo berdasarkan Perjanjian Noumea dan Matignon, khususnya pembatasan hak pilih bagi orang-orang yang telah tinggal selama lebih dari 10 tahun,” kata pihak oposisi.
“Diam dan sikap lunak pemerintah tidak beralasan seperti yang disampaikan mendiang Perdana Menteri (PM), Pastor Walter Hadye Lini, Vanuatu tidak akan bebas sampai negara tetangganya seperti Kaledonia Baru, Papua Barat, dan Polinesia Prancis bebas dari kekuasaan kolonial,” ujarnya.
“Masalah West Papua Movement yang tidak diterima dalam Melanesia Spearhead Group (MSG) dan pernyataan PM saat ini bahwa mereka bukan sebuah negara adalah sampah dan standar ganda. Mengapa menerima Indonesia sebagai Pengamat di MSG dan FLNKS/Kanaks sebagai Anggota, tetapi Gerakan West Papua tidak? Hal ini menunjukkan standar ganda yang dilakukan Perdana Menteri karena mempunyai posisi terbalik dibandingkan pendahulunya,” tegas oposisi.
Maskapai Vanuatu Air
Kisah Air Vanuatu membunuh dan menghancurkan harga diri negara di bawah pengawasan pemerintah yang dipimpin PM Salwai.
“Impian PM pertama kami, mendiang Lini adalah agar Vanuatu memiliki maskapai penerbangan sendiri, kebanggaan Vanuatu kami,” lanjut pihak Oposisi. “RUU BUMN jika disahkan oleh dua badan legislatif terakhir, dapat membantu permasalahan Air Vanuatu ini dengan membatasi campur tangan politik, meskipun pemerintah belum memanfaatkannya demi kepentingannya sendiri.
“Meskipun Ernst & Young (EY) Australia and Associates saat ini ditugaskan untuk mengawasi proses likuidasi sukarela, jangan lupa bahwa lebih dari 400 staf maskapai penerbangan sedang menunggu gaji untuk menghidupi keluarga mereka,” katanya.
Anda, katanya, telah terburu-buru mengambil keputusan untuk melakukan likuidasi sukarela, namun tetap mempertahankan manajemen puncak yang harus dipecat, dimulai dengan Penjabat Chief Executive Officer (CEO) dan semua manajernya.
“Para pemegang saham harus disalahkan atas keputusan mereka yang menyebabkan ribuan penumpang terdampar di seluruh wilayah, dan juga tidak melupakan publisitas buruk yang ditimbulkannya.”
Biro Pengendalian Harga
Kantor Oposisi juga sangat prihatin dengan harga barang di toko-toko di seluruh Vanuatu saat ini.
“Undang-undang untuk menghidupkan kembali Biro Pengendalian Harga telah disahkan dan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh staf kantor harus terlihat sekarang di toko-toko kami,” kata pihak Oposisi.
Respon Pemerintah
Menanggapi permasalahan yang mengemuka, Humas (PRO) Perdana Menteri (PM), Hilaire Bule, menyikapi pencabutan RUU tersebut. Dia menjelaskan, karena RUU itu milik pemerintah, dan jika pemerintah memutuskan untuk mencabutnya, maka mereka mempunyai kewenangan untuk melakukannya.
Lebih lanjut dia menambahkan, tidak ada rancangan undang-undang privat yang diajukan oleh kelompok Oposisi.
PRO Bule juga menegaskan bahwa selama sidang Pimpinan Bisnis Pemerintahan mencabut RUU tersebut, tidak ada keberatan yang disuarakan dari pihak Oposisi yang menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan tersebut.
Mengenai isu Air Vanuatu, PRO mencatat bahwa isu tersebut sudah berlangsung lama, yang biasanya menjadi acuan para anggota parlemen ketika mengajukan Mosi Tidak Percaya kepada para PM. Ia juga menyebutkan, permasalahan tersebut saat ini berada di bawah yurisdiksi likuidator sukarela.
Menanggapi isu Kaledonia Baru, Bule mengatakan pemerintah terus memantau situasi dan pada akhirnya akan mengumumkan sikapnya.
Pernyataan mengenai hal tersebut dikeluarkan oleh PM dan Menteri Luar Negeri Vanuatu pekan lalu dan pemerintah mendukung masyarakat Kanaky di Kaledonia Baru. (*)
Discussion about this post