Jayapura, Jubi – Presiden Federasi Bisnis Kecil dan Menengah (CPME-NC) Nicole Moreau telah memperingatkan adanya krisis sosial yang monumental mengancam Kaledonia Baru.
Ia mengatakan krisis pasca kerusuhan, yang terjadi di wilayah Pasifik Prancis awal tahun ini, tidak hanya berdampak pada manusia dan ekonomi, tetapi juga sosial.
More Read
“Sembilan ratus bisnis telah hilang sepenuhnya, dan sekitar 25.000 karyawan kini kehilangan pekerjaan,” katanya kepada lembaga penyiaran publik France Culture pada Rabu (27/11/2024) yang dikutip Jubi.id dari Rnz.co.nz, Jumat (29/11/2024).
Secara khusus mengacu pada usaha kecil dan menengah, ia mengatakan “sebagian besar dari mereka tidak menerima apa pun” dalam hal penggantian biaya dari perusahaan asuransi.
“Hanya perusahaan besar yang berhasil mendapatkan ganti rugi atas kerugian mereka, bukan perusahaan kecil.”
Sejak kerusuhan pecah pada bulan Mei, perusahaan asuransi juga telah mencabut setiap klausul, terkait pertanggungan risiko kerusuhan, dan keresahan publik dalam polis mereka.
Di sektor pekerjaan umum, Presiden Federasi BTP Benoît Meunier mengatakan, dalam konferensi pers pada hari Rabu bahwa delapan puluh persen perusahaan di sektor tersebut tidak lagi beroperasi.
“Pemerintah daerah kehabisan uang, Prancis harus menyuntikkan kembali uang, untuk memulai kembali pembangunan gedung publik dan sekolah. Kami butuh jadwal yang jelas. Sudah banyak pengumuman, tetapi sejauh ini, kami belum melihat apa pun. Kami butuh visibilitas,” katanya.
Presiden Kaledonia Baru Louis Mapou baru saja kembali dari misi sepuluh hari di Paris, memimpin delegasi pemerintah bipartisan.
Selama perjalanan tersebut, ia bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron dan menerima jaminan dari Perdana Menteri Michel Barnier dan beberapa anggota kabinet.
Ini termasuk jalur kredit hingga satu miliar Euro yang akan dimasukkan dalam anggaran Prancis tahun 2025, yang masih harus disahkan dengan latar belakang kekacauan politik.
Kritikus PS2R (rencana penyelamatan, rekonstruksi, dan pemulihan) Mapou berpendapat bahwa bantuan Prancis seharusnya difokuskan pada hibah yang tidak dapat dikembalikan, bukan pinjaman yang akan semakin meningkatkan utang Kaledonia Baru ke tingkat yang tidak berkelanjutan.
Beberapa politisi juga baru-baru ini memperingatkan akan munculnya “kerusuhan kelaparan” karena krisis ekonomi dan penurunan tajam pendapatan. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
