49 tahun kemerdekaan Papua Nugini: Problematika sosial dan pesan Paus Fransiskus

Jayapura, Jubi – Kemerdekaan Papua Nugini genap berusia 49 tahun pada besok. Namun, negara bekas jajahan Australia dan Inggris tersebut masih terus bergelut dengan konflik antaretnik.

Konflik terbaru terjadi pada Jumat pekan lalu di Porgera dan menewaskan 20 warga dari kedua kelompok yang bertikai. Konflik tersebut hanya berselang empat hari setelah Paus Fransiskus mengakhiri kunjungannya di Papua Nugini.

Perdana Menteri James Marape pun mengingatkan rakyatnya selalu menghayati pesan Paus tentang persatuan, cinta, dan kepedulian terhadap sesama. Pesan tersebut sangat relevan dengan kondisi terkini di Papua Nugini.

“Pesan Paus sangat relevan dengan kondisi kita [Papua Nugini] saat ini. Negara kita [Papua Nugini] sangat beragam dalam etnik, bahasa, dan budaya,” kata Marape, dikutip Inside PNG, Minggu (15/9/2024).

Dia menegaskan kasih, pengampunan, saling menghormati, dan kerendahan hati juga merupakan prinsip dasar dalam ajaran Kristen. Prinsip dasar itu pun mencerminkan jiwa dan karakteristik Rakyat Papua Nugini.

“Kita [Papua Nugini] akan memperingati 49 tahun kemerdekaan. Saya mengimbau masyarakat kita [Rakyat Papua Nugini] menghayati pesan Paus, yakni menghormati satu sama lain, negara, dan Tuhan,” kata Marape.

Konflik antaratenik terus berulang di wilayah pertambangan di Porgera. Pada April lalu, pertikaian tersebut melumpuhkan aktivitas pendidikan, dan perekonomian di wilayah itu.

Pemerintah setempat telah mengimbau warga segera mengakhiri kekerasan, saat berupaya membuka kembali akivitas pertambangan emas di Porgera. Sebuah perundingan perdamaian juga digelar di Kota Paiam untuk mengakhiri konflik. Perdana Menteri Marape bahkan telah memohon langsung kepada warga Porgera supaya menghentikan pertikaian, penggunaan senjata api, dan pemanfaatan keuntungan tambahan dari pertambangan.

Kekerasan terhadap perempuan

Situs berita RFI melaporkan Papua Nugini juga menghadapi persoalan kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan isu penyihir. Lembaga Internasional Pemantau Hak Asasi Manusia bahkan menempatkan Papua Nugini sebagai salah satu negara paling berbahaya bagi perempuan. Mereka memperkirakan sekitar 80 persen perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Papua Nugini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa pun menempatkan Papua Nugini pada posisi dua terbawah dalam Indeks Ketimpangan Gender di dunia. Sebuah studi dari Dana Anak-Anak Internasional (Unicef) mendapati lebih 50% perempuan pernah menjadi korban pemerkosaan di Papua Nugini.

“Jangan lupa, perempuanlah yang memajukan negara ini. Mereka memberi kehidupan, membangun, dan mengembangkan negara ini,” pesan Paus Fransiskus kepada umat di Papua Nugini.

Isu penyihir juga kerap membawa korban nyawa dan penyiksaan di Papua Nugini. Sebagian besar korban ialah perempuan.

“Seorang wanita bernama Maria datang ke House of Hope pada 2017, setelah disiksa [warga] karena dicurigai sebagai penyihir. Keluarganya pun tidak mau mengunjungi, apalagi merawatnya, mengingat stigma [penganut] ilmu sihir [terhadap Maria],” kata Lorena Jenal, Suster di House of Hope.

House of Hope merupakan penampungan bagi para perempuan korban stigmatisasi penganut ilmu sihir. Panti tersebut dikelola Keuskupan Mendi di Provinsi Dataran Tinggi Selatan.

Menurut Jenal, pihak keluarga akhirnya mengunjungi Maria dan mereka menyadari penderitaannya. Sekitar enam bulan setelah itu, Maria pun kembali ke keluarganya. Sekitar dua tahun kemudian, pengadilan memutuskan Maria tidak bersalah.

“Sekarang dia bekerja di tim kami, untuk memperjuangkan hak asasi manusia, martabat, dan kesetaraan perempuan. Dia menjadi saksi, pentingnya cinta, dan pengampunan bagi semua orang,” kata Jenal.

Isu penyihir di Papua Nugini juga disoroti Paus Fransiskus saat berkunjung ke Vanimo, pekan lalu. Paus mengingatkan warga selalu mewartakan pesan kasih untuk mengusir ketakutan, takhayul, dan ilmu sihir.  Menurut Pendeta Philip Gibbs, kunjungan Paus menjadi momentum untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan di Papua Nugini.

Paus Fransiskus dalam hari terakhir lawatannya di Papua Nugini pun menitip pesan kepada generasi muda supaya mereka tetap menjaga persatuan bangsa, persahabatan, dan menghormati keberagaman. “Kalian bisa melakukannya. Jadilah orang-orang yang penuh cinta,” ujar Paus dalam sebuah pertemuan dengan pemuda Papua Nugini, Senin pekan lalu.

Tuntutan merdeka

Selain konflik antaretnik, dan problematika sosial lain, Papua Nugini harus menghadapi tuntutan kemerdekaan bagi Bougainville. Konflik politik itu berlangsung hampir 30 tahun sebelum tercapainya kesepakatan mengenai referendum.

Hasil referendum pada 2019 tersebut makin menguatkan tuntutan kemerdekaan bagi Bougainville. Sekitar 98 persen pemilik suara memilih opsi merdeka daripada otonomi khusus saat referendum.

Referendum digelar berdasarkan kesepakatan Pemerintah Papua Nugini dan Pemerintah Otonom Bougainville pada 2002. Upaya itu untuk mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama 10 tahun di Bougainville.

Namun, hasil referendum tersebut tidak serta merta mengikat Papua Nugini. Mereka tetap memiliki kewenangan dalam menentukan status politik bagi Bougainville.

Pemerintah Bougainville dan Papua Nugini telah menunjuk mantan Gubernur Jenderal Selandia Baru Jerry Mateparae sebagai mediator. Dia dipercaya kedua pihak untuk menyelesaikan kebuntuan tersebut.

Materparae juga mantan Komandan Kelompok Pemantauan Perdamaian. Mereka mengawasi gencatan senjata di Bougainville pada 1997.

“Bougainville menginginkan [pengakuan] kemerdekaan pada 2027. Namun, mereka masih menunggu referendum kemerdekaan diajukan ke parlemen Papua Nugini.” Demikian pemberitaan RNZ, Minggu (15/9/2024). (*)