Jayapura, Jubi – Pemimpin oposisi di parlemen Kepulauan Solomon di Honiara, Matthew Wale, mengecam rencana pemerintah untuk membatasi perawat lokal mencari peluang kerja di luar negeri. Selama ini tenaga kerja perawat asal Solomon selalu bekerja di Australia dan Vanuatu.
Hal ini dikatakan Mattew Wale kepada https://www.solomonstarnews.com/opposition-slams-govt-plans-to-restrict-nurses-to-work-abroad yang dikutip jubi.id, Senin (6/2/2023).
Dikatakan bahwa kantor Oposisi menyadari bahwa para perawat telah merencanakan keberangkatan massal untuk bekerja di Pusat Perawatan Lansia di Australia dengan penawaran juga di Vanuatu.
Mr Wale mengatakan Pemerintah Solomon melalui Kementerian Kesehatan dan Layanan Medis (MHMS) dan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri (MFAET) tidak memiliki hak untuk menghalangi hak individu perawat untuk mencari pekerjaan di luar negeri.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
Pemimpin Oposisi mengatakan reaksi pemerintah tidak mengherankan, mengingat gaya pemerintahan yang kejam saat ini yang dikelola oleh DCGA dengan aturan gaya kepemimpinan dengan tangan besi.
“Persis seperti itulah DCGA Pemerintah. Mencoba menghalangi hak warga negara dan terus memperlakukan pegawai negeri seperti budak. Apa yang diharapkan Pemerintah ketika mereka terus memperlakukan pegawai negeri tidak adil,” katanya.
Mr Wale mengatakan jalan ke depan dalam mengatasi masalah ini adalah dengan mengembalikan Asosiasi Perawat Kepulauan Solomon (SINA) dan berdialog dengan mereka untuk melihat cara terbaik Pemerintah dapat menanggapi permintaan mereka.
“Keberangkatan massal atau pengunduran diri massal apa pun akan menjadi penguras otak utama bagi sistem perawatan kesehatan kita. Oleh karena itu, Pemerintah harus menangani masalah ini dengan hati-hati daripada mencoba menghalangi peluang yang akan memberikan padang rumput yang lebih hijau bagi para perawat dan keluarga mereka,” katanya.
Pemimpin Oposisi mengatakan DCGA tidak memiliki kebijaksanaan dan kebijakan untuk mengatasi masalah ini. DCGA adalah Democratic Coalition Government for Advancement disingkat DCGA pimpinan Perdana Menteri Manaseh Sogavare. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
