Jayapura, Jubi- Di penghujung Festival Seni dan Budaya Melanesia atau MACFEST ke 7 di Port Villa Vanuatu,30 Juli 2023, Republik Vanuatu berulang tahun ke 43 tahun. Ulang tahun ini jelas membawa Vanuatu sebagai negara yang tampil dalam perubahan politik dunia terutama menentang penjajahan dan perjuangan melawan perubahan iklim di dunia.
Vanuatu dalam perayaan ulang tahun ke 43 tahun, juga menjadi tuan rumah Festival Budaya dan Seni Melanesia dengan mengusung tema, “membangun kembali Melanesia kita untuk masa depan kita.”
Menariknya di tengah festival di Port Villa Vanuatu, dari tanah Papua hadir pula tim kesenian dan budaya dengan atribut bendera Bintang Kejora alias Bintang Fajar. Begitu pula artis-artis Papua dari Jakarta hadir pula dalam festival budaya Melanesia dengan mengibarkan bendera Merah Putih.
Mestinya ini hal yang wajar saja, sebab ketika bangsa Kanak dari Kaledonia tampil pula dengan budaya dan tradisi mereka serta bendera kebangsaan Kanaki, cikal bakal bendera negara Kaledonia Baru. Bendera Kanaki boleh berkibar walau masih dalam genggaman kekuasaan Perancis.
Saat Presiden Prancis Emmanuel Macron hadir dalam MACFEST ke 7 di Port Villa, tidak ada larangan buat pengibaran bendera Kanaki di Port Villa, bendera Perancis dan bendera Kanaki berkibar berbarengan dalam pentas budaya Melanesia ke 7.
Begitu pula dengan bendera Bougainville dan bendera Papua New Guinea dalam pentas budaya Melanesia ke 7 Port Villa. Hal yang sama terjadi pula dengan warga Melanesia dari Kepulauan Selat Torres di Australia, mereka pula tampil dengan bendera Kepulauan Selat Torres.
Di Indonesia, hanya Presiden keempat RI Abdurahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur yang tidak melarang pengibaran bendera Bintang Kejora oleh masyarakat Papua.
Bahkan, Gus Dur pula mengakui bendera Bintang Kejora sebagai salah satu identitas kultural warga Papua. Hal ini jelas membuat Gus Dur mendapat serangan pro dan kontra sebab bendera Bintang Kejora sudah dianggap lekat dengan simbol gerakan separatisme’di tanah Papua
Tak heran,ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Port Moresby PNG, awal Juli 2023 ada larangan pengibaran Bintang Kejora di sana. Terutama bagi warga Papua di pengungsian Rainbouw jantung kota Port Moresby. Berbeda dengan festival seni dan budaya di Port Villa ratusan bendera Bintang Kejora boleh berkibar dalam karnaval pembukaan pada 19 Juli 2023.
Wakil Perdana Menteri Vanuatu Jotham Napat Nauka, dalam kunjungannya ke Jakarta mengaku ingin membuka kedutaan besar Vanuatu di Jakarta.Dia bertemu dengan Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Senin (19/06/2023).
“Kita perlu terus mendorong hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan saling menghormati, terutama terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing,” tutur Wapres saat membuka pertemuannya dengan Wakil Perdana Menteri Vanuatu, Jotham Napat Nauka sebagaimana dikutip dari wapresri.go.id
Sebenarnya apa yang dilakukan Wakil Menlu Vanuatu ini ,sama pula dengan pendahulunya PM Vanuatu, Maxime Carlot Korman pada akhir Mei 1995 mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut, Maxime Carlot juga mengatakan keinginannya untuk membuka kedutaan besar di Jakarta, sebagai satu langkah untuk memperat hubungan bilateral dengan Indonesia.”Kunjungan PM Vanuatu, ini merupakan suatu perkembangan baru dalam politik luar negeri Vanuatu dan merupakan satu-satunya kunjungan pejabat tertinggi pemerintah Vanuatu saat itu ke Indonesia,”demikian dikutip dari buku Politik di Melanesia.
Padahal jika ditelusuri sejak Vanuatu merdeka, 30 Juli 1980 dan menjadi anggota South Pacific Forum (SPF) negara ini selalu mengambil sikap keras terhadap bentuk kolonisasi. Antara lain mendukung kemerdekaan bagi rakyat Kanaki di Kaledonia Baru, termasuk pula mendukung aktivis Organisasi Papua Merdeka di bawah pentolan Black Brother dan Fretilin dari Timor Timur yang akhirnya merdeka dalam referendum dari Indonesia.
Memasuki era 2000 hingga 2023, Vanuatu sedang berjuang melawan perubahan iklim di Pasifik. Mantan Menteri Luar Negeri Vanuatu Ralph Regenvanu kini memimpin negara negara kepulauan kecil untuk mengangkat isu perubahan iklim melalui draft resolusi berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).
Perubahan iklim yang faktanya telah mengakibatkan begitu banyak persoalan kehidupan manusia dan organisme lain yang saling berkaitan satu sama lain di muka bumi. Isu perubahan iklim ini telah menjadi salah satu fokus pembahasan para pemimpin baik di tingkat nasional maupun di tingkat global dalam beberapa dekade terakhir.
Akankah Vanuatu tetap konsisten dengan pernyataan bapak bangsa mereka Walter Lini untuk memperjuangkan hak hak bangsa Melanesia dengan berusaha membentuk Melanesia Spearhead Group (MSG) sebagai jalan utama mendorong kemerdekaan bagi bangsa bangsa Melanesia di Pasifik? (*)