Nabire, Jubi – Wakil Gubernur atau Wagub Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos, M.Si menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025, di kantor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI di Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).
Deinas Geley, S.Sos, M.Si pun mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan interim atas LKPD Provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2025 oleh BPK RI.
Menurutnya, pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Mewakili pak Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK RI yang senantiasa memberikan tuntunan, petunjuk, serta arahan kepada perangkat daerah kami,” kata Geley melalui pesan yang diterima Jubi di Nabire, Papua Tengah, Jumat (14/2/2026).
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
Katanya, pemeriksaan itu bukan semata proses evaluasi, namun menjadi momentum pembinaan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, efektif, dan akuntabel.
Wagub Papua Tengah menegaskan komitmen pihaknya untuk terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan, termasuk peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).
“Saya mengharapkan seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif dan proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung, khususnya dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan, sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar, objektif dan tepat waktu,” ujarnya
Deinas Geley mengatakan, kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses pemeriksaan secara transparan dan kooperatif. Pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
Entry meeting itu diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI (Ditjen PKN VI) BPK RI, dengan dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, Anggota VI BPK RI, H. Fathan Suchi, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusria.
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, dan diikuti oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dari wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
Discussion about this post