Jayapura, Jubi – CIVICUS, sebuah aliansi masyarakat sipil global merasa terganggu dengan laporan bahwa forum masyarakat sipil mengenai hak atas air di Bali telah terganggu dan para aktivis dan penyelenggaranya menghadapi tekanan dan intimidasi.
Pihak berwenang harus menyelidiki tindakan-tindakan ini dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi masyarakat sipil sehingga mereka dapat berkumpul tanpa adanya campur tangan dalam bentuk apa pun.
Forum Air untuk Rakyat (PWF/People Water Forum) adalah sebuah platform koordinasi masyarakat sipil untuk gerakan keadilan atas air di seluruh dunia. Mereka mengadvokasi untuk memastikan akses air sebagai hak asasi manusia dan menentang privatisasi dan komersialisasi sumber daya air. Tahun ini, PWF menyelenggarakan pertemuan di Denpasar, Bali, pada 21-23 Mei seputar Forum Air Dunia (World Water Forum) ke-10, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 18 hingga 25 Mei 2024.
Menjelang Forum Air untuk Rakyat terdapat laporan bahwa pihak berwenang mengganggu Yayasan Bintang Gana, sebuah organisasi lokal yang mewakili komite nasional PWF, sejak awal Mei 2024, dengan kunjungan ke rumah direktur mereka oleh intelijen polisi dan militer.
Pihak berwenang juga dilaporkan menekan pemilik tempat untuk menunda atau membatalkan forum tersebut. Akun media sosial penyelenggara PWF juga diretas dan situs PWF diganggu oleh orang-orang. Aparat intelijen juga memantau akomodasi para aktivis pada 18 Mei.
Pada tanggal 20 Mei 2024, diskusi pra-acara yang diselenggarakan oleh PWF di sebuah hotel di Denpasar diganggu dengan kekerasan oleh anggota kelompok lokal bernama Patriot Garuda Nusantara (PGN). Menurut Amnesty International, kelompok tersebut telah berulang kali mengunjungi lokasi acara sebelum diskusi, dan menuntut pembatalan acara PWF.
Rekaman video menunjukkan kelompok tersebut menghancurkan spanduk dan baliho acara serta menyerang peserta forum secara fisik. Mereka menuduh PWF mengganggu Forum Air Dunia. Kelompok-kelompok seperti ini sering digunakan oleh negara atau individu untuk mengintimidasi masyarakat sipil dan para pengkritiknya.
Pedro Arrojo Agudo, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia atas Air Minum dan Sanitasi yang Aman, dilarang memasuki lokasi PWF 2024 pada tanggal 21 Mei 2024 karena aparat keamanan menjaga ketat lokasi tersebut. Dia dan perwakilan PWF yang mendampinginya terpaksa pergi.
“Pada saat ruang bagi masyarakat sipil dan suara-suara alternatif semakin menyusut di seluruh dunia, sungguh memalukan bahwa Indonesia, yang bangga sebagai negara demokrasi, telah mengganggu acara masyarakat sipil global untuk membahas isu penting mengenai hak atas air dan menolak akses pakar PBB. Insiden pelecehan dan intimidasi ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, dan berserikat yang merupakan kewajiban hak asasi manusia internasional yang harus dilindungi oleh Indonesia,” kata Josef Benedict, peneliti CIVICUS Asia dalam rilis pers yang diterima Jubi pada Rabu (22/5/2024).
Ini bukan pertama kalinya acara yang diselenggarakan oleh masyarakat sipil diganggu di Bali. Pada 2018, konferensi masyarakat sipil alternatif di sela-sela pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia dibatalkan karena tekanan dari polisi. Pada November 2022, pihak berwenang Indonesia membubarkan kegiatan kelompok masyarakat sipil dan menekan penyelenggara acara di Bali, menjelang KTT G20.
“Suara dan keterlibatan masyarakat sipil sangat penting, khususnya untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan pihak berwenang Indonesia gagal memastikan lingkungan yang mendukung mereka untuk berkumpul. Pemerintah harus meminta pertanggungjawaban para pelaku yang terlibat dalam gangguan terhadap forum air dan memberikan pesan yang kuat bahwa pekerjaan masyarakat sipil harus dihormati dan dilindungi,” tambah Benedict.
Ruang sipil di Indonesia dinilai “terhambat atau Obstructed” oleh CIVICUS Monitor.
CIVICUS atau World Alliance for Citizen Participation adalah aliansi global organisasi masyarakat sipil (CSO) dan aktivis yang berdedikasi untuk memperkuat aksi dan kerja warga dan masyarakat sipil di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1993, CIVICUS memiliki lebih dari 15.000 anggota di lebih dari 175 negara di seluruh dunia. (*)
Discussion about this post