Jayapura, Jubi – Salah satu tokoh politik di Tanah Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan pembentukan berbagai forum dan kaukus selama ini, untuk mengurai berbagai masalah di Tanah Papua tidak berdampak signifikan.
Pernyataan ini disampaikan Kadepa kepada Jubi melalui panggilan teleponnya, Kamis (24/4/2025), berkaitan dengan dibentuknya wadah MPR for Papua yang dikoordinir Yorrys Raweyai.
“[Selama ini] banyak kaukus dan forum dibentuk, akan tetapi tidak berdampak terhadap berbagai persoalan di Tanah Papua. Tidak terlihat apa hasil dari pembentukan kaukus atau forum itu,” kata Laurenzus Kadepa.
Menurut Kadepa, yang mestinya dilakukan para pengambil kebijakan dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah di antaranya, presiden mesti mengevaluasi kebijakan keamanan di Tanah Papua.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua mesti berkomitmen mencabut izin peredaran minuman beralkohol. Sebab selama ini peredaran minuman beralkohol selama ini, dianggap sebagai salah satu pemicu berbagai kasus kekerasan di masyarakat.
“Selain itu, kebijakan hilirisasi tambang emas dan migas harus berdampak di Tanah Papua, karna bahan mentah dieksploitasi di Tanah Papua,” ucapnya.
Laurenzus Kadepa mengatakan pemerintah pusat juga mesti didesak untuk memberantas illegal mining, illegal logging, dan illegal fishing di berbagai daerah di Tanah Papua.
Katanya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan, dan Kepolisian mesti didukung untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di Tanah yang dianggap sudah kronis.
“Masih banyak masalah yang menonjol di Tanah Papua yang mesti mendapat perhatian dari berbagai pihak, di antaranya tingginya tingkat kekerasan dan kematian karena minol, penyebaran HIV/AIDS dan kekerasan aparat keamanan,” kata Kadepa.
MRP for Papua untuk menyelesaikan berbagai persoalan
Ketua Majelis Permuswayaratan Rakyat Republik Indonesia atau MRP RI, Ahmad Muzani mengatakan seluruh anggota MPR yang berasal dari enam provinsi di Tanah Papua kini tergabung dalam wadah MPR for Papua.
Katanya, wadah ini dibentuk untuk menjadi perpanjangan tangan MPR dalam membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan di Tanah Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“MPR for Papua ini untuk mencari solusi dan menjadi perpanjangan bagi MPR, guna membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan [di Tanah] Papua secara komprehensif, terutama dari sisi politik,” kata Ahmad Muzani di gedung DPR RI, di Jakarta pada Rabu (23/4/2025).
Katanya, MPR for Papua akan aktif berdialog dengan berbagai pihak, untuk mendengar berbagai pandangan dan merumuskan langkah-langkah strategis demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
