Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Jepang, Ishiba Shigeru, memberikan jaminan kepada Presiden Kepulauan Marshall, Dr. Hilda Heine, bahwa Jepang akan tetap transparan terkait pembuangan air limbah nuklir olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke Samudra Pasifik.
Pertemuan antara kedua pemimpin berlangsung pekan lalu di Tokyo dalam rangka KTT Jepang-Kepulauan Marshall. Ini merupakan kunjungan ketiga Heine ke Jepang. Demikian dikutip Jubi dari RNZ Pasifik, Selasa (25/3/2025).
Jepang mulai membuang air limbah nuklir pada Agustus 2023 dari sekitar 1.000 tangki penyimpanan yang menampung lebih dari satu juta metrik ton air yang terkontaminasi akibat gempa bumi dan tsunami pada 2011. Bencana tersebut menyebabkan kehancuran pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima.
“Perdana Menteri Ishiba menjelaskan bahwa keselamatan pelepasan air limbah telah terjamin dan Jepang berencana untuk mendukung peningkatan kapasitas pemantauan melalui Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA),” kata Kementerian Luar Negeri Jepang dalam sebuah pernyataan.
“Jepang akan terus menangani masalah ini dengan transparansi berdasarkan bukti ilmiah guna meningkatkan kepercayaan terhadap keamanannya,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik, Baron Waqa, menyatakan pada 2023 bahwa para pemimpin regional berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban Jepang jika terjadi kesalahan dalam pembuangan limbah ini.
“Kami telah berusaha sebaik mungkin agar Jepang tidak memulai pembuangan sampai ada kesepakatan penuh bahwa hal itu benar-benar aman. Namun, Jepang telah mengambil keputusan secara berdaulat,” kata Waqa.
“Saat ini, hal itu sudah berlalu. Yang perlu kita fokuskan sekarang adalah memastikan Jepang bertanggung jawab,” tambahnya.
Selain isu pembuangan limbah nuklir, kedua pemimpin juga membahas kerja sama bilateral lainnya.
Ini termasuk pembangunan kembali Terminal Bandara Internasional Amata Kabua, kontribusi Jepang terhadap Pacific Resilience Facility dari Forum Kepulauan Pasifik, serta dukungan bagi pengembangan sistem pasokan air di Kepulauan Marshall untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana.
Jepang juga menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan Kepulauan Marshall dalam mengatasi tantangan global, seperti perubahan iklim, yang oleh para pemimpin Kepulauan Pasifik dianggap sebagai “ancaman eksistensial terbesar” bagi wilayah tersebut. (*)

Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!