Jayapura, Jubi – Mahasiswa Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya di Kota Studi Jayapura, Papua dengan tegas menolak pembangunan Batalyon teritorial dan seluruh aktivitas berbasis Proyek Strategis Nasional atau PSN di Kabupaten Tambrauw.
Mahasiswa Kabupaten Tambrauw, Agustinus Wabia mengatakan, pihaknya menolak pembangunan Batalyon di Kabupaten Tambrauw karena merupakan jembatan bagi para elite investasi masuk ke wilayah itu
Selain itu, kehadiran Batalyon itu dianggap sebagai kaki tangan pemerintah pusat, dan daerah untuk mendukung program-program PSN, salah satunya perkebunan kelapa sawit.
“Alasan kami menolak pembangunan Batalyon itu karena akan menjadi akses bagi para investor dan negara memuluskan PSN. Masyarakat di Kabupaten Tambrauw tidak membutuhkan pembangunan Batalyon, tapi lebih membutuhkan bagaimana pemerintah memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan, serta kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Agustinus Wabia di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (14/06/2025).
Mahasiswa khawatir, kehadiran Batalyon hanya akan memberikan tekanan dari militer kepada masyarakat, sehingga dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat.
“Pembangunan Batalyon ini kami sangat menentang, karena tidak ada gunanya bagi kehidupan masyarakat di sana. Yang ada [justru] akan membatasi ruang gerak masyarakat dan akan mempersempit masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari,” ucapnya.
Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat Tambrauw adalah pembangunan sumber daya manusia, bukan pembangunan Batalyon yang dinilai tidak membawa dampak positif dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Tambrauw diharap jeli melihat situasi ini, sehingga tidak mengambil keputusan terburu-buru untuk pembangunan Batalyon itu. Pemerintah daerah dirasa perlu menganalisis dampak negatif dari kehadiran Batalyon.
“Pemerintah seharusnya berpikir sebelum mengambil kebijakan, mensejahterakan masyarakat lebih penting daripada pembangunan Batalyon. Kabupaten Tambrauw juga tidak ada sejarah konflik yang berkepanjangan jadi kami rasa Batalyon di sana tidak perlu,” ujarnya.
Sementara itu, Yance Songgreri menambahkan pihaknya berharap pemerintah daerah mengevaluasi pembangunan Batalyon, karena kehadiran Batalyon akan mempersempit ruang gerak masyarakat.
Beberapa poin tuntutan mahasiswa Kabupaten Tambrauw di Kota Studi Jayapura, diantaranya menuntut dengan tegas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw, Yehezkiel Yesnat dan Paulus Ajambuani, segera mencabut kembali sertifikat tanah hibah milik Pemkab Tambrauw yang diberikan kepada Kodam Kasuari untuk pembangunan Batalyon Teritorial di Kabupaten Tambrauw.
Menuntut Pemerintah Kabupaten Tambrauw tidak berfokus pada program pemerintah pusat terkait pembangunan Batalyon Teritorial di Kabupaten Tambrauw, namun lupa membangun sumber daya manusia di Kabupaten Tambrauw.
Menuntut Pemerintah Kabupaten Tambrauw, agar tidak mengganggu ruang gerak masyarakat Tambrauw, melalui pembangunan Batalyon Teritorial.
Mahasiswa Tambrauw kota Studi Jayapura dengan tegas menolak Pembangunan Batalyon Teritorial di Kabupaten Tambrauw, karena Batalyon Teritorial adalah proyek strategis nasional yang akan mendukung segala bentuk aktivitas investasi di Kabupaten Tambrauw seperti kelapa sawit, tambang nikel, dan Proyek Strategis Nasional lainya. (*)
Discussion about this post