Manokwari, Jubi – Sejumlah anggota DPRD Papua Barat memilih keluar (walk out) dari rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Ali Baham Temongmere, Kamis malam (17/4/2025). Walk out itu terjadi karena ketidaksepakatan atas pembahasan efisiensi anggaran yang dianggap diarahkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat yang digelar di sebuah hotel di Manokwari itu pun akhirnya bubar sebelum menghasilkan kesimpulan.
“Rapat itu saya nilai tidak lagi penting. Kami di DPR Papua Barat sebelumnya sudah bertemu dengan DPRD se-Tanah Papua dalam forum Bapemperda dan telah membahas serta menyepakati soal efisiensi anggaran. Jadi, saya rasa tidak perlu lagi ada rapat lanjutan dengan TAPD hanya demi program MBG,” ujar Anggota DPRD Papua Barat, Fachry Tura, kepada wartawan di Manokwari.
More Read
Fachry menilai program MBG belum menjadi kebutuhan utama bagi anak-anak di Papua Barat. Ia menekankan bahwa pendidikan gratis dan peningkatan fasilitas pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama.
“Buat saya, efisiensi anggaran ini malah hanya diarahkan untuk program makan bergizi gratis, padahal ada kebutuhan yang jauh lebih mendesak seperti pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pendidikan di Papua Barat masih minim, begitu juga layanan kesehatannya,” tambahnya.
Ia juga mempertanyakan pendekatan pemerintah terhadap pelaksanaan MBG yang menurutnya tidak berbasis survei mendalam terkait kultur, topografi, maupun kondisi sosial-politik masyarakat setempat.
“Dengan kondisi seperti sekarang, di mana ditemukan makanan basi dan pelaksanaan yang asal-asalan, saya khawatir program ini hanya untuk kepentingan politik jangka pendek. Itu sebabnya saya walk out,” tegasnya.
Sebagai politisi muda di lembaga legislatif, Fachry mengaku prihatin terhadap prioritas anggaran yang menurutnya menyimpang dari semangat Otonomi Khusus.
“Padahal, Otsus seharusnya dimanfaatkan untuk mengejar ketertinggalan Papua, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Tapi ini malah dipakai untuk efisiensi anggaran demi MBG,” ujarnya.
Fachry berharap seluruh anggota DPRD Papua Barat dapat bersikap lebih peka terhadap kebutuhan mendesak masyarakat dan fokus pada hasil kesepakatan bersama DPRD se-Tanah Papua agar bisa menjadi rekomendasi ke pemerintah pusat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, membantah bahwa rapat tersebut bubar karena perbedaan pendapat.
“Tidak benar bahwa rapat tidak berjalan lancar,” katanya saat dikonfirmasi Jumat (18/4/2025), tanpa merinci hasil rapat tersebut.
Penolakan terhadap program MBG sendiri terus bermunculan dari berbagai pihak di Papua Barat. Selain menolak MBG, DPRD juga menolak skema efisiensi anggaran dengan alasan masih banyak wilayah yang memerlukan alokasi dana untuk pembangunan fasilitas dasar dan infrastruktur. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
