Fraksi Khusus tolak legalisasi Miras: Manokwari Kota Injil!

Manokwari, Jubi – Fraksi Khusus dari DPRK Manokwari secara tegas menolak Ranperda Minuman Keras (Miras) dilegalkan di Manokwari, Papua Barat. Alasan penolakan karena Manokwari sebagai Kota Injil dan Peradaban bagi Orang Papua.

“Untuk perda Minuman Keras kami Fraksi menolak karena bertentangan dengan Manokwari sebagai kota Injil dan Kota peradaban bagi orang Papua tetapi juga  ini merupakan aspirasi dari Gereja,” kata Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPRK Manokwari, Maria Mandacan saat ditemui di ruang kerjanya Jumat (25/7/2025).

Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman oplosan didorong oleh eksekutif atau Pemerintah Kabupaten Manokwari terdiri dari 14 bab terdiri dari sekitar 45 pasal kini jadi pembahasan dalam Paripurna DPRK Non APBD sejak Kamis kemarin dengan tiga perda lainnya,yakni Pendidikan Gratis, Perda Tata Kelola Pemerintah dan Perda Manokwari City Branding.

Sebelumnya larangan minuman keras di Manokwari diatur dalam peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006. Namun Perda tersebut telah dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri pada masa Mendagri Tjahjo Kumolo.

Maria menegaskan bahwa Miras di Manokwari masih menjadi penyebab kekerasan dan kecelakaan di masyarakat hingga timbulnya Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT bahkan pada tingkat pemerkosaan dan pembunuhan.

“Miras ini juga dapat merusak generasi emas khusus anak-anak Papua, miras juga menyebabkan adik-adik kami Papua tidak sekolah dengan baik,” tegasnya

Selain itu Kelompok Khusus juga memberikan catatan untuk Ranperda tentang pembentukan susunan perangkat daerah.

“Kami memberikan catatan pada Ranperda ini terutama pemerintah daerah menambah satu bidang di Bappeda khusus mengurus Kebijakan dan Anggaran Otsus,” ucapnya.

Sebelumnya terdapat 6 fraksi di DPRK Manokwari memberikan pandangan terhadap empat Ranperda yang diusulkan oleh eksekutif ke DPRK

Tanggapan Eksekutif 

Pemerintah kabupaten memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi di DPRK terkait empat Ranperda yang diusulkan, tanggapan tersebut disampaikan Oleh Sekda Manokwari Imanuel Pangaribuan Jumat (25/7/2025).

Imanuel berterima kasih untuk masukan dan sarannya membentuk Ranperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol seperti buah simalakama bagi pemerintah daerah.

“Manokwari merupakan pusat peradaban Injil di Tanah Papua terang bagi negeri ini. minuman beralkohol menjadi gejolak sosial karena tidak diatur dan dikendalikan.Minuman beralkohol beredar luas di masyarakat, merambah kepada generasi muda yang masih berusia sekolah,” kata Plh Sekda, Imanuel

Meski demikian Ia menyebut bahwa dengan segala niat baik pemerintah daerah membentuk Ranperda ini dengan tujuan mulia melindungi generasi muda dari bahaya dan pengaruh minuman beralkohol.

Dia mengatakan mengenai saran untuk Ranperda pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan adanya pembentukan Ranperda yang baru  diharapkan perangkat daerah dapat bekerja lebih efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai secara maksimal. pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi aktor perubahan dalam pelayanan.

“kami mengapresiasi pimpinan dan anggota dprk yang memberikan perhatian khusus untuk pengembangan sumber daya manusia. untuk penambahan bidang otsus di badan perencanaan daerah akan menjadi catatan penting bagi kami dalam penyusunan tugas dan fungsi perangkat daerah,” ujarnya

Eksekutif juga menanggapi sejumlah usulan dan saran dari fraksi lain misalnya Fraksi Nasional Bersatu terkait Ranperda Miras, mengenai pasal 21 huruf c menunjuk pengecer dan atau penjual langsung yang menjual ke konsumen sedangkan sub distributor hanya menjual ke pengecer. sedangkan di huruf d distributor menjual langsung ke pengecer “Artinya tidak melalui subdistributor sehingga dalam proses penjualan bisa ada dua skema tergantung dari yang pertama, produsen menyalurkan ke distributor, distributor ke sub distributor, sub distributor ke pengecer atau penjual langsung, skema kedua produsen menyalurkan ke distributor, distributor langsung ke pengecer atau penjual langsung tanpa ada sub distributor,” kata Plh Sekda.

Ketua Fraksi Nasional Bersatu Patrik Yauw Meyer menyebut bahwa tanggapan Eksekutif terhadap pandangan fraksi yang disampaikan oleh Plh Sekda Manokwari tidak jelas.

“Apa yang ditanya lain yang dijawab, ini macam radio rusak, karena biasanya setiap tanggapan yang dibacakan terdapat lembaran di meja anggota DPRK,” kata Patrik Yauw

Patrik juga menyebut bahwa terkait Ranperda pendidikan gratis, apa yang gratis, sebab yang disebut gratis itu adalah semuanya gratis, “Gratis tanpa syarat, sesuai dengan amanah konstitusi kemudian terkait pendidikan tinggi kami tidak menemukan klimaksnya,” ujar Patrik.

Fraksi Nasional Bersatu tidak puas dengan jawaban eksekutif sehingga fraksi tetap akan melakukan pembedahan.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Kelompok khusus, Maria Mandacan menyebut jawaban pemerintah Daerah belum memenuhi apa yang disebutkan dalam pandangan fraksi.(*)