Sorong Selatan, Jubi – Penutupan layanan RSUD School Keyen Teminabuan, Sorong Selatan sejak Jumat (31/1/2025) pukul 15.00 WIT hingga Sabtu (1/2/2025) pagi memicu keresahan masyarakat dan mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten [DPRK) Sorong Selatan.
Menanggapi situasi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sorong Selatan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah sakit untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Syahrul SE mengatakan kunjungan itu bertujuan untuk memastikan agar layanan kesehatan segera dipulihkan.
“Berdasarkan hasil sidak, kami menemukan bahwa layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) memang tidak beroperasi. Namun, beberapa ruangan lain masih berfungsi. Kami telah berdialog dengan manajemen rumah sakit, termasuk direktur, sekretaris, dan bendahara, untuk mencari solusi terbaik,” ujar Syahrul.
DPRD Sorong Selatan berencana segera mengirimkan surat resmi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Bupati Sorong Selatan untuk mendesak langkah konkret dalam memulihkan operasional rumah sakit.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
“Kami berharap rumah sakit dapat kembali beroperasi dalam satu hingga dua hari ke depan. Kami juga meminta pemerintah daerah dan pihak terkait segera mencari solusi agar layanan kesehatan tidak terhenti terlalu lama,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat pada Senin (3/2/2025) mendatang. Rapat ini akan melibatkan manajemen rumah sakit, tenaga medis, Sekda, Bappeda, dan dinas keuangan guna membahas akar permasalahan, termasuk dugaan keterlambatan pembayaran gaji tenaga medis sejak November dan Desember 2024.
“Kami masih menunggu klarifikasi dari pihak keuangan. Informasi awal yang kami terima menyebutkan bahwa ada upaya penyelesaian, namun pembayaran yang seharusnya dilakukan pada November dan Desember lalu masih tertunda,” jelas Syahrul.
Sejumlah anggota DPRD yang hadir dalam sidak ini adalah Ali Juhuri, Wakil Ketua I DPRD Sorong Selatan dari Fraksi NasDem; Amos Kaliele dari Fraksi Golkar; Antonius Dahar, dari Fraksi Golkar; Efraem Wugaje dari Partai PKB); Syahrul, SE dari Fraksi PKS; dan Abdul Rahman dari Partai Hanura.
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Domberai, George Ronal Konjol, menyampaikan apresiasi atas langkah DPRD Sorong Selatan dalam menindaklanjuti persoalan penutupan rumah sakit itu.
“Saya sangat mengapresiasi DPRD Sorong Selatan yang turun langsung ke lapangan. Ini menunjukkan komitmen serius terhadap kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan layanan medis,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menyelesaikan akar permasalahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. “DPRD harus memastikan penyelesaian menyeluruh atas masalah yang menyebabkan tenaga medis mogok kerja. Pemerintah daerah memiliki anggaran yang besar sesuai regulasi, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, dana yang telah dialokasikan harus dikelola dengan baik agar pelayanan kesehatan di Kabupaten Sorong Selatan semakin optimal,” kata George Konjol.
Penutupan sementara RSUD School Keyen telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada fasilitas kesehatan ini. Dengan adanya sidak DPRD, diharapkan segera ada langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan pelayanan kesehatan kembali berjalan normal.
Masyarakat kini menanti kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan instansi terkait atas akses layanan kesehatan agar tidak lagi terganggu di masa mendatang. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
Discussion about this post