Manokwari, Jubi – Sejumlah aset yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat hingga kini tidak dimanfaatkan dan dikelola secara optimal. Aset-aset tersebut, seperti terminal dan puluhan unit rumah bantuan dari Kementerian PUPR yang dibangun pada 2018 di Kabupaten Teluk Bintuni, serta terminal di Kabupaten Manokwari, terkesan terbengkalai meskipun pembangunannya telah rampung.
Selain itu, aset milik Papua Barat yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya juga dinilai perlu segera diserahkan agar tidak terus membebani keuangan daerah induk.
More Read
Anggota Komisi IV DPR Papua Barat, Asri ST, menyatakan pihaknya akan mengusulkan kepada pimpinan DPR Papua Barat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penataan Aset Daerah.
“Pansus ini bertujuan menginventarisasi seluruh aset milik provinsi yang telah dibangun di beberapa kabupaten, namun belum difungsikan secara optimal. Banyak bangunan yang justru terkesan mangkrak,” ujar Asri ST di Manokwari, Jumat (18/4/2025).
Ia juga menekankan pentingnya pendataan aset-aset yang berada di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya.
“Kalau memang aset-aset itu membebani keuangan Provinsi Papua Barat, lebih baik kita hibahkan saja ke Papua Barat Daya,” katanya.
Selain soal aset, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menyebut bahwa pembentukan pansus penting untuk menindaklanjuti temuan-temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Papua Barat tahun 2023 hingga 2024.
“Kami mendorong pembentukan Pansus Infrastruktur dan Pemeriksaan LHP untuk menelusuri akar persoalan dari berbagai temuan tersebut,” tegas Asri.
Ia berharap pimpinan DPR Papua Barat dapat bersikap peka dan menunjukkan kepedulian terhadap masalah aset dan tata kelola keuangan daerah.
“Pimpinan dewan harus segera membentuk Pansus guna mengurai dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut,” tambahnya.
Asri juga menegaskan bahwa langkah ini tidak boleh dipandang negatif oleh pihak eksekutif karena merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR dalam memastikan pembangunan berjalan efisien dan efektif di Papua Barat.
“Perlu diingat bahwa secara regulasi, legislatif dan eksekutif adalah mitra sejajar yang sama-sama dipilih oleh rakyat. Keduanya bertanggung jawab menjaga kelangsungan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Barat juga menyoroti sejumlah aset milik Pemprov yang belum termanfaatkan secara maksimal, termasuk kendaraan dinas dan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Manokwari Selatan. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
