Jakarta, Jubi – Pada Forum B-20 yang menjadi rangkaian KTT G-20 di Bali pada pertengahan November 2022, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Inklusi Keuangan Ratu Belanda, Maxima Zorreguieta Cerruti menyampaikan apresiasi khusus pada Program Kartu Prakerja yang mampu mendorong inklusi keuangan di Indonesia.
Lewat Program Kartu Prakerja, Indonesia dinilai mengedepankan kemitraan dengan lembaga pelatihan, e-marketplace, portal kerja dan teknologi finansial untuk melayani jutaan warga. Sebagai informasi, per November 2022 Kartu Prakerja telah memberi manfaat bagi 16,4 juta warga di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Kartu Prakerja terbukti telah berhasil meningkatkan skill, meningkatkan kewirausahaan, atau mencari pekerjaan, sekaligus memberi bantuan sosial langsung via smartphone mereka.
Program itu menjadi terobosan pemerintah RI untuk membuat masyarakat yang berstatus rentan memiliki akses ke layanan keuangan, sehingga mendorong inklusi keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat.
Dalam kesempatannya di sesi “Enabling Digital Transformation to Promote Financial Inclusion”, Ratu Maxima berharap peningkatan akses ini dibarengi dengan penggencaran edukasi dan tata kelola data bagi warga kurang mampu agar dapat memaksimalkan manfaat dari layanan keuangan digital.
Keamanan siber, perlindungan konsumen, tata kelola data, dan literasi digital, akan membantu komunitas yang terpinggirkan menggunakan layanan ini dengan baik.
PBB, lewat Ratu Maxima mendorong kerja sama pemerintah dengan swasta untuk meningkatkan inklusi finansial, keamanan data, serta keterampilan masyarakat rentan agar lebih berdaya saing.
Saat ini 76 persen orang dewasa dunia sudah tersentuh inklusi keuangan. Penggunaan pembayaran digital menjadi krusial dalam memberikan bantuan sosial selama pandemi COVID-19.
Dari Jakarta hingga Afrika Timur, jutaan pedagang kecil saat ini melakukan transaksi keuangan melalui gawai pribadi mereka, mengubah kemampuan mereka dalam berinvestasi untuk masa depan yang lebih sejahtera.
Akselerator Inklusi Keuangan
Pemerintah menargetkan dapat mencapai inklusi keuangan hingga 90 persen pada 2024. Karena itu, digitalisasi dinilai menjadi komponen kunci untuk mencapai target.
Saat ini digitalisasi dan UMKM merupakan dua hal yang tak terpisahkan, terutama dalam hal keuangan sebagai hub. Digitalisasi berperan penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, dimana orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, di manapun mereka berada bisa mengakses keuangan melalui digitalisasi.
Dalam rangka terus meningkatkan inklusi keuangan, pemerintah pun berharap program Kartu Prakerja dapat menjadi game changer dalam upaya mengakselerasi inklusi keuangan di Indonesia.
Seperti diketahui, penerima program Kartu Prakerja wajib memiliki rekening bank atau dompet elektronik yang teridentifikasi sesuai KTP agar mendapatkan insentif atau dana pelatihan.
Penggunaan uang elektronik diwajibkan sebagai salah satu metode pembayaran dalam Program Kartu Prakerja.
Program Kartu Prakerja adalah program bantuan dari pemerintah dalam bentuk pengembangan kompetensi bagi warga yang sedang mencari pekerjaan, baru saja di PHK, terdampak COVID-19, atau yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
Nawardus Faot menjadi salah satu dari sekian banyak pihak yang belum terjamah inklusi keuangan, bahkan tidak memiliki dompet digital hingga 2021.
Melalui Program Kartu Prakerja, pria berusia 24 tahun itu pun terdorong untuk memulai penggunaan dompet digital.
Mendapatkan dana pelatihan sebesar Rp1 juta dari program pemerintah, pria asal Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, itu kemudian memanfaatkannya untuk mengambil pelatihan yang menurutnya dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan, seperti penggunaan Microsoft Excel dan Word serta bagaimana menghadapi wawancara kerja.
“Tidak hanya pelatihan untuk mendapatkan kompetensi baru, kepesertaan Kartu Prakerja juga membuat saya menggunakan dompet digital untuk menerima insentif. Ini kali pertama saya berkenalan dengan dompet digital,” kata Nawardus, dalam suatu perbincangan.
Seiring berjalannya waktu, Nawardus melihat peluang yang bisa dimanfaatkannya untuk menambah penghasilan dari penggunaan dompet digital, seperti berusaha jual beli pulsa dan berdagang baju.
Hal itu dilakukan ketika dia melihat harga pulsa yang biasa dijual di daerahnya lebih mahal dibandingkan ketika membelinya menggunakan dompet digital.
Dari situlah dia membuat bisnis menggunakan e-wallet. Dia bisa menjual pulsa dengan harga yang lebih murah dibandingkan yang lain.
Pemanfaatan itu membuatnya mampu mengembangkan dana insentif yang diterimanya, yang dia gunakan untuk bertahan hidup sambil mencari pekerjaan.
Dari insentif dan penghasilan yang didapat dari berjualan, dia mampu menghidupi diri sendiri sebelum akhirnya mendapatkan gaji pertama setelah mendapatkan kerja.
Insentif program Kartu Prakerja yang diterima peserta dengan menggunakan sistem pembayaran government-to-person (G2P) yang memanfaatkan teknologi finansial bisa dibilang telah menjadi pelopor dalam mempercepat peningkatan inklusi keuangan.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat menunjukkan peningkatan.
SNLIK 2022 yang dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang yang berusia antara 15-79 tahun itu menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen dan inklusi keuangan sebesar 85,10 persen. Nilai ini meningkat dibanding hasil SNLIK 2019, yaitu indeks literasi keuangan 38,03 persen dan inklusi keuangan 76,19 persen.
Hasil SNLIK 2022 menunjukkan masih adanya selisih 35,42 persen antara tingkat literasi masyarakat dan inklusi keuangan. Literasi adalah indikator tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk-produk jasa keuangan. Sementara inklusi keuangan merupakan indikator penggunaan atau tingkat akses masyarakat terhadap produk maupun jasa keuangan.
Meski membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, para pemangku kepentingan harus terus bahu-membahu untuk mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan.
Terlebih lagi dengan semakin cepat kemajuan teknologi keuangan di era digital seperti saat ini, masyarakat perlu diedukasi untuk menggunakan jasa keuangan dengan optimal agar paham soal fungsi dan risiko dalam penggunaan keuangan berbasis teknologi.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Kartu Prakerja berperan penting sebagai program dengan pendekatan inklusif yang bertujuan untuk reskill, upskill, dan meningkatkan literasi digital.
“Di saat bersamaan mampu meningkatkan inklusi keuangan,” tuturnya.
Program Kartu Prakerja telah menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam melakukan transformasi digital dan inklusi keuangan di Indonesia.
Pasalnya, program itu menggunakan uang elektronik sebagai salah satu metode pembayarannya. Tentunya itu memberikan kontribusi positif terhadap tujuan inklusi keuangan.
Diawali dengan pengembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi oleh pemerintah, menyebabkan timbulnya perluasan penggunaan telepon seluler dan membantu industri teknologi informasi tumbuh secara signifikan.
Kartu Prakerja memanfaatkan adanya perkembangan itu. Ekosistem pembelajaran berbasis kemitraan di Kartu Prakerja kemudian dibangun dengan melibatkan ratusan pemangku kepentingan.
Namun demikian, pemerintah menyadari masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyempurnakan Program Kartu Prakerja. Oleh karena itu, Airlangga sangat mengharapkan dukungan lebih lanjut dari berbagai mitra, di antaranya Bank Indonesia, United Nations, World Bank, Kementerian dan Lembaga Indonesia, Pemerintah Daerah, universitas, LSM, AFTECH, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menuju visi Indonesia Emas.
Program Kartu Prakerja menjadi salah satu kisah sukses Pemerintah Republik Indonesia dalam mentransformasikan pelayanan publik melalui teknologi digital dan cara-cara inovatif yang biasa dilakukan oleh startup, kini diimplementasikan dalam Kartu Prakerja.
Melalui Program Kartu Prakerja, tentunya target pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas literasi keuangan digital hingga masyarakat piramida bawah dapat tercapai, yang akhirnya membantu mengurangi tingkat pengangguran dan menekan angka kemiskinan di dalam negeri. (*)
