Jayapura, Jubi – Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Papua menyatakan pembunuhan pilot helikopter asal Selandia Baru, Glen Malcolm Conning adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM. Pilot Glen Malcolm Conning dibunuh di Bandara Alama, Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 5 Agustus 2024 lalu.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Frits Ramandey saat mengumumkan hasil investigasi Tim Komnas HAM Papua atas penembakan Pilot Glen Malcolm Conning. Tim Komnas HAM Papua melakukan investigasi itu pada 13 Agustus hingga 15 Agustus 2024. “Telah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus ini,” ujar Ramandey kepada wartawan di Kota Jayapura, pada Senin (2/9/2024).
More Read
Ramandey mengatakan Pilot Glen Malcolm Conning diduga kuat dibunuh dengan cara ditembak dan dibacok menggunakan senjata api dan senjata tajam. Ramandey mengatakan terdapat sejumlah luka di bagian kepala, leher, punggung, lengan kiri dan paha kiri korban.
“Luka pada bagian leher dan paha kiri diduga akibat tembakan senjata api. Sedangkan luka pada bagian kepala, punggung dan lengan kiri diduga akibat tebasan senjata tajam (parang). Dari data yang kami temukan sudah ada penembakan lalu diikuti dengan pembacokan [terhadap] pilot Glenn,” katanya.
Ramandey mengatakan peristiwa pembunuhan Pilot Glen Malcolm Conning merupakan bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Ramandey mengatakan pola kekerasan seperti itu merupakan merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai dan prinsip kemanusiaan.
“Tindakan kekerasan tersebut melukai martabat manusia dan merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Kami [Komnas HAM] mengkualifikasikan sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai dan prinsip kemanusian,” ujarnya.
Ramandey mengatakan Komnas HAM Papua mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua melakukan upaya penegakan hukum secara cepat, transparan, adil, dan profesional. Ramandey mengatakan pengungkapan kasus itu penting guna memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.
“Para pelaku harus ditangkap dan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ramandey mengatakan Komnas HAM Papua juga mendorong Kapolri untuk memberikan perhatian serius terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan Polda Papua, mengingat korban merupakan warga negara asing. Ia mengatakan penegakan hukum yang adil dan transparan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga hubungan baik antar negara. “Perlu ada asistensi dan intervensi dari Kapolri terhadap kasus ini karena kasus ini akan berdampak luas,” katanya.
Diduga ada perencanaan
Ramandey mengatakan pembunuhan pilot Glen itu dilakukan oleh orang tak dikenal berjumlah lima orang. Tim Komnas HAM Papua belum bisa mengungkap siapa para pelaku yang melakukan pembunuhan pilot tersebut.
“Apakah lima orang [itu] bagian dari struktur TPNPB, [atau bagian] dalam struktur organisasi yang lain, sampai sekarang kami belum mendapatkan [informasinya],” katanya.
Ramandey mengatakan pembunuhan itu diduga kuat telah direncanakan para pelaku. Hal itu didasarkan keterangan bahwa pada 17 Juli 2024 para tenaga kesehatan melayani sejumlah warga yang datang berobat ke Puskesmas Alama dengan membawa senjata api. “Jadi satu bulan [sebelum pilot itu ditembak], mereka [para terduga pelaku] sudah melakukan pengintaian, berobat [ke puskesmas], ada rumah yang mereka tinggali,” ujarnya.
Ramandey mengatakan salah satu terduga pelaku yang ditetapkan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang ditetapkan polisi adalah Perintah Kola Lokbere alias Malas Lokbere alias Malas Gwijangge. Menurut Ramandey, orang itu tercatat pernah berobat di Puskesmas Alama pada 17 Juli 2024 lalu.
Ramandey mengatakan Komnas HAM Papua telah melakukan komunikasi dengan pihak TPNPB terkait Malas Gwijangge. Menurutnya, TPNPB mengakui bahwa Malas Gwijangge merupakan anggota TPNPB, namun TPNPB membantah keterlibatan anggota dalam pembunuhan pilot Selandia Baru itu.
“Nama ini diakui oleh mereka ada di dalam struktur TPNPB wilayah Ndugama. Tetapi menurut mereka, [pada saat pembunuhan pilot itu] terjadi [pada] 5 Agustus 2024, yang bersangkutan sedang ada di tempat lain. Jadi orang yang dimaksudk tidak terlibat, walaupun namanya sama,” kata Ramandey.
Dugaan pembunuhan itu terencana sejalan dengan kesaksian saksi mata. Salah satu saksi mata Glen Malcolm Conning menyatakan suasana Bandara Alama pada hari pembunuhan itu lebih sepi dari biasanya. Ketika helikopter yang diterbangkan Conning mendarat, tidak ada warga yang berdatangan mendekat.
Conning ditembak saat dia turun dari kokpit dan mencoba membuka pintu penumpang helikopter. Setelah tertembak, Conning naik kembali ke kokpit helikopter, dan sesudah itu tidak bergerak lagi. Setelah itu, ada sekitar lima orang bersenjata api yang mendekati helikopter itu.
Pelayanan publik terhenti
Ketua Tim Penegakan dan Pemajuan HAM Komnas HAM Papua, Melchior S Weruin mengatakan pemerintah provinsi/kabupaten harus memberikan jaminan keamanan kepada semua pihak yang mendukung pelayanan publik di Tanah Papua. Menurutnya, pasca pembunuhan pilot Selandia Baru itu, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di Alama terhenti.
“[Harus ada jaminan] keamanan yang memadai, supaya tenaga kesehatan/pendidikan naik itu punya rasa percaya diri keamanan mereka dijamin. Itu menjadi catatan,” katanya.
Melchior mengatakan pemerintah harus tetap menjamin pelayanan publik seperti kesehatan maupun pendidikan di Distrik Alama tetap berjalan. Menurutnya, itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
“Pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan itu terhenti. Itu tanggung jawab negara/pemerintah. Mereka harus memastikan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat itu terpenuhi,” ujarnya.
Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan para tenaga kesehatan maupun tenaga pendidikan yang bertugas di Distrik Alama tidak mendapat perlindungan keamanan. Ramandey mengatakan di lokasi itu tidak ada pos TNI/Polri, dan komunikasi ke tempat lain hanya dapat dilakukan melalui radio single side band (SSB).
“Wilayah itu terisolir, tidak ada alat komunikasi kecuali mereka menggunakan SSB. Tidak ada jaminan keamanan langsung. [Para aparatur sipil yang bertugas di sana menjaga keselamatan mereka lewat] komunikasi dengan orang-orang lokal, itu jaminan [yang ternyata] tidak bisa dipegang,” katanya.
Ramandey mengatakan Komnas HAM Papua meminta Gubernur Papua Tengah dan Kapolda Papua memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi warga sipil di Kabupaten Mimika dan kabupaten lainnya termasuk memastikan keamanan bagi para pekerja kemanusiaan. “Hak hidup, hak bebas dari rasa takut, dan hak atas perlakuan yang manusiawi adalah hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi. [Itu] menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujarnya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
