Riset internasional eksplorasi pilihan status politik Kaledonia Baru

Jayapura, Jubi – Sebuah riset internasional yang melibatkan sejumlah universitas luar negeri dan ilmuwan lokal berlangsung di Kaledonia Baru. Riset tersebut menyurvei pendapat warga untuk mengetahui aspirasi mereka mengenai masa depan politik Kaledonia Baru.

Riset intenasional itu bertajuk Proyek Perdamaian Inklusif. Sejumlah universitas dari Inggris, Kanada, dan Jepang terlibat dalam riset.

Anthony Tutugoro, peneliti dari Program Pasca-Doktoral Universitas Kaledonia Baru mengatakan riset bertujuan membandingkan masyarakat yang terbelah dalam pilihan politik. Warga selama ini hanya disodori dua pilihan, yakni ‘Ya’ atau ‘Tidak’ untuk kemerdekaan Kaledonia Baru.

“Salah satu komponen yang diteliti ialah hal-hal lain yang mungkin terjadi. Pada referendum 2018, warga hanya diberi pilihan biner mengenai kemerdekaan Kaledonia Baru,” kata Tutugoro, dikutip RNZ, Rabu (5/3/2024).

Menurutnya, riset mereka mempertimbangkan pilihan-pilihan lain sebagai bentuk kedaulatan bagi Kaledonia Baru. Pilihan itu, di antaranya, kemitraan, asosiasi kemerdekaan, dan federalisme.

“Federalisme dapat mendesentralisasikan kekuasaan ke provinsi, dan mungkin menguntungkan wilayah utara, serta selatan. Riset ini, salah satunya akan mengukur sentimen publik terhadap solusi potensial tersebut,” kata Tutugoro.

Persiapan bagi penentuan bentuk kedaulatan Kaledonia Baru juga dibahas dalam pertemuan trilateral dengan Menteri Luar Negeri Prancis Manuel Valls, pekan lalu. Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah eksponen dari kubu loyalis Prancis maupun kubu pro-kemerdekaan Kaledonia Baru.

Pertemuan marathon selama sepekan itu menghasilkan dokumen yang merangkum semua pandangan mengenai masa depan bagi kedaulatan Kaledonia Baru. Menteri Valls dijadwalkan kembali mengelar agenda serupa pada akhir bulan ini untuk mematangkan hasil pertemuan tersebut. (*)