Kunjungan Valls dan nasib Kaledonia Baru di Perundingan Paris

Jayapura, Jubi – Rencana kedatangan Menteri Luar Negeri Prancis Manuel Valls menghangatkan kembali dinamika politik di Kaledonia Baru. Kunjungan itu dipastikan sebagai pemanasan menjelang Perundingan Paris, Prancis.

Valls dijadwalkan tiba pada besok untuk lawatan selama empat hari di Kaledonia. Dalam lawatannya, Valls akan bertemu pimpinan partai politik, pengusaha, penegak hukum, dan perwakilan masyarakat sipil di Nouméa, ibu kota Kaledonia Baru. Dia juga diagendakan mengunjungi sejumlah desa serta menziarahi makam Jean-Marie Tjibaou dan Jacques Lafleur.

Tjibaou ialah tokoh pro-kemerdekaan Kaledonia Baru, sedangkan Lafleur, tokoh loyalis Prancis. Keduanya menandatangani Perjanjian Matignon 1998, untuk mengakhiri perang saudara di Kaledonia Baru.

Valls dalam sejumlah kesempatan selalu menekankan situasi serius di Kaledonia Baru akibat kerusuhan Mei 2024. Selain pemulihan ekonomi menurutnya, dibutuhkan dialog untuk mencegah berulangnya aksi kekerasan di Kaledonia Baru.

“Kesepakatan Nouméa mencakup berbagai perspektif, dari kedaulatan bersama hingga kedaulatan penuh. Ada protes keras dari partai-partai pro-Prancis yang menentang kemerdekaan dan mendesak menteri menghormati hasil-hasil demokratis [referendum],” kata Valls dalam pemberitaan Prancis Le Monde, yang dikutip RNZ, Jumat (21/2/2025).

Beberapa gagasan mengenai status politik Kaledonia Baru mengemuka dalam enam bulan terakhir. Ada yang menggagas kemerdekaan asosiasi ala Kepulauan Cook, kedaulatan bersama, hingga kemerdekaan penuh.

Jelang Pertemuan Paris

Valls juga menjadi tuan rumah dalam Pertemuan di Paris pada 4–9 Februari mendatang. Perundingan itu mempertemukan partai politik pemilik kursi Kongres Kaledonia Baru.

Karena itu, kunjungan Valls ke Kaledonia Baru dipastikan berhubungan dengan kepentingan Prancis pada Pertemuan Paris. Sementara itu, kubu pro-kemerdekaan maupun pro-loyalis Prancis masih berseberang pandangan mengenai efektivitas Pertemuan Paris.

Meskipun mengakui manfaat perundingan, kedua kubu memiliki interpretasi sendiri terhadap Kesepakatan Nouméa 1998. Kesepakatan tersebut mendasari peta jalan menuju otonomi khusus dan pengalihan kekuasan secara bertahap di Kaledonia Baru.

Persatuan Kaledonia (UC) telah berulang kali menargetkan perjanjian terbaru harus disepakati sebelum 24 September 2025. UC merupakan faksi utama Kubu Pro-Kemerdekaan Kaledonia Baru. Mereka juga mengendalikan Front Pembebasan Nasional Kanak (FLNKS) sejak tahun lalu.

UC pun menargetkan penetapan masa transisi selama lima tahun, sejak kesepakatan tersebut, untuk menuju kemerdekaan bagi Kaledonia Baru. Namun, sejumlah partai moderat pro-kemerdekaan mulai menjauh dari FLNKS sejak dominasi UC. Mereka menilai sikap FLNKS terlalu radikal.

Sementara itu, kubu pro-Prancis yang dimotori Les Loyalistes, dan Rassemblement-LR menginginkan Kaledonia Barut tetap dalam naungan Prancis. Salah satu argumentasi utama mereka ialah hasil referendum pada 2018, 2020, dan 2021. Mayoritas suara pada ketiga referendum itu menolak kemerdekaan dari Prancis.

Namun, referendum pada 2021 diboikot kubu pro-kemerdekaan. Mereka menganggap pelaksanaan dan hasil pemungutan suara tersebut tidak sah.

Kubu loyalis juga mengusulkan sistem federalisme internal bagi tiga provinsi di Kaledonia Baru. Namun, usul itu dikecam para kritikus karena dianggap diskriminatif.

Perjanjian Nouméa 1998 mengharuskan para pemangku kepentingan berunding jika mayoritas pemilih dalam referendum menolak opsi kemerdekaan. Perundingan tersebut telah diupayakan, tetapi kubu pro-kemerdekaan, terutam UC selalu mengulur waktu.

Menteri Dalam Negeri Prancis Gérald Darmanin juga telah menawarkan reformasi konstitusional sebagai solusi dalam mengatasi kebuntuan politik di Kaledonia Baru. Rencana reformasi itu diawali dengan mengubah ketentuan dalam daftar pemilih.

Dalam ketentuan baru, setiap warga negara dewasa yang telah bermukim minimal 10 tahun berturut-turut di Kaledonia Baru, berhak memilih pada pemilu lokal. Ketentuan itu menganulir persyaratan sebelumnya, yakni hanya mereka yang bermukim sebelum 1998 berhak memilih.

Kubu pro-kemerdekaan pun menentang ketentuan baru tersebut karena dianggap menggerus suara Bangsa Kanaky. Aksi protes mereka makin meluas sehingga menjadi kerusuhan massal pada 13 Mei 2024.

Ketegangan baru

Sekitar dua ribu loyalis Prancis mengelar pertemuan di Nouméa pada Rabu malam lalu. Mereka memberi dukungan terhadap sikap politik kubu Pro-Prancis dan menyinggung rencana kedatangan Valls.

“Kami katakan [pada Valls] bahwa ‘bilateral’ sudah berakhir. Sekarang, kami ingin diskusi pleno, atau tidak sama sekali,” kata Virginie Ruffenach, pendukung Prancis.

Ketegangan baru juga kembali terjadi di Kaledonia Baru, menyusul keputusan pengadilan yang melarang pencantuman bendera Kanak pada surat izin mengemudi (SIM). Putusan banding tersebut menyatakan penempatan lambang Bendera Kanak disamping Bendera Prancis ialah ilegal.

Seorang warga Kaledonia Baru diketahui menambahkan lambang Bendera Kanak di SIM pada 2023. Majelis hakim dalam amar putusan mereka, pekan lalu menyatakan bendera Kanak bukan simbol kenegaraan sehingga tidak dapat digunakan pada dokumen resmi.

Keputusan hakim juga merujuk pada Perjanjian Nouméa 1998. Meskipun sering dikibarkan warga, Bendera Kanak belum disahkan menjadi simbol kenegaraan Kaledonia Baru. Perjanjian Nouméa hanya menetapkan semboyan dan lagu kebangsaan sebagai simbol kenegaraan Kaledonia Baru

Keputusan pengadilan tersebut dikecam sejumlah warga pro-kemerdekaan Kaledonia Baru. Di media sosial, sebuah akun pribadi pun mengunggahkan protesnya. “Jika bendera ini mengganggu Anda, saya akan membantu Anda mengemasi koper Anda.” (*)