Jayapura, Jubi – Konsul Tiongkok di Polinesia Prancis, Lixiao Tian, menyatakan penentangan keras atas kunjungan sejumlah politisi lokal ke Taiwan. Ia menegaskan langkah tersebut bertentangan dengan kebijakan “Satu Tiongkok” yang diakui Paris. Demikian dilansir jubi.id dari RNZ Pasifik, Rabu (24/9/2025).
Dalam sebuah acara di Papeete pekan lalu, Tian menekankan bahwa pengakuan Prancis terhadap Taiwan sebagai bagian integral Tiongkok merupakan salah satu landasan hubungan bilateral Beijing–Paris. Pernyataan ini muncul setelah delegasi beranggotakan dua mantan presiden Polinesia Prancis serta seorang senator Prancis melakukan perjalanan ke Taipei.
“Ini adalah simbol politik yang sangat kuat,” kata Tian kepada media lokal. Ia mengaku langsung menyampaikan keberatan kepada tiga anggota Majelis Teritorial Polinesia Prancis yang ikut dalam kunjungan itu. Meski begitu, ia menegaskan Tiongkok tidak menentang pertukaran di bidang sipil, budaya, maupun ekonomi.
Respons dari Polinesia Prancis
Mayoritas Majelis Teritorial saat ini dikuasai partai pro-kemerdekaan Tavini Huiraatira yang condong mendukung kebijakan “Satu Tiongkok”. Namun isu sensitif ini tidak disinggung Tian dalam pidato resminya pada perayaan Hari Jadi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Papeete, 18 September lalu, yang turut dihadiri Komisaris Tinggi Prancis Alexandre Rochatte.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
Menanggapi pernyataan Tian, mantan Presiden Edouard Fritch menegaskan kunjungan ke Taiwan tidak bermotif politik, melainkan untuk memperluas kerja sama ekonomi dan budaya. “Hubungan kami dengan Tiongkok kuat, tetapi Polinesia Prancis tetap berhak menjajaki peluang baru di Pasifik, termasuk pelatihan kejuruan, pembangunan berkelanjutan, dan pariwisata,” ujarnya.
Ia juga menekankan dimensi sejarah dan budaya, dengan menyebut Taiwan sebagai asal migrasi orang Polinesia.
Sementara itu, Senator Teva Rohfritch menyebut komentar Konsul Tiongkok tersebut tidak pantas. “Sebagai senator, saya tidak berkewajiban meminta persetujuannya terlebih dahulu. Konsul ini telah melampaui batas kewenangannya. Fenua bukan provinsi Tiongkok,” tegasnya.

Delegasi ke Taipei
Pada akhir Agustus 2025, tujuh politisi terkemuka Polinesia Prancis—termasuk mantan Presiden Gaston Tong Sang, Edouard Fritch, serta Senator Teva Rohfritch—berkunjung ke Taipei selama enam hari. Mereka diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan, François Wu.
Kantor berita CNA menyebut kunjungan itu sebagai yang pertama dari delegasi Prancis di luar negeri dalam hampir 40 tahun. Agenda kunjungan mencakup penguatan kerja sama di bidang budaya, pariwisata, dan perikanan.
Meski pemerintah dan Majelis Teritorial Polinesia Prancis mengaku tidak diberitahu sebelumnya, anggota delegasi menegaskan perjalanan itu telah mendapat persetujuan Kementerian Luar Negeri Prancis dan berada dalam kerangka hubungan parlemen internasional.
Saat ini, delegasi senator Prancis lain dari Paris juga tengah melakukan misi serupa di Taipei. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua

















Discussion about this post