Australia dan PNG Gagal Capai Kesepakatan Pertahanan, Hanya Tandatangani Komunike

Jayapura, Jubi – Perjanjian pertahanan utama antara Australia dan Papua Nugini gagal dicapai pada Rabu (17/9/2025), sehari setelah perayaan 50 tahun kemerdekaan PNG pada 16 September. Sebagai gantinya, kedua negara hanya menandatangani sebuah komunike.

Kabinet Papua Nugini belum menyetujui perjanjian tersebut, sehingga menjadi hambatan bagi Australia yang berharap kesepakatan tingkat tinggi itu bisa rampung minggu ini. Demikian dilaporkan jubi.id mengutip RNZ Pasifik, Kamis (18/9/2025).

Perjanjian pertahanan bersama yang bersejarah ini semestinya membuat Australia dan PNG berkomitmen untuk saling membela jika terjadi serangan militer.

Namun setelah menandatangani komunike, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri PNG James Marape meremehkan penundaan tersebut.

Albanese menjelaskan kabinet PNG tidak dapat mencapai kuorum untuk menandatangani perjanjian pada Senin (15/9/2025) malam karena sejumlah menteri menghadiri peringatan 50 tahun kemerdekaan.

“Ini merupakan minggu yang sibuk di PNG dan penundaan itu sangat bisa dimengerti,” kata Albanese. Ia memperkirakan perjanjian akan ditandatangani dalam “minggu-minggu mendatang.”

Menurutnya, komunike yang ditandatangani telah memuat rumusan perjanjian yang sudah disepakati, serta menegaskan penghormatan kedua negara terhadap kedaulatan masing-masing.

Marape juga menegaskan tidak ada “permasalahan yang menonjol” terkait perjanjian tersebut, dan mengisyaratkan bahwa kabinet PNG akan segera memberikan persetujuan.

“Kami tidak menjalankan kediktatoran militer di sini. Kami adalah negara demokrasi,” ujarnya.

Komunike itu merinci komponen utama Perjanjian Pukpuk – yang sebelumnya diungkapkan ABC – dan menyebut pakta tersebut akan menciptakan “aliansi” antara kedua negara. Albanese menyebutnya sebagai “langkah maju yang bersejarah.”

Marape menambahkan bahwa PNG akan segera bergabung dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru sebagai sekutu militer formal Australia.

“Perjanjian ini memformalkan posisi yang masuk akal berdasarkan sejarah dan geografi kita. Ini demi kepentingan Papua Nugini dan Australia,” katanya.

Mitra Keamanan Pilihan

Menteri Pertahanan PNG Billy Joseph sebelumnya memperingatkan adanya upaya dari pihak “eksternal” untuk menggagalkan perjanjian. Namun Marape menepis dugaan bahwa China berperan dalam penundaan tersebut.

“Mari kita hormati Tiongkok, mereka telah lama menjadi teman. Namun mereka juga tahu dengan jelas bahwa kami memiliki mitra keamanan pilihan,” kata Marape.

Ia menjelaskan Menteri Pertahanan Billy Joseph akan melakukan kunjungan ke sejumlah negara di kawasan, termasuk China dan Indonesia, untuk memberikan penjelasan terkait perjanjian ini dan alasan PNG memilih mempererat kemitraan dengan Australia.

Marape menegaskan dirinya berkewajiban memperkuat kemampuan pasukan pertahanan PNG melalui perjanjian tersebut, dengan memanfaatkan dukungan teknologi militer Australia.

“Papua Nugini yang mendekati Australia untuk meminta aliansi militer baru, bukan sebaliknya,” tegasnya.

“Merupakan kepentingan bersama agar kekuatan pertahanan kita bisa saling beroperasi. Tugas utama saya adalah melindungi negara, dan demi itu saya mengambil keputusan ini.”

Meski kedua pemerintah menyatakan penundaan hanya bersifat sementara, pakar hukum internasional dari Universitas Nasional Australia, Don Rothwell, mengingatkan bahwa masih ada kemungkinan perubahan hingga dokumen benar-benar ditandatangani.

“Sebelum perjanjian ditandatangani, secara teknis masih dalam tahap negosiasi. Jika kabinet PNG meminta perubahan bahasa dalam teks, hal itu masih dimungkinkan. Setelah ditandatangani, penyesuaian akan jauh lebih sulit,” ujarnya. (*)