Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Papua Nugini (PNG), James Marape, menegaskan Indonesia memiliki hak penuh atas kedaulatan Papua Barat dan bahwa tanggung jawab penyelesaian tuntutan kemerdekaan berada di tangan pemerintah Indonesia.
Marape menyampaikan hal ini sebelum menghadiri Pertemuan Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) ke-53 di Tonga pada Senin (26/8/2024), di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap isu Papua Barat.
Pernyataan Marape ini menanggapi pertanyaan dari jurnalis PNG tentang apakah masalah Papua Barat akan dibahas secara terbuka di KTT Forum Pasifik tersebut, terutama mengingat Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, telah menyatakan komitmennya untuk memperhatikan isu Papua Barat.
Marape menjelaskan, seperti halnya PNG yang tidak ingin tetangganya membahas soal kedaulatan di wilayah perbatasannya, Indonesia juga menginginkan hal serupa terkait Papua Barat.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
Meski demikian, Marape menekankan bahwa topik lain, seperti hubungan ekonomi dengan Indonesia, tetap terbuka untuk dibicarakan selama pertemuan tersebut. Dia juga menyoroti sikap Prabowo Subianto yang ingin menghargai pandangan masyarakat adat, termasuk tentang hak atas tanah, adat istiadat, dan budaya, yang menurutnya perlu dilestarikan.
Namun, Benny Wenda, Free West Papua Campaigner, memberikan tanggapan berbeda.
Dalam wawancaranya dengan RNZ Pacific, seperti dikutip Jubi.id pada Selasa (27/8/2024), Wenda menegaskan bahwa masalah yang dihadapi Papua Barat bukan hanya tentang kedaulatan.
“Ini bukan tentang kedaulatan,” kata Wenda. “Ini tentang diskriminasi karena kami berbeda—kami adalah orang Kristen berkulit hitam. Itulah sebabnya Indonesia telah melakukan genosida dan ekosida di Papua Barat.”
Wenda menambahkan penduduk asli Papua Barat menghadapi tantangan yang sama seperti penduduk Kanak di Kaledonia Baru, dan menekankan bahwa tanah leluhur mereka telah dicuri dari mereka.
“Ini negara berdaulat kami, tanah leluhur kami, yang telah dicuri dari kami, jadi kami [memiliki] hak untuk hidup di negara berdaulat kami di Papua Barat,” tegasnya.
Wenda juga mengajukan pertanyaan langsung kepada rakyat PNG, meminta mereka untuk memikirkan apakah mereka mendukung tindakan genosida di Papua Barat. “Rakyat PNG perlu bertanya kepada pemerintah mereka: apakah mereka mendukung genosida?” Ia melanjutkan dengan mempertanyakan solidaritas Kristen di antara negara-negara Pasifik, terutama mengingat banyaknya penduduk PNG yang beragama Kristen. “Jika mereka membiarkan hal ini terjadi pada saudara mereka sendiri, di manakah solidaritas Kristen? Di manakah solidaritas itu?” tanyanya.
Selain itu, Wenda menyerukan para pemimpin Pasifik untuk memiliki “kewajiban moral” dalam mencari solusi bagi rakyat Kanak di Kaledonia Baru dan Papua Barat. Ia juga menegaskan bahwa dunia sedang memperhatikan bagaimana para pemimpin Pasifik akan menangani masalah ini.
“Apa yang akan dilakukan para pemimpin Pasifik terhadap dua negara yang berjuang melawan kolonialisme, imperialisme, serta genosida atau pendudukan ilegal? Ini adalah wilayah Melanesia. Ini adalah wilayah Pasifik,” ujarnya, sembari mengajak para pemimpin untuk berani mengambil keputusan dalam forum tersebut.
Sementara itu, tekanan juga datang dari luar, dengan Asosiasi Papua Barat di Australia yang mendesak para pemimpin Pasifik yang menghadiri pertemuan di Tonga untuk terus mendesak Jakarta agar mengizinkan misi pencari fakta PIF ke Papua Barat.
Selain itu, mereka juga menyerukan agar Jakarta menyelesaikan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat, yang dianggap sebagai langkah penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi HAM di sana.
Pada bulan Maret, Kedutaan Besar Indonesia di Wellington mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghormati dan memajukan hak asasi manusia di seluruh wilayahnya, termasuk Papua Barat.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen pada kebijakan jangka panjangnya untuk menghormati dan memajukan hak asasi manusia, serta menerapkan kebijakan tegas untuk tidak memberikan impunitas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Namun, Wenda berpendapat bahwa upaya ini belum cukup untuk mengatasi masalah mendasar yang dihadapi rakyat Papua Barat. Ia menekankan bahwa para pemimpin Pasifik harus memainkan peran penting dalam mendorong dialog dan menemukan solusi damai untuk konflik yang telah berlangsung lama ini.
“Para pemimpin Pasifik harus menunjukkan solidaritas nyata dan moralitas yang kuat. Mereka tidak bisa hanya diam dan membiarkan ini terjadi di halaman belakang mereka sendiri,” tutup Wenda.
Isu Papua Barat terus menjadi sorotan di tingkat internasional, terutama di kalangan negara-negara Pasifik. Dengan meningkatnya perhatian di forum-forum regional seperti PIF, rakyat Papua Barat dan pendukung kemerdekaan seperti Benny Wenda berharap tekanan internasional yang konsisten dapat membantu membawa perubahan yang diharapkan di wilayah yang terus berjuang ini. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
Discussion about this post