36 tahun MSG, dari politik hingga kerja sama ekonomi dan perdagangan bebas

Jayapura, Jubi – Tepat 14 Maret 2024, Melanesian Spearhead Group (MSG) atau Ujung Tombak Negara-negara Melanesia berulang tahun ke-36. Semula kelompok ini didirikan semacam kelompok lobby dalam badan-badan regional seperti Pacific Island Forum (PIF) dan lain-lain.

Pertemuan pertama di Port Vila, Vanuatu pada 14 Maret 1988, di mana PM Vanuatu, Pastor Walter Lini, memprakarsai dibentuknya MSG untuk pertama kali di Republik Vanuatu. Waktu itu ketiga negara Melanesia, masing-masing PM Paias Wingty dari Papua Nugini (PNG), PM Ezekiel Alebua dari Kepulauan Solomon, dan PM Vanuatu, Walter Lini, menandatangani Manifesto Negara-negara Ujung Tombak Melanesia.

Manifesto MSG menyatakan bahwa pemerintahan ketiga negara bersepakat untuk mengikatkan diri pada prinsip-prinsip saling menghargai dan untuk memajukan kebudayaan dan nilai nilai tradisi Melanesia.

“Bahwa kemerdekaan adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dari rakyat yang masih berada dalam negara-negara penjajah,” demikian Manifesto MSG 1988 di mana PM Walter Lini selaku tokoh Melanesia yang sangat pro terhadap Papua Barat dan juga masyarakat Kanak Merdeka di Kaledonia Baru.

“Aktivitas politik MSG, jelas bertujuan untuk kemerdekaan rakyat Kanak di Kaledonia Baru melalui organisasi FLNKS. Namun pengembangan isu Persaudaraan Melanesia telah memberikan dampak, baik negatif maupun positif terhadap Indonesia,” tulis dosen Hubungan Internasional dari Fisip Universitas Indonesia, Zulkifli Hamid, dalam bukunya berjudul Politik di Melanesia.

Dia mengatakan dampak negatifnya antara lain adanya masalah integrasi politik di beberapa wilayah Indonesia Bagian Timur (IBT) terutama aktivis OPM di Papua Barat dan RMS di Maluku.

Dalam beberapa kali pertemuan MSG, pemerintah Indonesia selalu mengatakan bahwa warga Melanesia di Indonesia mencapai 13 juta jiwa, yang tersebar di lima provinsi yang didominasi etnik Melanesia. Kelima provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT.

Sementara itu, jumlah penduduk Melanesia di sejumlah negara sekitar Indonesia tercatat hanya 9 juta jiwa. Terdapat enam negara yang didominasi oleh bangsa Melanesia, di antaranya Papua Nugini, Timor Leste, Vanuatu, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, serta Fiji. Data pertumbuhan penduduk terakhir di PNG menyebutkan bahwa jumlah penduduk di PNG, tetangga dekat Indonesia, sudah mencapai 10 juta penduduk.

ULMWP dan Indonesia dalam MSG

Dalam pertemuan MSG di Vanuatu 2023, delegasi Indonesia bahkan keluar sidang ketika Benny Wenda, Presiden United Liberation Movement West Papua (ULMWP) berpidato dalam sidang tersebut di Port Vila.

Delegasi RI dalam Forum MSG 2023 ke-22 itu menyebutkan sikap tegas mereka yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury, yang menolak penyalahgunaan MSG untuk propaganda ULMWP.

Dikatakan, ULMWP telah menyalahgunakan forum MSG untuk menjustifikasi tindak kekerasan yang dilakukan kelompok yang terafiliasi dengannya yang telah melakukan berbagai tindak kejahatan seperti penyanderaan, pembakaran sekolah, hingga pembunuhan terhadap orang asli Papua.

Soal WO dari Forum MSG bagi delegasi RI adalah langkah-langkah yang lazim dalam dunia diplomasi untuk mengekspresikan penolakan tersebut, termasuk meninggalkan ruangan ketika ULMWP menyampaikan narasi bohong tentang situasi di Papua.

Meski keanggotaan penuh bagi ULMWP belum terpenuhi tetapi masalah Papua

Barat tetap menjadi penting di mana dua tokoh Melanesia, PM James Marape dan PM Sitiveni Rabuka, ditunjuk menjadi tokoh penyelesaian masalah HAM di Papua Barat dalam pertemuan negara-negara Forum Kepulauan Pasifik (PIF).

Pada 17 November 2023 di San Francisco, PM Papua Nugini James Marape dan PM Fiji Sitiveni Rabuka, bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo.

Presiden Jokowi menegaskan Indonesia akan terus berkomitmen untuk menjadikan kawasan Pasifik damai, stabil, dan sejahtera.

Dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat (17/11/2023), selain itu, Presiden Jokowi turut menyebut bahwa pertemuan antara ketiga negara tersebut mencerminkan hubungan persaudaraan yang erat antar sesama negara Pasifik.

Presiden Jokowi juga mengapresiasi Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF) yang telah menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dalam sejumlah pertemuan.

MSG, antara ekonomi dan politik

Posisi MSG yang strategis jelas menarik dua negara besar, Tiongkok dan Amerika Serikat, serta pula Indonesia, Prancis, Jepang, Korea, dan sekutu terdekat Australia dan Selandia Baru.

Kerja sama antara Indonesia dan PNG, Fiji, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon semakin meningkat. Pemerintah Indonesia memberikan bantuan hibah melalui Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan bahwa pembangunan Friendship Hall berupa lapangan futsal multiguna, yang merupakan hibah dari pemerintah Indonesia kepada rakyat Kepulauan Solomon, menunjukkan persahabatan kedua negara.

Selain di Solomon, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan dana sebesar 110 juta Vatu untuk memperbaiki ruang VIP di Bandara Port Vila. Pembangunan ini dilakukan berdasarkan permintaan dari Pemerintah Republik Vanuatu.

Bukan hanya itu saja, pemerintah Indonesia juga mengirimkan 30 ton pasokan bantuan untuk membantu upaya pemulihan pemerintah Vanuatu pasca tiga bencana alam besar awal tahun ini.

Terakhir, kunjungan Presiden Joko Widodo ke PNG telah berjanji akan memberikan bantuan bea siswa dan juga bantuan untuk pembangunan rumah sakit di Port Moresby. Pemerintah Indonesia dan PNG telah melakukan kerja sama militer antara kedua negara termasuk wilayah di perbatasan.

Terlepas dari kepentingan politik maupun ekonomi di MSG, tak heran kalau PM Solomon, Manasseh Sogavare, menegaskan negaranya masih perlu mendapatkan lebih banyak pinjaman untuk sepenuhnya mewujudkan NIPP 2023 ke depan. Ini yang menekankan pentingnya konektivitas yang andal ke ekosistem infrastruktur.

Walau demikian, Oposisi Parlemen Solomon, Matthew Wale, di parlemen mengatakan Sogavare melayani kepentingan asing dan menuduhnya menggunakan uang dari China yang digunakan dalam Dana Pembangunan Nasional (NDF), untuk menopang kekuatan politiknya sebelum pemungutan suara.

Bahkan Wale juga mengingatkan Sogavare yang dulu paling getol membela Papua Barat di PBB, kini berubah. Mattew Wale hanya bilang ingat murid Jesus bernama Judas dalam pengkhianatan terhadap Jesus Kristus.

“Harga 30 keping perak dalam politik Judas,” tulisnya dalam akun twitternya.

Tanggung Jawab di garis depanIndon

Ketua Melanesian Spearhead Group dan Perdana Menteri Vanuatu, Hon. Charlot Salwai, saat menyampaikan pidato utamanya pada perayaan ulang tahun Grup yang ke-36 di Port Vila, Vanuatu, Kamis (14/3/2024), mengatakan tanggung jawab kepada kita untuk berada di garis depan dalam tindakan regional saat kita menuntut regionalisme Pasifik di Benua Biru, Samudra Pasifik.

“Kita berkumpul untuk merayakan keberhasilan, mengingatkan diri kita sendiri akan tantangan yang sedang berlangsung dan menerima tanggung jawab atas hal-hal yang dapat kita lakukan dengan lebih baik dalam mencapai tujuan dan visi kita sebagaimana terkandung dalam Prinsip Kerjasama di antara Independen. Negara Melanesia dan Perjanjian Pembentukan MSG,” katanya.

Dia menyatakan bahwa kelompok ini telah menempuh perjalanan panjang dan membuktikan bahwa banyak orang yang skeptis salah dalam berpikir bahwa organisasi ini tidak akan bertahan lama setelah pendirian resminya pada tahun 1988.

Ia mengulangi komentar salah satu pendiri MSG, Ezekiel Alebua dari Kepulauan Solomon, yang menyatakan, “Tidak ada seorang pun yang dapat membayangkan bahwa apa yang awalnya merupakan kelompok penekan kecil dalam PIF, dapat berubah menjadi kelompok regional yang penting dan strategis dengan sekretariat yang mapan di wilayah tersebut”.

Ketua menyatakan bahwa Perjanjian Perdagangan Bebas MSG adalah satu-satunya perjanjian perdagangan bebas yang berhasil, di antara anggota sub-kawasan, di seluruh kawasan Pasifik hingga saat ini.

Perjanjian perdagangan barang saja ini akan segera digantikan dengan Perjanjian Perdagangan Bebas Melanesia (MFTA) yang mencakup sektor jasa, yang memungkinkan terjadinya hal-hal seperti Gerakan Keterampilan, pembagian layanan pendidikan, dan investasi lintas batas.

Direktur Jenderal Sekretariat MSG, Leonard Louma, dalam sambutannya mengatakan MSG merupakan satu-satunya organisasi sub-regional di negara-negara keluarga PIF yang memiliki sekretariat sendiri dan satu-satunya kelompok sub-regional Pasifik yang memiliki Perjanjian Perdagangan.

Dirjen Louma mengatakan ada banyak hal yang telah kami capai sebagai MSG sejak awal kami yang sederhana di Goroka, PNG, pada Juli 1986, dan sejak para pendiri MSG kemudian meresmikan grup tersebut dengan penandatanganan Prinsip-Prinsip Kerja Sama yang Disepakati di Antara Negara-Negara Merdeka Melanesia di Port Vila pada 14 Maret 1988, ini merupakan perjalanan rollercoaster selama 36 tahun bagi MSG.

“Sejak awal berdirinya, MSG menghadapi tantangan dalam mengupayakan koordinasi yang lebih baik dalam upaya menyelesaikan isu-isu politik yang menjadi kepentingan para anggotanya, kerja sama yang lebih besar dalam bidang perdagangan dan ekonomi, meningkatkan promosi budaya, tradisi dan nilai-nilai Melanesia, serta mewujudkan aspirasi ambisius untuk mencapai tujuan tersebut. berbagi sumber daya dan layanan,” katanya

Dirjen Louma menegaskan kembali bahwa MSG tidak bisa berpuas diri dan kini sedang mencari dan terlibat dalam kegiatan yang akan meningkatkan relevansi dalam dunia yang terus berubah saat ini. (*)