Jayapura, Jubi – Seorang jurnalis perempuan dari media The National Papua Nugini mendapat serangan dan perlakuan kasar dari pendukung Nick Kuman, seorang politikus PNG.
Nick Kopia Kuman adalah anggota Kongres Nasional Rakyat yang mewakili kursi Gumini Open sejak 2002.
“Serangan terhadap seorang jurnalis perempuan The National kemarin (29/9/2022) adalah serangan terhadap demokrasi Papua Nugini,“ kata mantan Perdana Menteri dan anggota parlemen Lalibu-Pangia, Peter O’Neill, sebagaimana dilansir https://www.thenational.com.pg/journalists-attacked.
Dia menambahkan jurnalis itu dilecehkan dan diancam oleh pendukung mantan anggota parlemen Gumine, Nick Kuman, di luar Gedung Pengadilan Waigani, Kamis (29/9/2022).
Jurnalis perempuan itu sudah melakukan pengaduan dan melaporkan di Kantor Polisi Gordon, hari itu juga saat kejadian.
“Media adalah satu satunya “cara untuk memberi tahu orang-orang kami,” katanya kesal.
Hal senada juga dikatakan Steven Matainaho, Sekretaris Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dia mengatakan mereka mengutuk keras “setiap tindakan pelecehan dan kekerasan terhadap siapa pun di persaudaraan media”.
“Karena kami mengharapkan media kami untuk melaporkan dengan standar tinggi, kami juga mengharapkan mereka diperlakukan dan dihormati dengan hormat karena mereka diharapkan menjadi pemeriksa fakta dan pencari kebenaran kami,” katanya.
“Saat kami menyelesaikan kebijakan Kebebasan Informasi kami, kami dapat merekomendasikan kepada kementerian untuk memasukkan hukuman spesifik dan keras untuk setiap tindakan kekerasan terhadap jurnalis kami,” katanya.
Reporter itu berada di pengadilan komitmen yang meliput kasus pidana terhadap Kuman. Bersamaan dengan itu, saat hendak meliput, jurnalis perempuan itu diadang dan dilecehkan oleh para pendukung politikus itu.
“Saya trauma dengan apa yang terjadi. Saya merasa dilanggar karena para pendukung menyerbu ruang pribadi saya dan menyerang saya dari jarak dekat,” kata reporter itu.
Bukan reporter perempuan itu saja yang diadang, ternyata ada pula seorang reporter laki laki dari Post Courier di dalam ruang sidang tempat di mana Hakim Paul Puri Nii mendengar kasus itu.
Setelah kasus Kuman ditunda, reporter itu berjalan keluar dan memegang teleponnya. Ketika sampai di luar ruang pengadilan, tiba-tiba dia diadang oleh seorang pria.
“Dia mengambil telepon saya dan karena kamera menyala, itu mengambil gambar mereka yang buram [Kuman, pengacara, dan pendukungnya]. Pria lain mengambil telepon lagi dan masuk ke mobil,” katanya.
“Saya hanya berdiri di sana dan bertanya apakah saya bisa mendapatkan ponsel saya kembali. Para pendukung mengeroyok [pada saya] dan mengatakan kepada saya bahwa publikasi media seperti itu merusak nama Nick Kuman dan tidak boleh dilaporkan. [Seorang wanita] yang juga ada di sana, mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak ingin ada publikasi media tentang kasus ini,” kata reporter The National itu.
Dia mengatakan kasusnya baru saja dimulai dan itu adalah tuduhan palsu (yang akan ditolak).
Dia mengatakan jaksa polisi yang bertanggung jawab atas kasus Kuman mengatakan kepada para pendukungnya di luar pengadilan bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah.
Dia kemudian diantar ke sebuah kendaraan di mana seorang pria memegang teleponnya. Dia melihat Kuman duduk di kursi depan
Nick Kuman mengatakan dia tidak ingin kasus ini (dipublikasikan) media dan media sosial.
“Pendukungnya di dalam mobil mengatakan kepada saya bahwa saya tidak tahu apa yang saya lakukan dan publikasi ini tidak boleh dilakukan dan mengatakan segala macam hal untuk menyerang saya,” katanya.
Seorang reporter Post Courier juga diancam, dilecehkan, dan diintimidasi.
Nick Kopia Kuman pertama kali terpilih menjadi anggota Parlemen Nasional dalam Pemilihan Umum 2002 mewakili wilayah Gumine Open. Pernah menjadi Menteri Pendidikan dalam Kabinet Peter O’Neill 2014. Selanjutnya pada 2019 dia menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Riset Sains, dan Teknologi dalam kabinet pertama James Marape.
Pada Pemilihan Umum 2022 dia gagal terpilih menjadi anggota parlemen dari PNG Party, sebuah partai baru yang ia dirikan pada Mei 2022. Kasusnya tentang administrasi distrik Gumine Provinsi Chimbu pernah diadukan di Mahkamah Agung PNG pada 2020 lalu. (*)