Jayapura, Jubi – Dosen dan pakar Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Dr. Muhnizar Siagian, M.Si, menegaskan bahwa keinginan Rusia menjadikan Pulau Biak, Papua, sebagai pangkalan militernya sangat sulit untuk terwujud.
“Saya pikir keinginan Rusia sulit untuk terwujud,” ujarnya saat menjawab pertanyaan Jubi.id melalui WhatsApp, Sabtu (19/4/2025).
Lebih lanjut, Siagian menjelaskan bahwa rencana tersebut bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta menolak keterikatan pada blok militer mana pun.
“Jika hal ini sampai terwujud, maka akan ditafsirkan bahwa Indonesia telah bergabung dalam blok militer Rusia,” tambahnya.
Terkait Keanggotaan Indonesia di BRICS
Ketika ditanya mengenai keanggotaan Indonesia dalam BRICS—kelompok negara yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan—Siagian menyatakan bahwa Indonesia sedang mencari pola kerja sama baru untuk memperkuat posisi ekonomi globalnya.
“Selain itu, Indonesia juga sedang mengajukan diri menjadi anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),” jelasnya. OECD merupakan organisasi antar-pemerintah dengan 38 negara anggota yang bertujuan mendorong kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan pembangunan.
“Jadi, tampaknya Indonesia sedang mencari peluang mana yang paling menguntungkan,” lanjut Siagian. Ia juga mengingatkan bahwa kawasan Pasifik kini menjadi arena persaingan pengaruh antara negara-negara besar seperti Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat.
“Pemerintah Indonesia harus berhati-hati dan mengukur kemampuan realistis yang bisa dicapai oleh negara berkembang seperti kita,” tegasnya.
Respons Pemerintah Australia
Berbeda dengan posisi Indonesia, pemerintah Australia langsung merespons isu ini. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, dilaporkan menghubungi Menteri Pertahanan Indonesia Letjen (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta.
Seperti dilansir Australian Broadcasting Corporation (ABC), Marles menyampaikan bahwa Sjafrie dengan tegas membantah laporan tentang potensi penggunaan wilayah Indonesia oleh Angkatan Udara Rusia.
“Dia (Menteri Sjafrie) mengatakan dengan sangat jelas bahwa laporan mengenai pesawat Rusia yang akan beroperasi dari Indonesia sama sekali tidak benar,” ujar Marles.
Juru bicara Kementerian Pertahanan RI, Rim Frega Wenas Inkiriwang, juga menegaskan bahwa laporan media pertahanan Janes Defense (14 April 2025) tersebut keliru.
“Tidak ada rencana ataupun wacana untuk penempatan armada VKS Rusia di Papua. Laporan tersebut salah,” tegasnya.
Indonesia Resmi Bergabung dengan BRICS
Mengutip situs resmi Kementerian Pertahanan RI (www.kemhan.go.id), disebutkan bahwa keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam BRICS adalah langkah strategis yang harus dijalankan secara hati-hati.
“Manfaat bergabung dalam BRICS harus dicapai melalui strategi yang terukur dan kebijakan luar negeri yang seimbang,” tulis pernyataan tersebut.
Indonesia resmi menjadi anggota BRICS pada 6 Januari 2025, menandai langkah penting dalam memperluas pengaruh ekonomi global dan mendiversifikasi mitra strategisnya. Meski tidak mudah, keanggotaan ini diharapkan dapat memberikan peluang baru, meskipun tetap harus dihadapkan pada tantangan dan dinamika politik-ekonomi di tingkat global. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
