Dari Buka Tutup Gurita di Pulau Langkai–Lanjukang, Sulawesi Selatan, hingga Sawora dan Kadup di Teluk Wondama, Papua Barat

Jayapura, Jubi – Antropolog Maritim Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Munsi Lampe, MA, dalam diskusi bertema “Masyarakat Pesisir Menjaga Laut, Berdaulat Pangan dan Ekonomi” pada Sabtu (13/9/2025) di Festival Media (Fesmed) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Benteng Ujung Pandang, menilai sistem “Buka Tutup” sebagai wujud kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup.

“Konservasi bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga keberlanjutan sosial dan ekonomi. Perlu ada kelembagaan nelayan, koperasi, industri olahan, serta pendidikan maritim berbasis budaya,” ujarnya kepada jubi.id di sela-sela diskusi.

Ia menambahkan, berbagai upaya perlindungan kawasan laut melalui pembatasan telah lama dilakukan, seperti sasi di Papua dan Maluku, awig-awig di Bali dan Nusa Tenggara, serta keberadaan Panglima Laot di Aceh.

“Sepanjang pengetahuan saya, upaya pembatasan seperti ini jarang dilakukan masyarakat Bugis-Makassar. Sehingga ketika muncul inisiatif untuk melakukannya, ini sangat menarik dan perlu direalisasikan,” katanya. Ia menambahkan, masyarakat Bugis-Makassar sejak dulu sulit melakukan pembatasan, kemungkinan karena pengaruh pengusaha Tionghoa yang kapitalistik. “Mereka terbiasa mencari ikan dalam jumlah besar karena tingginya permintaan pasar dan faktor harga,” tambahnya.

Praktik Buka Tutup di Lanjukang

Sejak 2022, masyarakat Pulau Lanjukang menerapkan sistem buka tutup di area tangkap gurita. Ketua Forum Passibuntuluki, Erwin – mantan pengguna bom ikan dan obat bius – mengakui perlunya cara tangkap ramah lingkungan.

“Saya menyadari mencari ikan dengan bahan peledak justru merusak ekosistem dan terumbu karang. Dulu hanya 1–2 mil dari pantai sudah dapat gurita, tetapi sekarang harus 6–7 mil baru bisa dapat. Kami belajar dari praktik di Wakatobi dengan bantuan Yayasan Konservasi Laut Indonesia,” kata Erwin.

Menurutnya, dalam satu tahun biasanya ada tiga lokasi buka tutup, masing-masing seluas 600 meter persegi. Meski program awal gagal, program keempat dan kelima menunjukkan hasil positif. “Dalam satu sesi, 20 nelayan bisa menangkap lebih dari 50 kilogram gurita hanya dalam waktu 1,5 jam,” ujarnya.

Inovasi juga datang dari kelompok Merpati Putih di bawah pimpinan Nurjannah. Ia mengatakan, praktik buka tutup gurita dulunya hanya melibatkan laki-laki. “Sekarang perempuan juga mau terlibat, terutama mengolah hasil laut setelah konservasi. Kami membuat abon ikan dan sambal gurita,” katanya. Menurutnya, gurita dengan grade rendah lebih banyak diolah karena grade A dan B harganya mahal dan cepat laku di pasaran.

Nilai Ekonomi Gurita

Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Laut Indonesia (YLKI), Nirwan Dessibali, menegaskan konservasi harus berbasis sosial, ekologi, dan ekonomi. “Gurita ini spesies unik, cepat tumbuh, ramah lingkungan, dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Kami ingin masyarakat merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, gurita justru cukup tahan terhadap praktik tangkap destruktif. “Gurita cepat lari dan bisa bertahan lama, sehingga perlu pengelolaan yang benar,” tambahnya.

Sawora dan Kadup di Teluk Wondama

Apa yang terjadi di Lanjukang juga dialami masyarakat di Kampung Sombokoro, Pulau Mios, dan Aisandami, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Mama-mama di Kampung Sombokoro mengaku sejak 1980-an ikan mudah didapat, namun setelah tahun 2000-an, mereka harus mendayung lebih jauh ke laut untuk mendapatkannya.

Kondisi itu membuat warga kembali mengelola lingkungan dengan sistem sasi, atau dalam bahasa setempat disebut Sawora dan Kadup. Tak heran jika masyarakat yang melakukan sasi bisa memperoleh hasil melimpah dan meningkatkan pendapatan.

Tradisi yang Harus Dijaga

Prof. Munsi Lampe menegaskan, inti dari semua praktik ini adalah bukti nyata yang dirasakan masyarakat. “Mereka yang dulunya pelaku destructive fishing, kini berubah total menjadi anti-bom dan anti-bius,” katanya.

Ia menilai sistem buka tutup di Langkai dan Lanjukang adalah program bagus yang bisa diikuti nelayan di pulau lain. Menurutnya, tradisi sasi di Papua dan Maluku sudah berlangsung turun-temurun. Karena itu, kelembagaan lokal dan peran pemimpin adat harus terus diperkuat agar praktik ini terjaga selamanya. (*)