Nabire, Jubi – Penjabat Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Yopi Murib mengatakan pihaknya terus berupaya meredam konflik antara dua kubu pendukung pasangan calon Bupati Puncak Jaya melalui tradisi masyarakat Lanny untuk mencapai perdamaian.
Langkah pertama yang dilakukannya adalah menemui keluarga korban tewas pertama akibat konflik pada 5 Februari 2025 dan konflik pada 12 Februari 2025.
Konflik yang terjadi pada tanggal 5 Februari 2025 mengakibatkan 693 Warga Mengungsi terutama perempuan dan anak-anak, mengungsi di beberapa lokasi, di Kodim 1714/Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Diketahui, bentrokan yang terjadi di Kota Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya itu, menyebabkan 132 orang luka-luka, 8 di antaranya harus dievakuasi ke rumah sakit di Jayapura untuk mendapatkan pengobatan . Pada peristiwa pertama, sebanyak 132 orang terluka dan satu meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 32 rumah dibakar.
Sedangkan pertikaian yang pecah di Puncak Jaya menewaskan satu orang bernama Nonggogen Enumbi. 10 rumah warga dibakar massa Rabu (12/2/2025). Pertikaian terjadi antara pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya. Imbas dari Pilkada lalu.
Murib mengatakan, pihaknya terus melakukan komunikasi yang intens dengan keluarga korban yang meninggal dalam pertikaian, agar dapat menahan diri. Tidak melakukan serangan balik.
“Tujuan bertemu dengan keluarga korban, kami mau melihat bagaimana masyarakat berbicara dari hati ke hati, kami menyaksikan keluarga korban pertama bergabung di markas kubu 01 untuk melakukan acara adat penyampaian nama korban. Bahkan, mendengar aspirasi mereka secara langsung,agar konflik horisontal itu dihentikan,” katanya kepada Jubi melalui sambungan telepon selulernya, Jumat (21/2/2024.
Murib mengatakan untuk menyelesaikan konflik antar kedua kubu paslon bupati itu, tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab sudah ada korban nyawa yang berjatuhan. Artinya, situasi di Puncak Jaya pasca Pilkada tidak aman-aman saja. Apalagi, sudah ada korban jiwa.
“Jadi, jika sudah ada korban jiwa kalau masuk ke sisi adat, memang membutuhkan waktu cukup panjang, karena ada korban jiwa dan sudah pecah perang,” katanya.
“Dari sisi adat, penyelesaian perang kedua kubu paslon itu tidak bisa secepat mungkin dilakukan. Jika sudah pecah perang dan ada 4 korban, maka penentu utama dalam adat Dani, mau balas atau tidak?, itu kuncinya ada di korban pertama. Jika keluarga korban pertama menyatakan saya mau balas, maka kepala perang hanya dengar. Korban kedua, ketiga menunggu keputusan korban pertama. Itu yang biasa terjadinya,”katanya.
Murib mengatakan, sebagai anak daerah pihaknya akan terus melakukan pendekatan dengan keluarga korban pertama dan terakhir upaya menyelesaikan konflik antar kedua kubu ini, sebab di situlah penentu daerah Puncak Jaya aman dan damai.
“Pernyataan atas nama mereka korban ini, bahwa Kabupaten Puncak Jaya ini aman itu ada di tangan mereka, sehingga kita melakukan pendekatan persuasif dengan mereka ,”katanya.
Namun menurutnya pendekatan d ini tidak gampang, harus bicara dari hati ke hati. Karena kedua kubu yang bertikai adalah keluarga korban pertama dan terakhir itu, merupakan bagian dari keluarganya sehingga memudahkan untuk melakukan komunikasi.

“Nah, di situ saya melihat ada peluang untuk masuk melakukan pendekatan dengan keluarga korban, duduk berbicara dengan mereka. Saya melepaskan (lencana) garuda untuk masuk sebagai keluarga untuk berbicara dan sudah selesai. Tinggal menunggu keputusannya siapa-siapa yang diutus menandatangani kesepakatan, mudah-mudahan hari ini atau besok sudah ada keputusan,”katanya.
Murib mengatakan, pihaknya akan masuk ke keluarga korban kedua dan ketiga, dimana pihaknya masih menunggu keluarga dari korban datang dari Distrik Waegi ke ibu kota Kabupaten Puncak Jaya di Mulia.
“Kami berupaya dalam dua hari ini dalam pertemuan bersama Kapolres dan Dandim, sehingga penjemputan dilakukan 3 – 4 orang atau keluarga yang berhak menandatangani kesepakatan perdamaian yang datang. Kalau tidak bisa lewat darat, kami akan lakukan penjemputan dengan pesawat terbang. Jika lewat darat, tentu akan gunakan truk yang akan dikawal TNI – Polri,” ujarnya.
Apabila keluarga korban sudah sepakat, maka tahapan berikutnya, pihaknya akan mengundang tokoh-tokoh dari kubu 1 dan kubu 2, keluarga korban, pemerintah daerah, pihak gereja untuk menandatangani pernyataan perdamaian.
“Kami merasa agak rumit untuk menyelesaikan karena sebagian besar hamba-hamba Tuhan terbelah, lantaran berada di kubu 01 dan kubu 02 Paslon bupati ini, sangat rumit karena dalam situasi seperti ini peran hamba Tuhan sangat penting untuk meredam dan menyelesaikan konflik yang terjadi,” katanya.
Murib mengakui, ASN hingga masyarakat terbagi dalam kubu -kubu .Sampai hari ini yang bergerak hanya Pj Bupati sendiri.
Perangkat daerah lainnya, semua terlanjur dianggap ada di kubu 01 dan kubu 02. Sehingga ketika dirinya mau bergerak turun bicara, tidak bisa maksimal. Bahkan anggota legislatif tidak bisa ambil bagian. “Yang bergerak mendampingi saya hanya ibu Ketua Sementara DPRK Puncak Jaya, berbicara kesana ke sini sampai menangis, tapi ya mau bilang apa, karena semua sudah terbelah kubu 01 dan kubu 02,” katanya.
Murib bersyukur dengan adanya campur tangan Tuhan, pihaknya melakukan pendekatan kepada kedua kubu termasuk keluarga korban sehingga mulai ada titik terang.
“Kami juga dibantu oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Puncak Jaya. Polri dan TNI dalam mengatasi konflik kedua belah kubu Paslon ini,” katanya.
Kedua kubu tahan diri
Terkait tahapan-tahapan menuju perdamaian ke depan ini, Murib mengimbau kedua pasangan calon Bupati Puncak Jaya baik nomor urut 1 dan nomor urut 2, dapat menyampaikan kepada komando – komando dan pendukungnya termasuk anggota legislatif, untuk menahan diri agar tidak ada lagi korban. Termasuk menahan diri dan tidak saling memancing pada saat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Februari 2025.
“Siapapun dia yang menjadi bupati, itu adalah semua kita punya bupati. Pilkada ini ibaratnya main bola, tidak ada dua-duanya menang, pasti 1 saja yang menang. Oleh karena siapapun yang mendapatkan putusan MK, mari kita terima dengan lapang dada, karena itu pemimpin untuk semua masyarakat Puncak Jaya,” katanya.
Ketua Ikatan Lahir Besar Puncak dan Puncak Jaya (Anlabeppuja) Frans Kotouki mengatakan semua pihak agar dapat memberikan pemahaman kepada keluarga masing-masing agar menahan diri dari pertikaian.
“Kami minta agar supaya duduk satu Honai. Cari solusi untuk perdamaian dari konflik horisontal terjadi saat ini. Kami prihatin dengan kondisi saat ini. Mohon segera hentikan perang dan hidup damai,” katanya.
Kotouki mengatakan akibat konflik itu, banyak masyarakat mengungsi keluar dari Kota Mulia.
“Pada kesempatan ini saya pribadi sebagai anak guru perintis sangat menyesal atas terjadi pertikaian pada tanggal 05/02/2025 lanjut 12/02/2025 dini hari. Kasihan rakyat kecil tak tahu apa-apa menjadi korban sedangkan kedua tim sukses calon bupati sibuk di meja pengadilan Mahkamah Konstitusi. Kami meminta untuk semua pihak menahan diri dari saling memberitahu dan menjaga perdamaian hidup rukun kembali,” katanya.
“Saya berpesan kepada tim sukses kedua calon bupati dan wakil Bupati Puncak Jaya saat ini, agar tetap menahan diri. Jangan membuat kekacauan lagi. Sebab siapapun dia yang terpilih akan membangun Puncak Jaya yang lebih baik ke depan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Harian Ikatan Pelajar Mahasiswa Puncak Jaya (IPMAPUJA) Sejawa dan Bali Emison Wenda mengatakan, pihaknya mendesak bakal calon 01 dan 02 atau tim relawan, untuk kembali ke daerah, meredakan konflik di Kabupaten Puncak Jaya.
“Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dan Pj. Bupati Puncak Jaya harus memfasilitasi mama-mama yang ada di pengungsian di gedung aula Kodim dan segera mengamankan mereka sebaik mungkin. Penjabat Bupati Puncak Jaya juga segera bertanggung jawab atas kerusakan material dan nonmaterial di Puncak Jaya,”katanya.
Wenda mengatakan, atas insiden ini mahasiswa menilai Kapolsek Puncak Jaya segera dicopot, karena dinilai tidak mampu menjaga keamanan dan menjaga keamanan di wilayah hukumnya.
“Kami meminta kepada tim pendukung atau sukarelawan antar kedua pendukung jangan memprovokasi masyarakat. Ipmapuja Jawa-Bali berharap agar semua pihak di Puncak Jaya , dapat mendengarkan dan mempertimbangkan tuntutan tersebut di atas, demi kebaikan bersama. Mari kita ciptakan dialog yang membangun dan menjaga perdamaian di Kabupaten Puncak Jaya.”katanya (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!