Ankara/Damaskus, Jubi – Pemerintah sementara Suriah mulai mengatur susunan kabinet. Saat ini, Asaad Hassan Al-Shibani ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri yang baru, sesuai pengumuman Komando Umum yang sekarang mengendalikan kekuasaan.
Shibani sebelumnya menjabat sebagai kepala urusan politik untuk administrasi sipil di provinsi Idlib, yang terletak di barat laut Suriah.
More Read
Dalam peran itu, ia bertanggung jawab mengelola hubungan dengan perwakilan pemerintah dan lembaga asing, serta mengoordinasikan kerja sama dengan badan-badan PBB dan organisasi bantuan internasional.
Lahir pada tahun 1987 di Hasakah, Shibani pindah ke ibu kota bersama keluarganya dan menyelesaikan pendidikan sarjana dalam bidang Bahasa dan Sastra Inggris di Universitas Damaskus pada tahun 2009.
Ia aktif dalam pemberontakan Suriah pada tahun 2011, bergabung dengan gerakan akar rumput yang menyerukan kebebasan dan menentang otoritas rezim.
Shibani kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di bidang Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Istanbul Sabahattin Zaim University, Turki, dan berhasil menyelesaikan gelar magisternya pada tahun 2022.
Tesisnya berjudul “Dampak Pemberontakan Arab terhadap Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Suriah pada 2010-2020.”
Saat ini, universitas tersebut mengungkapkan bahwa Shibani tengah melanjutkan studi doktoralnya.
Rezim Bashar al-Assad yang telah berkuasa hampir 25 tahun runtuh setelah kelompok anti-rezim berhasil menguasai Damaskus pada 8 Desember, mengakhiri pemerintahan Partai Baath yang memerintah sejak 1963.
Pengambilalihan ini terjadi setelah kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merebut kota-kota strategis dalam serangan kilat yang berlangsung kurang dari dua minggu.
Bashar al-Assad dilaporkan melarikan diri ke Rusia setelah kejatuhan rezim tersebut.
GCC: Dukungan penuh untuk persatuan dan kedaulatan
Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Jasem Albudaiwi, pada Sabtu (21/12/2024) menegaskan dukungan penuh untuk upaya yang bertujuan mewujudkan persatuan, kedaulatan, dan keamanan Suriah.
Dalam panggilan telepon dengan Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, Albudaiwi membahas upaya regional dan internasional “yang ditujukan untuk persatuan, kedaulatan, dan keamanan Suriah, serta perkembangan terbaru di kawasan dan cara meningkatkan kerja sama bersama,” menurut pernyataan di situs web aliansi tersebut.
Albudaiwi menegaskan bahwa negara-negara anggota GCC mendukung “semua upaya yang mencapai stabilitas, kemakmuran, dan keamanan bagi rakyat Suriah yang bersaudara.”
Ia juga menyoroti pentingnya solidaritas komunitas internasional dalam mendukung upaya untuk mencapai solusi komprehensif atas krisis Suriah yang menghormati persatuan dan kedaulatan negara itu, serta berkontribusi pada pembangunan masa depan yang lebih baik bagi Suriah dan rakyatnya.
Rezim Bashar al-Assad, yang telah memimpin Suriah hampir 25 tahun, runtuh setelah kelompok anti-rezim berhasil menguasai Damaskus pada 8 Desember, mengakhiri kekuasaan Partai Baath yang berkuasa sejak 1963.
Pengambilalihan ini terjadi setelah pejuang Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merebut kota-kota strategis dalam serangan kilat yang berlangsung kurang dari dua pekan. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
