Sorong, Jubi – Di tengah konflik yang berlarut-larut, pengungsian massal, dan eksploitasi sumber daya alam, Uskup Keuskupan Timika Mgr. Bernadus Bohitwos Baru, OSA menyerukan keadilan bagi hidup orang Papua tidak bisa dipisahkan dari hutan, tanah, dan leluhur mereka.
“Kebijakan negara ini tidak adil secara struktural terhadap orang Papua. Kalau orang Papua punya emas, mestinya prioritas pemanfaatannya ada untuk Papua dulu, bukan dibalik. Ini bukan cuma soal kekayaan, tapi soal keadilan. Ketika keadilan tidak ada, maka kemiskinan, konflik, dan penderitaan akan terus ada,” ujar Uskup Bernadus usai misa syukur penthabisan bersama pengungsi internal asal Kabupaten Maybrat di Paroki St. Bernardus Aimas, Kamis (26/6/2025).
More Read
Ia menegaskan bahwa ketidakadilan adalah akar dari segala konflik yang terus menerus terjadi di Tanah Papua, dan oleh karena itu, seluruh elemen bangsa harus kembali kepada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan persaudaraan demi menciptakan kedamaian sejati.
“Kalau kita mau Papua menjadi tanah yang damai dan penuh sukacita, maka kita harus bangun keadilan, persaudaraan, dan kebenaran. Dan itu semua dimulai dari diri kita, dari rumah kita, dan dari keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita,” katanya.
Pemkab Maybrat siap pulihkan hak-hak Pengungsi
Perwakilan Pemerintah Kabupaten Maybrat, Samuel Bless menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendampingi, memfasilitasi, dan memulihkan hak-hak para pengungsi.
“Itu sebabnya ketika rapat bersama Merpati (Mekanisme Rekonsiliasi dan Perdamaian Maybrat), kami sepakat bahwa pengungsi internal ini bukan sekadar angka, mereka adalah manusia yang punya hak dan martabat,” katanya.
Samuel menjelaskan bahwa pemerintah Maybrat telah melakukan observasi lapangan dan menemukan bahwa sebagian besar wilayah yang dulu terdampak konflik kini sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan sosial.
“ibu-ibu duduk di pinggir rumah, umat makan bersama. Ini indikasi penting bahwa masyarakat mulai pulih. Memang masih ada pos militer yang membuat beberapa warga tidak tenang. Ini juga jadi catatan kami,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah bersama pihak terkait telah mulai melakukan pendataan akurat terhadap jumlah dan kondisi pengungsi yang tersebar, termasuk yang masih berada di sekitar Sorong dan wilayah wilayah lain.
“Kami mulai proses verifikasi pengungsi secara real, rumah ke rumah. Kita hitung betul datanya, karena kami tidak ingin data yang bias atau dimanipulasi. Data harus jujur supaya semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan lembaga kemanusiaan, bisa memberi dukungan yang tepat,” tegasnya.(*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
