Papua Barat luncurkan identitas kependudukan digital bagi OAP pada hari Otsus

Manokwari, Jubi – Pemerintah Papua Barat resmi meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Orang Asli Papua dalam peringatan Hari Otonomi Khusus di Kantor Gubernur Arfai, Manokwari, Jumat (21/11/2025). Gubernur Dominggus Mandacan menyebut peluncuran IKD ini sebagai langkah memperkuat kesejahteraan, pembangunan, serta penjagaan jati diri masyarakat Papua

“Melalui momentum HUT otonomi khusus Papua tahun 2025 ini, mari kita bulatkan tekad untuk bekerja lebih Jujur, lebih cepat, lebih tepat dan lebih berpihak pada masyarakat,” kata Gubernur Dominggus Mandacan.

IKD bagi Orang Asli Papua dibuat sebagai komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik, untuk layanan administrasi kependudukan berbasis digital agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat efisien aman dan akurat

Tujuan utama dari identitas kependudukan digital adalah mempermudah akses layanan publik, meningkatkan keamanan data kependudukan, efisiensi dan modernisasi administrasi pemerintahan mendukung transformasi digital nasional, memudahkan pembaruan dan sinkronisasi mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan ktp-el.

“Mempercepat validasi identitas bangga launching identitas kependudukan digital (ikd) bagi orang asli papua,” kata Mandacan.

Meski dia mengklaim tentang keberhasilan namun Mandacan mengakui keberhasilan Otsus bukan diukur dari jumlah anggaran tetapi kualitas pengelolaan dan manfaat yang dirasakan rakyat.

“Evaluasi harus menjadi alat untuk memperbaiki dan membangun langkah baru,” kata Mandacan.

Dia juga menekankan bahwa Otonomi Khusus terwujud melalui Sinergi antar pemerintah provinsi dan kabupaten serta lembaga adat lembaga keagamaan serta seluruh komponen masyarakat.

“Transparansi di setiap proses perencanaan penganggaran dan pelaksanaan program agar rakyat mengetahui anggaran dan dampaknya.

“Tata kelola yang baik pastikan setiap rupiah dari dana Otsus benar-benar menyentuh masyarakat terutama anak anak asli Papua,” tegasnya.

Di sisi lain, menurut Kepala Suku Besar Arfak, Pelaksanaan Otonomi Khusus telah memberi ruang lebih besar bagi daerah untuk mengambil keputusan dan mempercepat pelayanan publik.

“Provinsi Papua Barat telah mencatat kemajuan, dengan peningkatan kualitas pendidikan melalui beasiswa dan kebijakan afirmasi pembangunan fasilitas kesehatan dan infrastruktur jalan, penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM, peningkatan kapasitas pemerintahan daerah,” katanya. (*)