Jakarta, Jubi – Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras pada tahun ini untuk menekan inflasi, terutama pada komoditas yang harganya mudah naik turun.
“Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita yang terbawah, sekaligus menjaga tingkat inflasi volatile karena beras berkontribusi lebih dari 0,5 persen inflasi nasional. Jadi bantuan pangan beras ini salah satu intervensi pemerintah dalam meredam inflasi,” ujar Arief dalam siaran pers Badan Pangan Nasional, di Jakarta pada Kamis (1/2/2024).
Menurut Arief, bantuan beras merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian diimplementasikan oleh Badan Pangan Nasional dengan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan kepada masyarakat.
Inflasi volatile adalah inflasi yang disebabkan oleh perubahan harga yang cepat dan tidak terduga pada komoditas tertentu. Bahan pangan yang harganya mudah bergejolak, antara lain beras, gula, daging, dan telur.
Arief menuturkan bahwa penyaluran beras oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, salah satu tugas fungsinya adalah menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.
Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah yang masuk ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Bantuan pangan beras ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan pada tahun ini. Penyaluran bansos beras 10 kg per bulan sudah mulai digelontorkan sejak Januari 2024 dan akan terus berlangsung hingga Maret 2024.
Bansos ini diperuntukkan bagi 22 juta KPM di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Bantuan akan diperpanjang pada Mei sampai Juni dengan catatan APBN masih memungkinkan.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan saat ini tengah dilakukan verifikasi data penerima bantuan pangan beras dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mendapatkan pembaharuan data KPM.
“Jadi, memang begitu setiap awal tahun selalu ada proses verifikasi dengan pemda untuk bisa mendapatkan pemutakhiran data tentang situasi keluarga yang paling membutuhkan,” ujar Bayu.
Pemutakhiran data dilakukan melalui mekanisme verifikasi P3KE di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kegiatan tersebut diawali dengan musyawarah desa (musdes) yang dilakukan secara berkala. Selanjutnya, Bappeda akan melaporkan data tersebut ke Kemenko PMK.
Harga beras yang masih tinggi bahkan cenderung naik telah memicu inflasi dalam beberapa bulan terakhir.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis merilis tingkat inflasi pada Januari 2024 sebesar 0,03 persen. Beras menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi.
BPS mencatat komoditas beras mengalami inflasi 0,64 persen pada Januari 2024.
Kenaikan harga beras terjadi di 28 provinsi, termasuk seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. BPS menyebut kenaikan harga beras disebabkan oleh kurangnya pasokan di sejumlah wilayah, terutama akibat faktor cuaca dan beberapa akses jalan yang rusak sehingga menghambat distribusi pangan. (*)
