Jayapura, Jubi — Kelompok Cipayung Plus mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memerintahkan penarikan pasukan TNI non-organik dari Provinsi Papua Pegunungan.
Desakan itu diserukan saat ribuan massa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus menggelar demonstrasi damai di halaman Kantor DPR Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (2/9/2025).
Kelompok Cipayung Plus terdiri dari organisasi GAMKI, GMKI, HMI, PMKRI, GMNI, Hi Labewa, dan Forum Pribumi Papua Pegunungan.
Dalam demonstrasi itu, massa menyampaikan keresahan mereka terhadap keberadaan pasukan TNI non-organik di beberapa distrik di Kabupaten Jayawijaya, di antaranya Distrik Ibele, Walaik, dan Tailarek.
More Read
Kehadiran aparat tersebut dianggap meresahkan masyarakat adat dan warga kampung, karena penempatan mereka di wilayah permukiman warga tanpa izin dari kepala distrik, kepala kampung, maupun pemerintah daerah.
Dalam orasinya, perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Andi Irawan menyampaikan bahwa masyarakat, khususnya orang tua, mengalami trauma akibat kehadiran TNI non-organik.
“Keresahan yang dialami orang tua kami adalah trauma. Kehadiran TNI non-organik membuat warga takut beraktivitas,” kata Andi.
Aspirasi penolakan terhadap militer non-organik telah disampaikan melalui DPR Kabupaten Jayawijaya dan Bupati Jayawijaya. Namun, hingga kini belum mendapat tanggapan. Massa menilai TNI terus melakukan aktivitas di distrik dan kampung, bahkan masuk ke gereja-gereja.
Ketua GMKI Wamena, Maclhon Wandikmbo menegaskan bahwa situasi di Wamena dan Lapago kini damai dan aman.
“Wamena, khususnya dan wilayah Lapago Papua Pegunungan pada umumnya sedang damai. Jangan membuat trauma baru terhadap masyarakat kami,” ucap Maclhon.
Sementara itu, Ketua GMNI Jayawijaya, Ignasius Pekey, mengingatkan bahwa masyarakat Papua masih menyimpan memori kelam atas operasi militer di masa lalu.
“Di Papua, ada memori pahit di benak orang Papua akibat operasi militer sejak tahun 60-an. Segera tarik TNI dan Polri non-organik dari berbagai tempat di Papua Pegunungan, terutama di Kabupaten Jayawijaya,” ujar Ignasius. (*)
