Serui, Jubi – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Yapen Hofni Mandripon meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemerintah Kampung untuk tetap menjaga netralitas pada Pilkada 2024.
Hal itu disampaikan ketua Bawaslu saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan ‘Sosialisasi Netralitas ASN dan Pemerintah Kampung dalam Rangka Tahapan Pemilihan Gubernur dan Bupati’ dan sekaligus penandatangan nota kesepahaman antara Bawaslu dengan Pemkab Kabupaten Kepulauan Yapen di sebuah hotel di Kelurahan Serui Kota, Kepulauan Yapen, Rabu (2/10/2024).
More Read
Hofni Mandripon mengatakan kegiatan tersebut penting sebagai upaya pencegahan dan bukan untuk membuat takut ASN dan Kepala Kampung.
“Esensi utama memberikan informasi adalah sebagai langkah awal pencegahan dalam momentum Pilkada,” katanya.
Hofni mengingatkan dalam melaksanakan aktivitas dan tugas jabatan pemerintahan, ASN dan Pemerintah Kampung sudah tentu harus memahami batasan-batasan dalam konteks Pilkada.
“Pilkada ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun warga negara, bagaimana menjaga harkat dan martabat demokrasi di Kabupaten Kepulauan Yapen,” ujarnya.
Terkait Pilkada, kata Hofni, beberapa hal yang penting diinformasikan adalah setelah memasuki masa kampanye hari ke delapan, di mana esensi utama adalah ruang pendidikan politik demokrasi.
“Sehingga pada bagian ini diharapkan Pemerintah Kampung bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pilkada
Hofni juga menjelaskan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah 77.875. Namun, katanya, Bawaslu juga menyadari masih ada warga negara Indonesia yang belum menjadi bagian di dalam DPT. Karena itu ia berharap Pemkab Kepulauan Yapen mendorong partisipasi pemilih dengan memastikan setiap warga telah terdaftar dalam DPT.
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen juga akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman netralitas dengan Pemerintah Kampung. Menurut Hofni menjaga aspek netralitas itu selama Pilkada penting dilakukan aparat Pemerintah Kampung.
“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Kepulauan Yapen di mana hasil pertemuan ini dapat ditindaklanjuti cepat untuk menjaga ASN dan Pemerintah Kampung sehingga netralitas itu bisa terwujud,” katanya.
Penjabat Bupati Kepulauan Yapen Suzana D Wanggai saat membuka acara mengatakan sosialisasi netralitas diperlukan untuk membawa Pilkada 2024 yang aman, terhormat, dan bermartabat di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Wanggai mengapresiasi upaya Bawaslu melaksanakan tahapan kegiatan dalam implementasi turunan pelaksanaan Pilkada dari pusat.
“Sebuah sinergitas yang baik sehingga sejak 17 September 2024 dibahas di Jakarta dan hari ini dapat diimplementasikan di Kabupaten Kepulauan Yapen,” katanya.
Wanggai berharap dalam pelaksanaan Pilkada di Kepulauan Yapen tidak ada konflik kepentingan di tingkat kampung. Sebab dalam ‘maping’ (pemetaan) identifikasi konflik pilkada, Kepulauan Yapen termasuk satu dari empat kabupaten yang termasuk dalam kategori merah.
“Jangan sampai ada konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat, tetapi dengan sinergitas bersama semua komponen pelaksanaan Pilkada di Yapen akan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sebagai anak Yapen ia mengajak seluruh ASN dan aparatur kampung agar dapat menjalankan Pilkada semuanya dengan baik dan aman.
“Jadi pelayanan ASN yang dilakukan jangan berdasarkan kepentingan, tidak boleh seperti itu, karena kita melayani untuk masyarakat,” ujarnya
Kepal Distrik Wonawa John Kendi berpendapat sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut baru pertama kali digelar dan melibatkan sejumlah narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing.
“Sehingga dalam sosialisasi ini juga ada banyak hal yang diperoleh sebagai dasar, tetapi juga informasi yang penting dalam menjaga dan mengawal jalannya Pilkada di daerah ini,” katanya.
Soal netralitas, John menjelaskan bahwa dirinya tetap berada pada jalur dan aturan yang telah ditetapkan dan sebagai kepala distrik yang membawahi masyarakat di 10 kampung, ia telah memastikan seluruh warganya terdata dalam DPT atau Daftar Pemilih Tetap.
“Walaupun ini yang pertama kali digelar, tetapi seluruh masyarakat dipastikan akan terlibat secara aktif dan bagi aparat pemerintahan akan diawasi secara bersama, bahwa aturan dan netralitas tetap dijaga sampai dengan berlangsungnya pilkada di daerah ini,” ujarnya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
