Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Papua Nugini (PM PNG) mendesak bangsa itu untuk memahami betapa seriusnya keputusan tentang hasil referendum Bougainville yang akan dibahas parlemen minggu ini.
Parlemen PNG kembali bersidang pada Selasa (25/8/2026), dan mulai hari Kamis para anggota parlemen akan membahas apakah akan meratifikasi suara 97,7 persen dari warga Bougainvillea untuk kemerdekaan dalam referendum tidak mengikat mereka pada 2019.
Anggota parlemen nasional PNG memiliki wewenang terakhir, sesuai dengan Perjanjian Perdamaian Bougainville (BPA) tahun 2001, yang ditandatangani setelah perang saudara Bougainville dan krisis terkait pada tahun 1990-an, dan pada akhirnya mengatur diadakannya referendum.
“Referendum tersebut sah, damai, dan hasilnya sangat meyakinkan, dan kami menghormati suara yang diungkapkan oleh rakyat Bougainville,” kata Perdana Menteri James Marape dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Jubi dari laman RNZ Pasifik, Rabu (26/8/2026).
Saat hasil referendum akhirnya akan diajukan ke parlemen, Marape memperingatkan anggota parlemen dan masyarakat untuk tidak menciptakan perpecahan atas masalah ini melalui ancaman, ketakutan, regionalisme, atau permusuhan.
“Setiap anggota parlemen akan memiliki kesempatan untuk berbicara. Setiap anggota pada akhirnya harus menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan hati nuraninya, berpedoman pada Konstitusi dan kepentingan negara kita,” ucapnya.
Marape mengatakan, ini adalah tugas yang sulit, tetapi kewajiban menuntut pihaknya untuk melakukannya, ia mengajak berdoa bersama anggota parlemen lainnya memohon kebijaksanaan untuk membimbing pertimbangan mereka mengenai masalah ini.
Ia mengatakan bahwa warga Papua Nugini harus memahami betapa seriusnya masalah ini karena keputusan tentang Bougainville akan berdampak pada generasi mendatang.
“Ini bukan debat parlementer biasa. Ini menyangkut Konstitusi kita, kedaulatan kita, identitas nasional kita, aspirasi rakyat Bougainville dan, yang terpenting, perdamaian yang telah diupayakan rakyat kita dengan susah payah untuk dipertahankan,” ucapnya.
Masih belum pasti apakah debat minggu ini akan berujung pada pemungutan suara tentang ratifikasi hasil referendum segera setelah debat selesai, atau apakah akan dijadwalkan di waktu yang lebih kemudian.
Awal tahun ini, parlemen menetapkan persyaratan ambang batas mayoritas tiga perempat untuk ratifikasi.
Pemerintah Otonom Bougainville (ABG) mengatakan pihaknya berencana untuk mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 2030, sementara itu mereka berupaya membangun dan mempersiapkan diri untuk kemerdekaan.
Referendum kemerdekaan yang tidak mengikat telah diadakan di Bougainville , sebuah wilayah otonom Papua Nugini , antara 23 November dan 7 Desember 2019.
Pertanyaan referendum menyajikan pilihan antara otonomi yang lebih besar di Papua Nugini dan kemerdekaan penuh. Hasilnya referendum ternyata bahwa para pemilih dari rakyat Bougainville memberikan suara mayoritas (98,31%) untuk kemerdekaan.
Referendum tersebut merupakan hasil dari kesepakatan tahun 2001 antara pemerintah Papua Nugini dan Pemerintah Otonom Bougainville yang mengakhiri perang saudara yang berlangsung dari tahun 1988 hingga 1998.
Pemungutan suara tersebut tidak mengikat, dan pemerintah Papua Nugini memiliki wewenang akhir untuk memutuskan status politik Bougainville.
Para pengamat mengatakan bahwa hasil yang jelas akan menyulitkan Papua Nugini untuk mengabaikan atau menunda hasilnya, tetapi kemerdekaan bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk dicapai. (*)
Discussion about this post