Jayapura, Jubi – Pertemuan Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) ke-54 akan berlangsung pada Senin (8/9/2025) hingga Jumat (12/9/2025) di Honiara, ibu kota Kepulauan Solomon.
Aktivis organisasi masyarakat sipil Papua Barat dan Pasifik menegaskan bahwa momentum PIF ke-54 sangat tepat untuk mengingat kembali bahwa selama hampir dua dekade, komunike Pasifik telah menyuarakan keprihatinan tentang situasi di Papua Barat.
Menjelang Pertemuan Pemimpin PIF 2025, organisasi masyarakat sipil Papua Barat dan Pasifik mendesak para pemimpin dan lembaga CROP untuk mewujudkan kata-kata menjadi tindakan. Demikian keterangan pers yang diterima Jubi.id dari Brittany LT Nawaqatabu, Asisten Media dan Komunikasi Jaringan Pasifik untuk Globalisasi (PANG) di Fiji, Sabtu (6/9/2025).
Ditegaskan bahwa surat terbuka yang dilampirkan menyoroti krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang semakin meningkat—ditandai dengan intimidasi yang meluas, gangguan layanan, dan pengungsian yang kini telah mencapai lebih dari 100.000 orang. Surat ini menekankan bahwa isu tersebut bukanlah sesuatu yang jauh, melainkan tanggung jawab Pasifik yang sejalan dengan visi bersama kita, “Pasifik Biru.”
More Read
Surat tersebut menguraikan tiga rekomendasi utama:
- Pengawasan independen – Menerbitkan kembali undangan yang terikat waktu untuk kunjungan OHCHR, melanjutkan dengan misi pencari fakta PIF yang melapor kepada Pertemuan Menteri Luar Negeri 2026, serta mendukung “Misi Rakyat” yang dipimpin masyarakat sipil untuk memastikan suara Papua Barat didengar.
- Respons kemanusiaan berbasis kebutuhan – Mengaktifkan mekanisme netral untuk menyalurkan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat yang mengungsi, termasuk mereka yang mencari perlindungan di PNG, sembari menyediakan sumber daya dan menjaga keselamatan para responden lokal.
- Mediasi dan HHI – Memanfaatkan jasa baik regional dan mediasi multi-jalur yang dipimpin perempuan untuk mendorong gencatan senjata yang dipantau, serta menegakkan perlindungan warga sipil berdasarkan Konvensi Jenewa, guna memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan.
Sebelumnya, Dewan NGO Pasifik telah bertemu dan membahas seluruh isu di Pasifik, termasuk tiga rekomendasi di atas mengenai pelanggaran HAM dan kunjungan Pelapor Khusus HAM PBB ke Papua Barat.(*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
