Jayapura, Jubi – Kongres Kaledonia Baru pada Selasa (7/1/2025) telah memilih pemerintahannya yang ke-18, tetapi tawar-menawar yang sengit terus berlanjut di balik layar, untuk memilih siapa yang akan menjadi Presiden baru eksekutif wilayah Pasifik Prancis tersebut.
Di bawah sistem perwakilan proporsional “kolegial”, tim pemerintah yang baru mencerminkan susunan Kongres yang beranggotakan 54 orang, dan seperti tim sebelumnya, terdiri dari sebelas anggota. Demikian dikutip Jubi.id dari RNZ Pasifik, Rabu (8/1/2025).
More Read
Adapun kabinet baru yang terbentuk beranggotakan 11 orang terdiri dari:
- 4 anggota dari kaukus Loyalistes/Rassemblement (LR) – Alcide Ponga, Isabelle Champmoreau, Christopher Gygès dan Thierry Santa
- 3 anggota dari kaukus Union Calédonienne-FLNKS – Gilbert Tyuienon, Mickaël Forrest dan Samuel Hnepeune
- 2 anggota kaukus Union Nationale pour l’Indépendance (UNI) – Adolphe Digoué dan Claude Gambey
- 2 anggota dari kaukus Calédonie Ensemble/Éveil Océanien – Jérémie Katidjo-Monnier (Calédonie Ensemble) dan Petelo Sao (Éveil Océanien)
Setelah pemungutan suara Kongres, anggota pemerintahan baru ditugaskan untuk mengadakan pertemuan perdana mereka, secara tertutup, dengan agenda utama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sensitif.
Terakhir kali ini terjadi, pada 2021, butuh waktu lima bulan untuk memilih Louis Mapou, yang kemudian menjadi Presiden Pemerintah pro-kemerdekaan pertama Kaledonia Baru, sejak jabatan tersebut dibentuk sebagai bagian dari Perjanjian Nouméa 1998.
Pengunduran diri Dunoyer yang mengejutkan
Namun, kurang dari satu jam setelah terpilih dalam Kabinet baru, setelah upaya pertama untuk memilih Presiden Pemerintah, Dunoyer mengumumkan pengunduran dirinya.
Sebaliknya, nama berikutnya dalam daftar partainya, Jérémie Katidjo-Monnier (yang merupakan anggota pemerintahan sebelumnya dan menteri yang mengundurkan diri, yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Mapou) akan menggantikannya.
Dalam konferensi pers setelah pengunduran dirinya, Dunoyer mengatakan, ada perbedaan dengan partai pro-Prancis lainnya mengenai beberapa isu dan komitmen.
Dunoyer mengatakan karena dia tidak ingin menunda pemilihan Presiden baru, Katidjo-Monnier dan Menteri Éveil Océanien Petelo Sao sekarang akan mendukung kelompok Loyalistes-Rassemblement yang pro-Prancis.
Loyalistes-Rassemblement sebelumnya mengindikasikan kandidatnya adalah kepala baru Rassemblement-LR, Alcide Ponga.
Kubu pro-kemerdekaan juga terbagi dengan, di satu sisi, kelompok Union Calédonienne dan UNI yang lebih moderat (kebanyakan terdiri dari UMP -Union Progressiste en Mélanésie- dan PALIKA -Partai Pembebasan Kanak).
Kandidatnya adalah Samuel Hnepeune.
Upaya baru untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Kaledonia Baru diperkirakan akan dilakukan akhir minggu ini.
Polarisasi yang kuat dan mayoritas yang tipis seperti kertas
Dengan latar belakang polarisasi yang kuat dan mayoritas tipis, keseimbangan kekuatan, kali ini, tampaknya sedikit bergeser ke arah pemilihan Presiden yang pro-pemerintah Prancis.
Pada Malam Natal, pengunduran diri “blok” dari salah satu partai, Calédonie Ensemble yang moderat dan pro-Prancis, telah memicu jatuhnya pemerintahan sebelumnya, yang dipimpin oleh Louis Mapou yang pro-kemerdekaan.
Mapou adalah Presiden pemerintahan Kaledonia Baru sejak Juli 2021.
Taktik pengunduran diri blok yang sama digunakan terhadap pendahulu Mapou, Thierry Santa yang pro-Prancis, yang jatuh karena pengunduran diri partai-partai pro-kemerdekaan. Saat itu, bersama tiga anggota Kongresnya, Éveil Océanien telah mendukung blok pro-kemerdekaan.
Para “pembuat raja” telah mengubah aliansi
Namun sebagai tanda pertama adanya pergeseran, pada bulan Agustus 2024, Éveil Océanien, yang dijuluki partai “pembuat raja”, berpihak pada kelompok pro-Prancis, untuk memberhentikan Roch Wamytan yang pro-kemerdekaan sebagai Presiden Kongres dan memilih salah satu anggotanya, Veylma Falaeo, untuk menduduki jabatan tersebut.
Dalam pemerintahan baru yang dipilih pada hari Selasa, Petelo Sao, penasihat utama Falaeo, adalah salah satu pendatang baru yang menonjol.
Sikap yang diklaim Éveil Océanien merupakan campuran penolakan terhadap sikap garis keras pro-Prancis (yang menginginkan Kaledonia Baru tetap menjadi bagian dari Prancis) dan pro-kemerdekaan (yang menginginkan kemerdekaan penuh dan jangka pendek).
“Solusinya, bagi Kaledonia Baru, bukanlah hitam atau putih, melainkan abu-abu (…) Yaitu memajukan suatu bentuk kedaulatan bersama”, kata Presiden Éveil Océanien Milakulo Tukumuli kepada lembaga penyiaran publik Nouvelle-Calédonie La Première pada Minggu (5/1/2025).
Tukumuli mengatakan ini bukan sekedar “jalan ketiga”, “ini satu-satunya jalan yang mungkin”.
Masa jabatan Mapou yang sulit
Selama masa jabatannya, Mapou harus menghadapi beberapa tantangan, termasuk krisis Covid, hampir runtuhnya sektor nikel Kaledonia Baru dan, yang terbaru, kerusuhan yang meletus pada 13 Mei 2024, serta konsekuensi sosial dan ekonominya.
Salah satu keluhan utama terhadap Mapou, terutama yang diutarakan oleh Calédonie Ensemble, adalah pendekatannya terkait bantuan keuangan Prancis untuk rekonstruksi pasca kerusuhan.
Sementara rencana “PS2R” Mapou, terutama mengandalkan paket pinjaman Prancis hingga satu miliar Euro, Calédonie Ensemble sangat menentang hal ini, dengan mengatakan hal ini akan menempatkan Kaledonia Baru dalam situasi utang yang tidak berkelanjutan.
Partai-partai Kongres, dalam minggu-minggu terakhir, telah mengirim delegasi bipartisan ke Paris untuk mengadvokasi bukan pinjaman, tetapi hibah, sebagai bagian dari rencana rekonstruksi lima tahun senilai empat miliar Euro.
Di media lokal, selama beberapa hari terakhir, kandidat presiden Philippe Dunoyer menekankan perlunya lebih banyak kerja sama antara lembaga-lembaga tinggi Kaledonia Baru: Kongres dan pemerintah.
Pembicaraan politik penting dan pemilihan umum akan segera berlangsung
Perkembangan ini terjadi karena pemerintahan dan Kongres Kaledonia Baru diperkirakan berumur pendek: pemilihan umum provinsi penting Kaledonia Baru seharusnya berlangsung sebelum akhir 2025.
Pemilu provinsi untuk tiga provinsi (Pulau Utara, Selatan dan Loyalty), dalam efek tetesan ke bawah, seharusnya mencerminkan Kongres.
Namun bahkan sebelum pemilihan lokal tersebut, partai-partai di Kaledonia Baru juga dijadwalkan bertemu dengan Prancis dalam upaya mencapai kesepakatan “inklusif” mengenai masa depan politik Kaledonia Baru.
Perjanjian yang dihasilkan akan berfungsi sebagai penerus Perjanjian Nouméa yang sudah lama ditandatangani pada tahun 1998.
Sebagai bagian dari jadwal sementara yang diumumkan setelah pertemuan antara delegasi bipartisan Kongres dan kepala Parlemen Prancis Gérard Larcher (Senat, Majelis Tinggi) dan Yaël Braun-Pivet (Majelis Nasional, Majelis Rendah), pembicaraan politik penting itu seharusnya dimulai sebelum Natal dan berakhir sebelum akhir Maret 2025.
Selama kunjungannya baru-baru ini ke Kaledonia Baru, Larcher memohon gagasan “kedaulatan bersama” antara Kaledonia Baru dan Prancis.
Akan tetapi, tidak satu pun pembicaraan itu yang telah dimulai, setidaknya secara resmi. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
