Jayapura, Jubi – Pengadilan tertinggi Prancis di Paris telah memerintahkan pengadilan ulang terhadap Presiden Provinsi Utara Kaledonia Baru, Paul Neaoutyine. Dia telah dihukum karena mengelontorkan dana publik ke berbagai organisasi termasuk yang terkait dengan pengangkutan anak-anak cacat.
Mengutip Retrial of New Caledonian provincial president ordered | RNZ News melaporkan bahwa tahun lalu, Pengadilan Banding di Kaledonia Baru memberinya hukuman penjara empat bulan yang ditangguhkan, dan mendendanya $US 10.000.
Pengadilan di Paris telah menginstruksikan Pengadilan Banding untuk mengadakan persidangan baru. Namun dilaporkan hanya untuk mempertimbangkan kembali denda, bukan hukuman penjara yang ditangguhkan.
Pada 2019, pengadilan kriminal telah memutuskan Neaoutyine bersalah karena salah menggelontorkan dana publik atas alokasi ke berbagai organisasi, termasuk yang terkait dengan pengangkutan anak-anak cacat.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
Dia telah dijatuhi hukuman penjara delapan bulan yang ditangguhkan dan denda $US 5.000.
Dalam persidangannya dia berpendapat bahwa transportasi semacam itu adalah tanggung jawab pemerintah teritorial, yang katanya tidak melakukan tugasnya.
Neaoutyine mengatakan dia tidak berwenang untuk menyerukan tender tetapi tidak ingin meninggalkan anak-anak tanpa dukungan.
Pengacaranya mengatakan kepada media lokal bahwa sistem peradilan telah gagal memahami kekurangan dalam proses administrasi.
Paul Néaoutyine yang lahir 12 Oktober 1951 di Poindimié, seorang politikus. Ia orang asli Kanak dari suku Saint-Michel. Ia telah menjadi Presiden Provinsi Utara sejak 1999. Dia adalah pendukung kemerdekaan Kaledonia Baru dari Partai Kanak Merdeka (Party of Kanak Liberation). (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua
