Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mengingatkan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintahannya, untuk menindaklanjuti usulan program inovasi.
Ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Herman Kayame saat mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa S.H dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley S.Sos memimpin apel gabungan di halaman kantor Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama Kota Nabire, Kabupaten Nabire, Rabu (17/6/2026).
Dalam amanatnya, Herman Kayame mengatakan usulan program prioritas dan laporan inovasi, merupakan bagian penting untuk mendukung arah pembangunan daerah lebih terukur, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, Pemprov Papua Tengah berterimakasih kepada seluruh OPD karena telah menyelesaikan usulan program prioritas dan laporan inovasi. Akan tetapi setiap OPD diharapkan tidak hanya menyelesaikan dokumen.
“Namun memastikan bahwa program inovasi yang diusulkan benar-benar dapat ditindaklanjuti dalam melaksanakan kerja-kerja pemerintahan,” kata Herman Kayame.
Pemprov Papua Tengah kata Kayame, juga mengingatkan para pimpinan OPD mengenai optimalisasi penyerapan anggaran yang kini baru mencapai sekitar 20 persen.
Katanya, kondisi ini mesti menjadi perhatian serius bagi seluruh pimpinan OPD. Setiap OPD diminta segera mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Apabila ada hambatan administrasi teknis, maupun koordinasi harus segera diidentifikasi dan diselesaikan. Percepatan penyerapan anggaran mesti dilakukan secara tertib sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan kegiatan.
Ia menegaskan, tidak boleh membiarkan pekerjaan menumpuk pada akhir tahun. Realisasi anggaran harus sejalan dengan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Saya menegaskan, agar pengelolaan uang persediaan atau UP menjadi perhatian serius. Minimal uang persediaan sudah harus dipertanggungjawabkan sebanyak empat kali,” ucapnya.
Herman Kayame mengatakan, ini penting untuk menjaga kelancaran kegiatan, mempercepat proses administrasi keuangan, serta menunjukkan tertib pengelolaan anggaran di setiap OPD.
Pimpinan OPD, pejabat pengelolaa keuangan, bendahara dan seluruh jajaran terkait lanjut Kayame, harus memperkuat koordinasi. Jangan sampai kegiatan terhambat karena keterlambatan administrasi, kurangnya komunikasi atau lemahnya pengawasan internal.
“Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Apel gabungan ini menjadi bagian penting untuk menyatukan komitmen kerja dan memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” ujarnya. (*)
Discussion about this post