BKPSDM Papua Tengah buka seleksi calon mahasiswa sekolah kedinasan selain IPDN

Jayapura, Jubi – Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah bekerjasama dengan pemerintah daerah delapan kabupaten, membuka seleksi calon mahasiswa enam sekolah kedinasan milik kementerian/lembaga di Indonesia, di luar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN.

Sejak 2023, BKPSDM Papua Tengah hanya fokus pada seleksi calon praja IPDN yang berkampus di Jati Nangor, Jawa Barat.

Namun tahun ini, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH mengarahkan agar seleksi calon mahasiswa kedinasan diperluas pada sejumlah sekolah kedinasan lainnya.

Pernyataan itu disampaikan Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah Denci Meri Nawipa, S.IP, MM saat memimpin rapat internal BKPSDM di Nabire, ibu kota Papua Tengah, Kamis, (9/4/2026).

“Rencananya, pekan depan kami turunkan tim ke delapan kabupaten [di Papua Tengah], mulai dari Nabire, Mimika, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai dan Paniai,” kata Denci Meri Nawipa.

Menurutnya, tim BKPSDM akan melakukan sosialisasi, memberi pemahaman kepada calon mahasiswa dan orang tua bahwa masih banyak sekolah kedinasan yang dibiayai oleh pemerintah di luar IPDN, sehingga mahasiswa asal Papua Tengah yang akan mengenyam pendidikan di sekolah kedinasan tidak hanya menumpuk di IPDN.

Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Paniai itu mengatakan, enam sekolah kedinasan yang difasilitasi BKPSDM pada 2026, yakni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Politeknik Imigrasi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip), Sekolah Tinggi Metereologi dan Geofisika (STMKG), dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).

“Sama seperti IPDN, kita akan prioritaskan putra-putri asli Papua Tengah untuk dapat kuliah gratis dan disiapkan menjadi birokrat. Provinsi ini dibentuk untuk membangun dan memberdayakan anak-anak asli Papua. Itu juga bagian dari roh Otonomi Khusus. Jadi ini harus jadi role dalam seleksi nanti,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Manusia pada BKPSDM Papua Tengah, Wanda Joice Tangkere, S.Sos,M.IP menjelaskan, semua sekolah kedinasan dibangun untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas, profesional, dan berintegritas, difokuskan pada keahlian khusus sesuai kebutuhan kementerian/lembaga.

Katanya, dari enam sekolah kedinasan ini, ada tiga jalur masuk dalam proses seleksi, yaitu jalur reguler atau penerimaan lulusan SMA/sederajat di seluruh Indonesia untuk mengisi formasi pegawai kementerian/lembaga.

Jalur afirmasi kewilayahan khusus untuk enam provinsi di Tanah Papua, dan jalur pembibitan khusus yang masing-masing akan dibiayai Pemprov Papua Tengah.

“Mereka ini yang akan kembali pulang mengabdi ke Papua Tengah. Kita telah bersurat ke Kemenpan RB untuk minta sejumlah kuota tahun ini,” kata Wanda Joice.

Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial pada BKSPDM Papua Tengah, Ferdinand Somnaikubun, S.Sos berharap, adanya enam sekolah kedinasan selain IPDN, semakin membuka peluang bagi putra-putri Papua untuk mendapatkan pendidikan gratis di perguruan tinggi, yang dibiayai oleh pemerintah melalui kementerian/lembaga demi menghasilkan birokrat dan teknorat handal serta berkualitas.

“Tentu kita juga senang jika ke depan, makin banyak anak-anak asli Papua Tengah menjadi birokrat maupun teknokrat di kementerian/lembaga di Indonesia,” ucap Ferdinand Somnaikubun.

Menurut Ferdinand Somnaikubun, pihaknya siap melakukan sosialisasi masif guna menarik minat putra-putri di wilayah itu, baik yang baru lulus SMA/SMK pada 2026, maupun angkatan 2024 dan 2025.

“Sebelum seleksi, kita kasih bimbel (bimbingan belajar) guna melihat kemampuan mereka. Misalnya, calon ini cocoknya di sekolah kedinasan yang mana,” ujarnya.

Diharapkan, para calon mahasiswa dan orangtua di Provinsi Papua Tengah sudah mulai mengakses informasi tentang enam sekolah kedinasan yang dimaksud di internet atau media sosial, agar mulai menyiapkan diri menghadapai seleksi penerimaan mahasiswa baru. (*)