Jubi PapuaJubi PapuaJubi Papua
  • Home
  • Tanah Papua
    • Mamta
    • Saireri
    • Anim Ha
    • Bomberai
    • Domberai
    • La Pago
    • Mee Pago
  • Indepth Stories
  • Lego
  • Pasifik
  • Nasional
  • Dunia
  • Kerjasama
    • Derap Nusantara
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kabupaten Mappi
    • Kabupaten Jayapura
    • Papua Tengah
  • Arsip
  • Networks
    • Jubi TV
    • English
    • Deutsch
    • France
    • Indeks

Archives

  • July 2025
  • June 2025
  • May 2025
  • April 2025
  • March 2025
  • February 2025
  • January 2025
  • December 2024
  • November 2024
  • October 2024
  • September 2024
  • August 2024
  • July 2024
  • June 2024
  • May 2024
  • April 2024
  • March 2024
  • February 2024
  • January 2024
  • December 2023
  • November 2023
  • October 2023
  • September 2023
  • August 2023
  • July 2023
  • June 2023
  • May 2023
  • April 2023
  • March 2023
  • February 2023
  • January 2023
  • December 2022
  • November 2022
  • October 2022
  • September 2022
  • August 2022
  • July 2022
  • June 2022
  • May 2022
  • April 2022
  • March 2022
  • February 2022
  • January 2022
  • April 2021
  • March 2021
  • October 2007
  • September 2007
  • August 2007
  • June 2007
  • November 1999

Categories

  • 2007
  • Advertorial
  • Animha
  • Bali NTT
  • Berita Papua
  • Bomberai
  • Derap Nusantara
  • Domberai
  • Dunia
  • Ekonomi
  • Features
  • Headline
  • Indepth Stories
  • Infografis
  • Jayapura Membangun
  • Kabupaten Jayapura
  • Kabupaten Jayawijaya
  • Kabupaten Merauke
  • KMAN VI
  • Lapago
  • Lingkungan
  • Majelis Rakyat Papua
  • Mamta
  • Mappi
  • Meepago
  • Memilih untuk Indonesia
  • Nasional & Internasional
  • Nusa
  • Olahraga
  • Opini
  • Papua Tengah
  • Pasifik
  • Pemilu
  • Penkes
  • Perempuan dan Anak
  • Polhukam
  • Rilis Pers
  • Saireri
  • Seni & Budaya
  • Tanah Papua
  • Uncategorized
Font ResizerAa
Jubi PapuaJubi Papua
Font ResizerAa
  • Tanah Papua
  • Pasifik
  • Nasional
  • Dunia
  • Nusa
  • Olahraga
  • Home
  • Kategori
    • Tanah Papua
    • Pasifik
    • Nasional & Internasional
    • Dunia
    • Nusa
    • LEGO
    • Opini
  • Foreign Languages
    • English
    • Deutsch
    • French
  • Laman
    • Indeks
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
  • Kerjasama Pemberitaan
    • Majelis Rakyat Papua
    • Derap Nusantara
    • Kabupaten Jayapura
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kabupaten Merauke
Follow US
Jubi Papua > Blog > Opini > Jika Indonesia jadi negara federal
Opini

Jika Indonesia jadi negara federal

News Desk
Last updated: May 23, 2023 7:08 pm
Author : AdminEditor : Timoteus Marten Published May 23, 2023
Share
7 Min Read
Indonesia
Ilustrasi pengibaran bendera merah putih Indonesia. -Dok
SHARE

Oleh: Boban Abdurazzaq Sanggei

More Read

TPNPB
TPNPB bantah empat anggotanya berikrar setia pada NKRI
Memilih Calon Gubernur-Wagub OAP ideal di Wilayah Adat Tabi-Saireri, Contohi Lima Provinsi Pemekaran Defenitif
Suara dari Raja Ampat
Festival Tak Lagi Cukup: Saatnya Munara Wampasi Bicara Iklim dan Ekonomi
Tambang Nikel dan Wisata Alam Raja Ampat

Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara kesatuan. Dan tertulis dalam UUD 1945 pasal 37 ayat 5 bahwa “bentuk negara kesatuan tidak dapat dilakukan perubahan”.

Secara jelas dalam undang-undang ini dikatakan bahwa bentuk negara kesatuan ini sudah final. Jika itu diubah atau ada gerakan yang ingin mengubah bentuk negara kesatuan, berarti ia melawan konstitusi dan akan dicap sebagai musuh negara.

Namun, menariknya adalah bentuk negara tidak dapat dikatakan final, karena bentuk negara dapat diubah selama hal itu diperlukan untuk membangun kehidupan bernegara yang lebih baik.

Jika kita kembali pada masa-masa sebelum Indonesia merdeka, kita ketahui bahwa ada perdebatan sengit antara Bung Karno dan Bung Hatta tentang bentuk negara Indonesia. Mohammad Hatta berpendapat bahwa Indonesia dengan geografis kepulauan memiliki banyak suku, ras dan daerah, yang memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga bentuk negara federallah yang paling cocok diterapkan di Indonesia.

Namun, Bung Karno menginginkan bentuk negara kesatuan. Argumentasi yang dikatakan adalah seluruh wilayah memiliki nasib yang sama, yaitu dijajah oleh Belanda.

Hal ini mengalami perdebatan panjang hingga pada Konferensi Meja Bundar. Pada suatu momen Hatta sepakat bahwasannya bentuk negara kesatuan dalam konteks ini sangat diperlukan karena dilihat dari situasi Belanda yang juga mengajukan bentuk negara federal. Hal ini dapat dipastikan bahwa akan terjadi lagi kolonisasi dari Belanda terhadap negara-negara bagian, jika negara federal dibentuk.

Cukup dengan sejarah, kita kembali ke topik. Bentuk negara kesatuan ialah kekuasaan dipegang oleh pemerintah pusat saja, dan pemerintah pusat berwenang untuk mengatur daerah lainnya. Jadi, satuan subnasional hanya menjalankan pemerintahan yang dipilih oleh pemerintah pusat.

Penulis akan memaparkan beberapa perbedaan antara negara kesatuan dan federal. 1) Setiap daerah pada negara kesatuan memiliki perda (peraturan daerah), sedangkan negara federal pada setiap daerahnya memiliki UUD daerah yang tidak bertentangan dengan UU negara; 2) Setiap daerah pada negara kesatuan daerah diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan pada negara federal daerah harus mandiri. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan tersebut.

Jika kita lihat banyak sekali kegagalan negara dalam menjalankan tugasnya. Pada satu contoh pelaksanaan Otonomi Khusus atau Otsus Papua. Tentunya kita tahu bahwa selama 20 tahun Otsus Papua tidak ada perubahan yang signifikan. Pelaksanaannya tidak melihat undang-undang itu sendiri. Banyak sekali praktik malkonstitusi. Seakan-akan otsus itu hanya ungkapan dan konsep penyaluran dana saja, dan seluruh keputusan dikembalikan lagi ke pusat.

Bahkan dapat kita lihat konteks hari ini. Banyak kebijakan pemerintah pusat yang sangat tidak tepat, misalnya, food estate (sawah yang berjuta-juta hektare). Yang menjadi persoalan di sini adalah kemajuan seperti apa yang dimaksud oleh pemerintah pusat untuk manusia Papua?

Pada dasarnya orang Papua memiliki hak untuk mandiri secara konstitusi, tetapi hal ini tidak pernah terwujud.

Penulis ingin mengajak pembaca dengan membayangkan, bahwa bentuk negara Indonesia diganti menjadi negara federal pada masa kini.

Pertama, daerah-daerah seperti Papua, Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara dan Sulawesi lebih mandiri tanpa takut adanya kolonisasi dari Belanda.

Kedua, pembangunan tidak lagi berpusat di Jawa, tetapi masing-masing daerah membangun daerahnya sendiri tanpa ada intervensi dari pusat, sehingga konteks maju dapat direalisasikan oleh keinginan orang-orang daerahnya sendiri.

Ketiga, tingkat minat pendidikan dan fasilitas kesehatan akan meningkat jika setiap daerah benar-benar peduli dengan situasi hari ini. Namun, hal ini hanya sebatas pemikiran penulis.

Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi di berbagai daerah, khususnya Papua yang tidak berubah sama sekali, bahkan mengalami degradasi moral dan akal. Kurang meratanya pembangunan pada aspek pendidikan dan kesehatan menjadi dasar, di mana manusia Papua mengalami keterpurukan dalam bersaing di berbagai aspek atau profesi.

Penulis masih membayangkan jika Negara Kesatuan Republik Indonesia diganti menjadi federal, berapa banyak persentase masalah pengangguran yang akan teratasi? Karena penulis memandang bahwa jika masyarakat imigran yang ingin balik ke daerah asalnya untuk membangun daerahnya, itu merupakan pengorbanan yang tidak sia-sia.

Mengapa penulis berpikir seperti ini? Karena di Papua kualitas SDM orang asli Papua sangat rendah, bahkan aspek yang menjadi penunjang naiknya SDM yaitu pendidikan masih dibilang rendah, bahkan anak-anak Papua banyak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Masalah ini sempat penulis bahas pada tulisan sebelumnya berjudul “Membangun Peradaban Papua dari Pendidikan” dan “Minat Pendidikan dan Peradaban Papua”.

Tidak hanya itu lingkungan dan aktivitas pemuda, salah satunya di Kabupaten Kaimana, dapat dikatakan buruk secara moral. Karena hampir pasti setiap hari diisi dengan kegiatan mabuk-mabukan. Hal ini juga yang menjadi faktor di mana kekerasan, kriminalitas dan tingkat kecelakaan itu ada. Apalagi ditambah dengan cepatnya dominasi teknologi, khususnya ponsel pintar dan media sosial pada kalangan muda, yang menjadi faktor bahwa masa depan orang Papua dan pulau Papua sedang terpuruk, akibat tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para pendatang.

Tentunya permasalahan di atas juga sedang dialami daerah lain di Indonesia. Sehingga jika bentuk negara Indonesia diganti menjadi negara federal, maka permasalahan-permasalahan ini akan menurun seiring berjalannya waktu. Dan seperti yang disinggung di awal bahwa bentuk negara tidak dapat diganti. Tetapi jika melihat konteks hari ini, penulis berpikir bahwa mengganti bentuk negara bukan menjadi masalah besar, bahkan tidak ada masalah sama sekali.

Mungkin dalam tahun-tahun awal akan rumit karena butuh penyesuaian. Pada akhirnya negara dengan multikultural akan susah berkembang jika pemerintah terus menanamkan jargon “NKRI Harga Mati”. Biarkan orang Kalimantan mengurus dirinya sendiri. Begitupun Papua, Sumatra, Sulawesi dan wilayah-wilayah lainnya, agar mereka bisa mencapai kemajuan menurut mereka sendiri. Karena tidak semua kemajuan itu harus ditanami beton dan deforestasi secara besar-besaran. (*)

*Penulis adalah mahasiswa jurusan ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur 

Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!

TAGGED:FederalIndonesiaNKRI
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Telegram Threads Email Copy Link Print
Share

Terkini

Wabup Jayapura
Penutupan diklat prajabatan: Wabup Jayapura ingatkan CASN dan PPPK disiplin bekerja
Kabupaten Jayapura
ASN
Gubernur Papua Tengah: ASN dan TNI/Polri bertanggung jawab melayani masyarakat
Advertorial
Aktivis KNPB
Aktivis KNPB Yahukimo mengaku dipukul saat ditangkap TNI AL
Polhukam Lapago
Wabup Jayapura hadiri penjaringan aspirasi Pokja Agama MRP
Wabup Jayapura hadiri penjaringan aspirasi Pokja Agama MRP
Kabupaten Jayapura
Indosat
Indosat business luncurkan Vision AI: Solusi pengawasan cerdas berbasis AI untuk efisiensi dan keamanan bisnis
Advertorial

PT Media Jubi Papua

Terverifikasi Administrasi dan Faktual oleh Dewan Pers

trusted

Networks

  • Post Courier
  • Vanuatu Daily Post
  • Solomon Star News
  • The Fiji Times
  • Radio New Zealand
  • Radio Djiido
  • 3CR Community Radio
  • Cook Islands News
  • Pacific News Service
  • Bouganville News
  • Marianas Variety

Follow Us

  • Redaksi
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Hubungi Kami
  • Kode Etik
  • Laporan Transparansi
Facebook X-twitter Youtube Instagram Tiktok
Jubi PapuaJubi Papua
Copyright ©️ 2024 PT. Media Jubi Papua.