Jayapura, Jubi – Menyusul pertemuan yang diselenggarakan oleh Ralph Regenvanu, Menteri Adaptasi Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan Hidup, Meteorologi, Geo-Hazard dan Manajemen Bencana Republik Vanuatu, serta Utusan Khusus untuk Dekolonisasi dan Delimitasi Batas Maritim, Joe Natuman, yang berlangsung di Port Vila, Republik Vanuatu, pada Sabtu, 22 Agustus 2026, para perwakilan dan pendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bertemu untuk membahas pentingnya rekonsiliasi dan penyatuan kembali, serta tindakan bersama dalam memajukan aspirasi masyarakat West Papua.
Dengan mengakui adanya perbedaan yang masih berlangsung antara faksi-faksi ULMWP, yang dalam pertemuan ini masing-masing diwakili oleh Bapak Octavianus Mote dan Bapak Benny Wenda, serta menyadari perlunya mempertahankan dan memperkuat perjuangan masyarakat West Papua melalui kerja sama dan saling menghormati, para pihak yang hadir menyatakan komitmen mereka terhadap proses rekonsiliasi dan penyatuan kembali secara damai.
Dengan demikian, para pihak pada prinsipnya sepakat untuk berpartisipasi dalam Upacara Rekonsiliasi yang akan diselenggarakan di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026, sebagai tonggak penting menuju pemulihan persatuan dan mendorong keterlibatan yang konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan.
Pertemuan tersebut juga mengakui dan mendukung kerja Komite Rekonsiliasi yang telah dibentuk di West Papua, yang terus menjalin keterlibatan erat dengan gereja-gereja, para pemimpin adat, komunitas, dan masyarakat West Papua. Sehubungan dengan hal tersebut, disepakati bahwa Jalur Rekonsiliasi (Reconciliation Pathway) yang terstruktur akan dijalankan mulai tanggal ini dan berpuncak pada pertemuan rekonsiliasi yang diusulkan pada November 2026. Pertemuan tersebut mengakui bahwa Berghof Foundation, Pacific Conference of Churches, Malvatumauri National Council of Chiefs, dan Vanuatu National Council of Women akan memberikan fasilitasi teknis dalam proses tersebut.
Pemerintah Republik Vanuatu menyatakan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah dan memfasilitasi proses ini sebagai kontribusi penting dalam memperkuat suara masyarakat West Papua yang bersatu mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan martabat, hak, kesejahteraan, dan hak asasi manusia masyarakat Melanesia di West Papua. Pemerintah juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menjalani proses rekonsiliasi dengan semangat itikad baik, kerendahan hati, saling menghormati, dan komitmen bersama terhadap masa depan masyarakat West Papua.
Para peserta menegaskan kembali keyakinan mereka bahwa rekonsiliasi dan penyatuan kembali merupakan landasan penting bagi advokasi yang efektif dan keterlibatan bersama dalam berbagai persoalan yang berdampak pada West Papua di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
Pernyataan Niat ini disaksikan oleh Bapak Job Dalesa, Ketua Vanuatu Free West Papua Association, bersama dengan anggota ULMWP dan para pejabat senior yang hadir. (*)
Discussion about this post