Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melaksanakan asistensi program Monitoring Centre for Prevention atau MPC, Rabu (14/12/2022), bagi seluruh pemerintah daerah di Papua.
Inspektur Pembantu Khusus yang juga pelaksana tugas Inspektur Provinsi Papua, Danny Korwa menyebut, Monitoring Centre for Prevention (MPC) merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring, koordinasi, supervisi, pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota.
More Read
Ia menjelaskan, dalam MCP ada delapan area intervensi seperti managemen APIP atau Aparat Pengawas Internal Pemerintahan, optimalisasi pajak daerah, perencanaan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, managemen ASN serta pengadan barang dan jasa, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.
“Ini sangat penting sekali. Dengan adanya MCP, kabupaten dan kota lebih lagi dalam memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan korupsi atau fraud yang terjadi di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” kata Korwa di sela-sela monitoring di salah satu hotel di Jayapura.
Monitoring MCP yang dilakukan KPK bagian pencegahan ini rutin dilakukan, dan pemerintah daerah harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengisi poin-poin dalam tabel pelaporan MCP kepada KPK dan Kementerian Dalam Negeri.
“Sehingga, daerah bisa dipantau sejauh mana langkah-langkah yang diambil sesuai delapan area intervensi itu terhadap pencegahan korupsi,” katanya.
Dari delapan area intervensi itu, katanya, seperti manajemen APIP yang ada di inspektorat yang tugasnya bekerja semaksimal mungkin melaksanakan tugas-tugas, salah satunya sebagai aparat pengendali internal pemerintahan dalam hal sebagai pengawas dan pembina.
Kemudian dalam perencanaan penganggaran, di setiap pemerintah daerah itu harus dilaksanakan apa yang disebut probity audit atau pengawasan dilakukan khusus terhadap perencanaan, sampai dengan pelaksanaan pembangunan dalam arti fisik.
Manajemen ASN juga berbicara tentang promisi jabatan penempatan harus sesuai dengan cara yang benar, pengadaan barang dan jasa yang merupakan area-area yang rawan terjadi markup, sehingga patut menjadi perhatian.
Berikutnya manajemen aset daerah sangat penting sekali, karena bicara aset berkaitan dengan nilai uang. Kalau aset dapat dikelola dengan baik berarti tandanya pengelolaan uang juga baik.
“Aset juga bisa menghasilkan PAD, kemudian berikut tata kelola keuangan desa dari dana desa. Karena desa menjadi salah satu pintu juga terjadi fraud atau penyalahgunaan keuangan. Ini perlu ada perhatian khusus dari pemerintah kabupaten/kota untuk bagaimana mengawasi penggunaan dana desa dengan baik,” katanya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
