Sorong, Jubi – Mama-mama pedagang asli Papua yang tergabung dalam organisasi Pasar Pedagang Mama-mama Papua Kota Sorong (P2MPKS), beraudiensi dengan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD), di Kota Sorong pada Senin (10/6/2024). Audiensi ini untuk mendiskusikan aspirasi para mama-mama, tentang pembangunan pasar khusus pedagang Papua dan pembinaan usahanya.
Perwakilan mama-mama, Gebi Mambrasar, mengatakan ada beberapa poin penting yang disampaikan kepada MRP PBD. Salah satunya, mereka meminta MRP PBD untuk mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong, untuk membangun pasar khusus pedagang Papua Kota Sorong di lokasi Pasar Boswesen.
More Read
“Kedua, Pemprov Papua Barat Daya dan Kota Sorong harus melakukan pembinaan usaha pedagang Papua, dalam bentuk pemberian modal usaha dan dikelola secara mandiri oleh Kopreasi Pedagang Papua (KPP),” katanya, di Sorong pada Senin (10/6/2024).
Poin tuntutan yang ketiga, Pemprov Papua Barat Daya dan Kota Sorong harus menyediakan transportasi pedagang Papua, sebagai sarana penghubung pedagang dengan pasar, yang dapat dikelola secara mandiri oleh unit pasar atau KPP.
“Keempat, Pemerintah Kota Sorong segera mengizinkan pengunaan lokasi Pasar Boswesen sebagai tempat jualan para pedagang Papua, atau aktifkan kembali Pasar Boswesen,” katanya.
Menurutnya, konsolidasi mama-mama pedagang asli Papua eks Pasar Boswesen telah dilakukan di beberapa kompleks yaitu Saoka, Boswesen, Jembatan Rufei, Surya, Rafidin, Kampung Salak Tanjung Kasuari, Suprauw, Tempat Garam, Kampung Salak 2, dan Lido.
“Kami [bahkan] akan usahakan [sampai] semua kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, perlu ada pembangunan pasar [khusus] mama-mama Papua,” ujarnya.
Mama Levi yang juga tergabung dalam P2MPKS mengatakan bahwa ketika pemerintah membangun Pasar Rufei (pasar baru), tanpa diskusi atau sosialisasi serta mendengar pendapat mama-mama pedagang asli Papua.
“Kami kesulitan mendapatkan tempat berjualan sejak pembongkaran paksa Pasar Boswesen oleh Pemerintah Kota Sorong bersama anggota TNI/Polri bersenjata lengkap. Seperti orang tidak berpendidikan, datang dengan senjata lengkap melawan kami mama-mama pasar, yang hidupnya hanya mengandalkan petatas, keladi, dan sayur kangkung,” katanya.
Banyak mama-mama mengaku kesulitan mendapatkan tempat berjualan yang layak di Pasar Rufei. Selain itu, kurangnya akses permodalan untuk mengembangkan usaha.
“Beberapa mama-mama pergi jualan di Pasar Remu, Jembatan Puri, dan bahkan di Aimas. Berjualan di Jembatan Puri, Remu, dan Aimas ongkos transportasinya mahal. Mama-mama yang berjualan di Surya juga telah diusir oleh ibu lurah setempat,” katanya.
Mereka meminta pemerintah juga mempertahankan Pasar Boswesen karena dinilai bersejarah. Pasar Boswesen merupakan pasar pertama di Kota Sorong yang berdiri sekitar 1960-1970. Pasar ini didirikan oleh mama-mama sejak lama dan menjadi tempat transaksi bagi warga Sorong, Tambrauw, Raja Ampat, dan Teminabuan.
“Dari pasar ini mama-mama berjualan dan membangun hidupnya, menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan anak-anak mereka banyak yang telah menjadi pejabat karena hasil jualan di Pasar Boswesen. Mama-mama meminta agar bangun kembali Pasar Boswesen,” ujarnya.
Advokat pendamping mama-mama, Yohanis Mambrasar SH mengatakan pemerintah membongkar Pasar Boswesen dan memindahkan mama-mama di Pasar Rufei tanpa perencanaan yang baik. Tidak ada diskusi dengan mama-mama pedagang, bahkan ketika pasar belum selesai dibangun, pemerintah memaksa mama-mama masuk berjualan.
“Pasar Rufei belum siap sebagai pasar atau pusat aktivitas perbelanjaan, namun pemerintah paksakan mama-mama masuk berjualan, akibatnya mama-mama mengalami kerugian. Mama-mama sudah berjualan di Pasar Rufei, sampai sekarang sudah mencapai dua tahun pasar ini sepi, diabaikan oleh pemerintah, mama-mama menjadi korban, namun pemerintah tidak peduli dengan kondisi mama-mama pedagang ini,” katanya.
Ketua MRP PBD Afons Kambu mengapresiasi mama-mama pedagang asli Papua yang sudah datang beraudiensi. Ia mengatakan MRP PBD dan anggota Pokja Perempuan pada prinsipnya siap mengawal aspirasi mereka.
“Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk segera merealisasikan pembangunan pasar khusus pedagang Papua, dan memberikan pembinaan usaha yang dibutuhkan oleh para mama-mama pedagang asli Papua,” katanya. (*)
