Merauke, Jubi – Bangunan Pos Lintas Batas Negara – PLBN Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan dilaporkan terbengkalai selama kurang lebih enam bulan.
Kondisi sejumlah bangunan di pos lintas batas itu dilaporkan juga telah rusak, tanpa penerangan dan oleh masyarakat setempat layaknya “rumah hantu”.
Rencananya, PLBN Yetetkun akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di awal 2023 lalu. Namun karena tak kunjung diresmikan sekaligus dioperasikan, kondisi fisik bangunan semakin justru menjadi tidak terawat dengan baik.
Padahal pos lintas batas negara Indonesia – Papua Nugini ini baru saja selesai dibangun setahun yang lalu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – PUPR melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah – BPPW Provinsi Papua Ditjen Cipta Karya dengan menggelontorkan dana APBN yang cukup fantastis.
Pembangunan PLBN Terpadu Yetetkun itu mulai dikerjakan pada Februari 2020 dan baru selesai Juni 2022 oleh Kontraktor PT Nindya Karya (Persero) dan MK PT Ciriajasa Engineering dan Management Consultant (CEC) dengan nilai fisik sebesar Rp 127,5 miliar
Kepala Distrik Ninati, Andi Riki Wellian Duarmas ketika dihubungi Jubi, Senin (15/5/2023) sore, membenarkan bahwa bangunan PLBN Yetetkun saat ini terbengkalai.
Andi mengatakan ada beberapa bagian pada bangunan tersebut telah rusak. Selain itu, fasilitas listrik yang terpasang di PLBN sudah lama dipadamkan oleh pihak PLN, karena belum ada pembayaran dari pihak PUPR.
“Sudah 6 bulan lampu di PLBN tidak menyala. Belum ada pembayaran ke PLN. Padahal selesai dibangun kontraktor sudah serahkan ke PUPR. Hal itu pernah disampaikan BNPT tapi belum ada respons,” kata Andi.
Selanjutnya, kata Andi Riki, faktor keamanan yang tidak terjamin menyebabkan sejumlah fasilitas di PLBN Yetetkun dirusaki oleh oknum tidak bertanggungjawab.
“Persoalan keamanan ini belum dilimpahkan ke siapa-siapa. Tidak ada yang menjaga di sana sehingga ada fasilitas di dalam PLBN yang dirusak. Kondisinya saat ini seperti rumah hantu. Kalau kita hanya berharap kepada petugas keamanan TNI/Polri setidaknya ada biaya operasional karena jaraknya yang cukup jauh dengan pos TNI,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan bahwa masyarakat Distrik Ninati sangat berharap agar PLBN Yetetkun segera diresmikan oleh pemerintah pusat. Mengingat kehadiran PLBN Yetetkun tidak hanya sebagai pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan RI-PNG, tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
“Mereka (warga) minta agar cepat diresmikan supaya mereka bisa berjualan di sana. Masyarakat mau harus ada yang merawat, jangan kasih tinggal. Kalau persoalan keamanan percayakan saja kepada masyarakat biar mereka yang menjaga,” pungkasnya.
Sementara itu, Danramil Waropko Kapten (Inf) Yohanis Koromat turut membenarkan kondisi PLBN Yetetkun yang sangat tidak terawat. Padahal menurutnya bangunan itu merupakan aset negara yang menjadi simbol kedaulatan dan keutuhan NKRI di wilayah perbatasan dengan Papua Nugini.
Yohanis menambahkan terkait masalah keamanan di PLBN Yetetkun dan seluruh wilayah di garis perbatasan menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat. Pihak TNI/Polri hanya menjadi motivator dan pelopor yang selalu mengajak masyarakat untuk selalu menjaga keamanan di perbatasan.
“Kita dari TNI dan Polri memang selalu mendorong masyarakat untuk tetap memelihara keamanan. Kalau untuk di perbatasan memang saat ini belum ada gangguan keamanan yang signifikan. Kita selalu lakukan patroli berkala di titik-titik rawan.
“Para pelintas batas yang lalu lalang sebagian yang kita temukan belum memiliki pas pelintas batas dari Kantor Imigrasi. Untuk mencegah masuknya barang illegal dari negara tetangga kita bersama Satgas Pamtas selalu lakukan pemeriksaan di pintu-pintu perlintasan batas negara,” tutupnya. (*)