Jayapura, Jubi – Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP, Latifah Anum Siregar menyatakan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada di Papua kerap menimbulkan konflik. Siregar menyatakan harus ada langkah mitigasi untuk memastikan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 maupun Pilkada Serentak yang juga digelar pada 2024 tidak menimbulkan konflik baru di Tanah Papua.
Hal itu disampaikan Siregar dalam Seminar Nasional bertajuk “Pesta Demokrasi 2024, Saat Pejabat Menguasai Daerah” yang diselenggarakan Badan Eksekutif Universitas Cenderawasih di Kota Jayapura pada Jumat (24/3/2023).
Siregar menyatakan AlDP mencatat konflik Pemilihan Kepala Daerah pernah terjadi di Kabupaten Puncak Jaya pada 2011, Kabupaten Tolikara pada 2012, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya pada pada 2017. Ada juga konflik dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat pada 2020.
Selain itu, konflik juga terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Yalimo pada 2021. “Konflik berdarah pilkada [di Papua] sudah mulai terjadi pada 2011,” ujarnya.
Siregar menjelaskan konflik Pilkada di Kabupaten Puncak Jaya pada 2011 terjadi dua kali. Konflik pertama mengakibatkan enam warga sipil meninggal dunia. Konflik kedua mengakibatkan puluhan sipil lainnya meninggal dunia pada pertengahan September 2011.
Konflik Pemilihan Kepala Daerah di Tolikara pada 2012 menyebabkan setidaknya 11 orang meninggal dunia, 201 orang luka berat, 122 rumah dan honai dibakar. Selain itu, Kantor DPC Golkar, DPC Demokrat, distrik dan BPS Tolikara ikut dibakar.
Menurut Siregar, konflik Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Intan Jaya pada 2017 menyebabkan tiga orang meninggal dunia, ratusan warga mengalami luka, dan kantor KPU Intan Jaya dibakar. Sedangkan konflik Pilkada saat pemungutan suara ulang di Kabupaten Puncak Jaya pada 2017 mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, 20 orang luka, serta 14 rumah, 10 honai, dan sembilan unit sepeda motor dibakar.
AlDP mencatat konflik Pemilhan Kepala Daerah di Kabupaten Boven Digoel pada 2020 mengakibatkan rumah calon bupati Boven Digoel Chaerul Anwar di Tanah Merah dibakar. Pada tahun 2020 juga terjadi konflik Pilkada di Kabupaten Asmat, dimana massa tidak terima dengan hasil putusan KPU RI merusak kediamanan Bupati Asmat Elisa Kambu pada Maret 2021.
Siregar mengurai konflik Pilkada di Kabupaten Yalimo diawali dengan pembakaran 34 bangunan kantor pemerintahan, 126 unit rumah dan kios warga di Distrik Elim. Massa juga melakukan pemalangan jalan Trans Papua yang menghubungkan Jayapura – Wamena, dan membakar sejumlah rumah dinas, kantor pemerintahan, bank Papua dan kios warga pada Agustus 2021. “Tercatat ada 1.349 orang diungsikan ke Wamena [saat terjadi konflik pilkada di Yalimo],” kata Siregar.
Ia menyatakan ada berbagai pemicu konflik saat Pemilihan Kepala Daerah di Tanah Papua. Misalnya, konflik Pilkada di Boven Digoel dan Kabupaten Yalimo dipicu putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi salah satu pasangan calon.
Sedangkan konflik Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Asmat dipicu massa pendukung yang tidak terima dengan hasil Pilkada. “Di Papua ini isu apa saja bisa menjadi konflik,” ujarnya.
Siregar menyatakan perlu langkah mitigasi guna meminimalisir terjadi konflik saat Pemilihan Umum 2024 maupun Pilkada Serentak 2024 di Papua. Siregar menyatakan penyelenggara pemilu harus berintegritas, bersih, berwibawa, dan netral.
Selain itu, penyelenggara pemilu harus menjalankan tahapan pemilu secara tepat waktu, dan memperbanyak pendidikan demokrasi di komunitas. Institusi keamanan harus bisa mendeteksi ancaman kerawanan pemilu, melakukan penegakan hukum yang profesional. (*)
