Jayapura, Jubi – Pakar Sosiologi Universitas Cenderawasih, Prof Avelinus Lefaan meminta agar Pemerintah Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB berkomitmen untuk melakukan dialog. Lefaan menyakini dialog merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik di Tanah Papua.
“Semua pihak harus mempunyai komitmen ingin menyelesaikan persoalan di Papua, terutama persoalan politik di Tanah Papua,” kata Lefaan kepada wartawan seusai peluncuran buku “Membuka Ruang Membangun Dialog” di Kota Jayapura pada Selasa (23/5/2023).
Menurut Lefaan, jika Pemerintah Indonesia dan TPNPB berdialog, Pemerintah Indonesia maupun TPNPB harus saling terbuka dan saling jujur akan persoalan yang terjadi di Tanah Papua. Konflik di Papua bisa diselesaikan dengan baik jika kedua pihak bersikap terbuka dan tidak mempertahankan kepentingan masing-masing.
“Dua-dua harus saling percaya. Tidak boleh membawa paradigma masing-masing. Anggap saja kita telanjang menyelesaikan persoalan itu. Oleh sebab itu identitas kelompok ataupun pribadi dalam penyelesaian konflik di Papua harus ditanggalkan,” ujarnya.
Dalam berdialog, masing-masing pihak diminta untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian. Lefaan menyatakan pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan persoalan di Papua harus benar-benar mengutamakan kemanusian atau dimensi sosial.
“Kita berdamai bukan berdasarkan pegang senjata, tetapi kita berdamai dengan jujur berdasarkan argumentasi masing-masing [untuk mencapai] tujuan membangun kebersamaan, keterbukaan dan kepercayaan,” katanya.
Lefaan menyatakan pendekatan yang digunakan berdialog bisa mengadopsi dari hasil kerja Tim Pemantauan dan Negosiasi di Tanah Papua. Menurut Lefaan metode yang ditawarkan Tim Pemantauan dan Negosiasi di Tanah Papua merupakan metode yang tepat untuk bisa dipakai menyelesaikan masalah di Papua.
“Tim itu sudah sukses untuk mendapatkan data pihak yang kontra terhadap negara. Kalau ada keinginan seperti [itu, pasti] ada keinginan baik untuk menyelesaikan secara damai. Oleh sebab itu, metode tersebut dipakai untuk menyelesaikan konflik di Papua,” ujarnya.
Fintje Yarangga dari Jaringan Kerja Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan Papua menyatakan pembela HAM maupun pekerja kemanusian menghadapi tekanan yang luar biasa guna menyelesaikan persoalan di Papua. Menurut Yarangga tekanan ini akhirnya membuat persoalan di Papua tidak kunjung terselesaikan dengan baik.
“Selama ini tekanan-tekanan yang luar biasa. [Akhirnya] kita tidak bisa menemukan ending [dalam penyelesaian konflik],” ujarnya pada Selasa.
Menurut Yarangga pendekatan yang dilakukan Tim Pemantauan dan Negosiasi di Tanah Papua bisa dicoba untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Ia menyatakan sebab pendekatan yang dibangun tim tersebut mampu berhasil membangun dialog diantara dua kutub yang berbeda.
“Saya pikir ini berkaitan dengan pendekatan baru karena sudah banyak pendekatan yang dilakukan pembela HAM, pekerjaan kemanusian tetapi belum ada satu happy ending [penyelesaian konflik]. Orang-orang marah dan marah tapi tidak menyelesaikan persoalan,” katanya.
Yarangga menyatakan semua pihak harus bersedia menerima apapun itu hasilnya. “Kalau misalnya [pendekatan dalam buku yang disusun Tim Pemantauan dan Negosiasi itu] menjadi satu dasar yang kita pegang sama-sama, [hasilnya] harus diterima semua pihak, termasuk negara, termasuk siapapun menaruh kebencian terhadap orang Papua, dan yang tidak menaruh kebencian kepada orang Papua,” ujarnya.
Data Komnas HAM Papua sepanjang Januari 2021 hingga Desember 2021 mencatat konflik kekerasan yang melibatkan TNI/Polri dan TPNPB sebanyak 59 kasus, dan sepanjang 2022 terdapat delapan kasus. Dari berbagai kasus itu, kekerasan terbanyak dilakukan dengan kontak senjata, penembakan, penganiayaan dengan senjata tajam, pembakaran, dan perusakan bangunan/barang.
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menyatakan konflik di Papua hanya dapat diselesaikan melalui dialog kemanusian. Dialog kemanusian memiliki tujuan untuk mengakhiri konflik dan meminimalisir korban yang terus berjatuhan.
“Dengan dialog kemanusian itu kita juga membatasi siapa-siapa yang terlibat di dalam proses dialog kemanusian,” kata Ramandey.
Ramandey menyatakan Komnas HAM bersama Tim Pemantauan dan Negosiasi terus berupaya mendorong dialog kemanusian di Papua. Upaya itu termasuk dengan menemui pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB di Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, wilayah Jayapura, hingga ke Vanimo di Papua Nugini.
Ramandey meyakini kemungkinan dialog kemanusian sangat terbuka untuk dilakukan Pemerintah Indonesia dan pihak TPNPB. Akan tetapi, setiap pihak perlu menunjukkan wakil resminya.
“Sangat terbuka. Sekarang siapa yang mau dipercaya oleh para pihak untuk memulai dialog,” katanya.
Kepala Kepolisian Resort Jayapura Kota, Kombes Victor Mackbon menyatakan dialog penting guna menyelesaikan persoalan. Victor menyatakan kepolisian selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah, secara khusus di Kota Jayapura.
“Sebetulnya dalam setiap kegiatan apa pun, kami berdialog karena kami bicara tentang keamanan. Dialog itu penting, karena setiap permasalahan kami harus bicara. Masyarakat di Papua, khususnya di Kota Jayapura, mengalami permasalahan yang kompleks, tetapi semua diselesaikan dengan berbicara atau melalui dialog,” ujarnya Selasa.
Mackbon menyatakan hasil yang dikerjakan Tim Pemantauan dan Negosiasi di Tanah Papua setidaknya menjadi referensi atau rujukan bagi semua pihak, termasuk kepolisian. Menurut Mackbon, keinginan yang dituangkan dalam buku itu bisa didengar guna menyelesaikan persoalan di Tanah Papua.
“Apa yang menjadi keinginan dari kelompok atau pihak-pihak tentunya harus didengar, karena kami yakin semua tujuannya untuk kebaikan dan kesejahteraan dan menghindari konflik,” katanya. (*)
