Jayapura, Jubi – Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Papua turun dan menyelidiki peristiwa penembakan terhadap sembilan warga sipil yang terjadi di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, pada 14 Desember 2022. Koalisi meminta Komnas HAM Papua menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa itu.
Anggota Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Mersi Ferra Waromi menyatakan Koalisi telah mengadukan dugaan pelanggaran HAM dalam penembakan sembilan warga di Kabupaten Mappi itu ke Komnas HAM Papua pada Senin (9/1/2023). Pengaduan itu disampaikan agar Komnas HAM Papua segara turun menyelidiki kasus itu.
“Kami berharap Komnas HAM Papua bisa menanggapi peristiwa itu. Kami memasukan pengaduan kami ke Komnas HAM Papua [pada Senin],” kata Waromi kepada Jubi, Senin malam.
Waromi menyatakan hasil investigasi Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua menyimpulkan penembakan terhadap sembilan warga sipil itu diduga dilakukan prajurit TNI dan/atau anggota Kepolisian Resor Mappi. Koalisi berharap hasil investigasi mereka dapat ditindaklanjuti dengan penyelidikan Komnas HAM Papua, sehingga korban dan keluarga korban mendapat keadilan.
“Kami berharap [Komnas HAM Papua sebagai] institusi yang mempunyai kewajiban melindungi masyarakat bisa turun dan melihat situasi itu. Itu harapan kami,” ujarnya.
Koordinator Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobay menyatakan laporan ke Komnas HAM Papua tidak terlepas dari analisa terhadap hasil investigasi tim koalisi. Menurutnya, Koalisi menyimpulkan ada dugaan pelanggaran HAM atau kejahatan terhadap kemanusiaan dalam penembakan yang terjadi di Kepi, ibu kota Kabupaten Mappi, itu.
Gobay berharap Komnas HAM Papua segera bisa menjalankan kewenangannya dan memulai penyelidikan kasus penembakan di Mappi. Penyelidikan Komnas HAM Papua dinilai penting untuk mengungkap kebenaran dalam rangkaian penembakan sembilan warga sipil itu.
“Kami harap dan minta dengan tegas kepada Komnas HAM Papua maupun di pusat untuk menindaklanjuti pengaduan kami. [Pengadukan itu] sudah kita masukan pada 9 Januari 2023,” ujarnya.
Hasil investigasi Koalisi yang dilakukan pada 17 – 20 Desember 2022 menyimpulkan ada peristiwa pembacokan yang dilakukan warga kepada warga lain bernama Martinus. Akan tetapi, Koalisi membantah jika ada bentrokan antar warga yang mengikuti pembacokan itu.
Dengan hasil temuan itu, Koalisi membantah versi Kepolisian Daerah Papua yang menyatakan penembakan terhadap warga sipil terjadi karena aparat keamanan diserang saat melerai bentrokan antar warga. “Informasi yang menyebutkan bahwa aparat menembak korban pada saat aparat memisahkan bentrok antar kelompok korban dan kelompok pelaku adalah tidak benar,” kata anggota Koalisi, Helmi.
Temuan Koalisi itu berbeda dengan keterangan yang disampaikan Perwira Penghubung Kepolisian Daerah (Polda) Papua di Provinsi Papua Selatan, Kombes Erick K Sully di Kota Jayapura pada 15 Desember 2022. Sully menyatakan penembakan itu terjadi setelah sekelompok warga menyerang aparat keamanan yang melerai bentrokan antar dua kelompok warga yang dalam pengaruh minuman beralkohol. (*)