Jayapura, Jubi – Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Papua, Ijren Mathius D Fakhiri mengingatkan jajarannya untuk mulai mempersiapkan pengamanan dan melakukan deteksi dini potensi konflik menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Fakhiri usai memimpin upacara serah terima jabatan tiga pejabat utama dan tiga Kepala Kepolisian Resor yang berlangsung di Kota Jayapura, Selasa (3/1/2022).
“Kita sudah masuk dalam tahun politik menjelang Pemilu 2024. Mari tingkatkan komunikasi, kolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, supaya merancang pengamanan dari 2023, dengan harapan pada 2024 tidak ada persoalan yang berkaitkan dengan Pemilu,” kata Fakhiri.
Ia menegaskan, Polri memiliki kewenangan yang sangat luas dan bersentuhan langsung dengan pelayanan masyatakat. Kewenangan itu termasuk melakukan pengamanan dan penegakkan hukum.
Oleh karena itu, perlu komunikasi dan koordinasi di semua tingkatan. Apalagi, demikian menurut Kapolda Papua, tantangan pada 2023 sangatlah tidak mudah, sebab ekskalasi kerawanan politik dan keamanan akan meningkat.
“Kompetisi politik tentu akan mengeras, seperti pengalaman pada masa lalu. Media sosial dan kampanye berpotensi menjadi arena berkonflik. Suhu politik akan meningkat, serta rentan berujung isu sosial. Kerawanan itu membutuhkan deteksi dini yang sangat akurat,” tegasnya.
Yang lebih dikhawatirkan, kata Fakhiri, apabila terjadi konflik antar suku, agama, dan ras. Ia meminta seluruh jajarannya meningkatkan komunikasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, guna mempermudah penanganan konflik.
“Saya berharap setiap jajaran Polda [Papua] bisa menjabarkannya sesuai dengan tugas pokok masing-masing, dan mampu mengantisipasi serta mengatasi segala bentuk permasalahan yang terjadi di wilayah hukum Polda Papua,” kata Fakhiri. (*)
